Program 3 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Digenjot, 'Tapi Masih Dibayangi Kegagalan Proyek Serupa Masa Pemerintah Sebelumnya'
JAKARTA - Program pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang digenjot pemerintahan Prabowo Subianto dibayangi kegagalan proyek serupa pada pemerintahan sebelumnya. Apakah target pembangunan tiga juta rumah per tahun realistis?
Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan pembangunan tiga juta rumah per tahun, yang difokuskan untuk orang-orang berpendapatan di bawah Rp8 juta per bulan alias yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Melalui program ini Prabowo ingin warga, baik yang memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap, agar bisa memiliki tempat tinggal sendiri.
Program ini disambut baik oleh sejumlah warga yang kesulitan membeli rumah.
Namun konsultan properti Anton Sitoru pesimistis dengan realisasi program ini, berkaca dari pengalaman pemerintahan Joko Widodo yang mencanangkan 1 juta rumah per tahun, tapi belakangan tidak berhasil memenuhi target.
"Ini sebenarnya programnya yang seperti mengada-ada kalau menurut saya," kata Anton.
Kendati begitu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengeklaim bahwa pemerintah sudah berhasil membangun 40.000 rumah per Oktober 2024.
Meski tidak merinci lokasi pembangunan rumah tersebut, dia mengatakan pembangunan rumah ini akan memanfaatkan lahan negara, tanah sitaan kasus korupsi, aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.
Sundari, pedagang gorengan di Solo, Jawa Tengah, berusia 35 tahun sudah lama mendamba memiliki rumah sendiri.
Sundari yang berpendapatan di bawah Rp8 juta, tinggal bersama tiga anaknya di indekos yang terletak di sebuah gang di Banjarsari, Solo.
Sementara suaminya yang merantau di Surabaya, berjualan bakso gerobak keliling.
Rumah kos itu punya 15 kamar. Sundari dan keluarga kecilnya tinggal di kamar paling pojok.
Sinar matahari pun tak menembus ruangan itu dan hanya bergantung cahaya lampu untuk menerangi bagian dalam kamar itu.
Kamar kos itu berukuran kira-kira 2,5 x 4 meter. Di dalam kamar hanya terdapat satu kasur berwarna merah tua tanpa dipan.
Sedangkan untuk mengisi hiburan, di dalam kamar itu terdapat televisi berukuran 14 inci dengan warga agak kusam.
Sundari berkata pendapatannya sekitar Rp1,5 juta sebulan.
"Sebenarnya kurang tapi mau gimana lagi. Tabungan aja nggak ada, jujur saya kalau untuk menabung tidak ada," katanya.
Setiap bulan Sundari harus merogoh kocek Rp350.000 untuk biaya sewa kos.
"Yang murah hanya di sini, yang bisa telat bayarnya cuma di sini. Saya sering bayar telat itu sering. Ya alhamdulillah yang punya rumah itu orangnya baik banget," kata Sundari.
Sundari menyatakan keinginannya punya rumah sendiri.
Oleh karena itu, mendengar pemerintah kini punya program pembangunan 3 juta rumah, Sundari merasakan program ini bakal memberikan dampak positif.
Ia pun tak masalah jika memang harus mencicil, namun tetap diberikan keringanan.
"Ya kalau bisa sekecil-kecilnya ya untuk bayar cicilan tapi kalau bisa gratis." kata Sundari.
"Eh masak gratis, nanti pendapatan negara gimana, ya cicilan ringan aja," katanya.
Program tiga juta rumah per tahun adalah salah satu janji kampanye Prabowo dalam Pilpres 2024 silam.
Kala itu, dia berjanji akan membangun dua juta unit rumah di pedesaan dan satu juta unit di perkotaan.
Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo sempat menyebut target 15 juta unit rumah dalam lima tahun atau satu periode pemerintahan bakal tercapai.
Untuk merealisasikan program ambisius ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan anggaran untuk Kementerian PKP sebesar Rp5,27 triliun pada 2025.
Pemerintah juga telah menganggarkan Rp35 triliun untuk pembiayaan perumahan. Rinciannya:
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.
Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp0,98 triliun untuk 240.000 unit rumah
Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit rumah.
Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit rumah.
Untuk memuluskan program ini, pemerintah juga bakal menghapus ketentuan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sebesar 0%, Bentuk Bangunan Gedung (BBG) 0%, dan penghapusan PPN selama enam bulan untuk rumah di bawah Rp2 miliar.
Pemerintah juga menggandeng sejumlah perusahaan besar demi memuluskan program tiga juta rumah Prabowo.
Salah satunya adalah Agung Sedayu Group, yang dikenal dengan bisnis propertinya di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta.
Pada November 2024 silam, pemerintah bersama bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan rumah susun gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Sukawali, Pakuhaji, Tangerang, Banten.
Lahan yang digunakan adalah tanah sumbangan Menteri PKP Maruar Sirait, sementara pembangunan dilakukan oleh Agung Sedayu lewat PIK2 Development.
Pembangunan yang akan dilakukan di lahan seluas 2,5 hektare dengan total biaya pembangunan mencapai Rp60 miliar ini diklaim menjadi langkah awal dalam mengatasi permasalahan kebutuhan hunian di Indonesia.
Sebanyak 250 unit rumah, masing-masing dengan tipe 36 meter persegi dengan luas tanah 60 meter persegi dan dilengkapi furniture, yang ditargetkan selesai pada kuartal ketiga tahun 2025.
"Atas janjinya Presiden untuk bangun rumah ini, kita langsung menyatakan oke kita bantu," ujar Sugianto seperti dikutip dari pernyataan resmi perusahaan.
"Jadi kita juga mengharapkan pada pengusaha-pengusaha yang lain bisa ikut, bahwa ini betul-betul buat rakyat yang kurang beruntung," tambah Sugianto.
Menteri PKP Maruarar Sirait juga mengundang sejumlah pengusaha yang siap membantu program ini.
Selain Aguan, ada Prajogo Pangestu pendiri grup Barito, Garibaldi Thohir pendiri Adaro, Franky Widjaja dari Sinar Mas, serta PT Harum Energy yang diberitakan akan berkontribusi pada program tersebut.
Tidak hanya pengusaha lokal yang akan membantu program ini.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Qatar akan terlibat dalam proyek pembangunan tiga juta rumah yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto.
"Qatar tertarik untuk membangun satu juta rumah untuk rumah rakyat. Bukan rumah kelas atas, rumah rakyat," ujar Erick di Jakarta, Kamis (09/01) seperti dikutip dari Tempo.
Sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengeklaim mendapat komitmen serupa saat berkunjung ke Uni Emirat Arab (UAE).
Dia mengeklaim, pemerintah UAE menyatakan akan membantu membangun satu juta unit rumah.
Akan tetapi, konsultan properti Anton Sitorus mengatakan pemerintah harus realistis dengan target yang ditetapkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah ini.
Ia melihat sebelum pemerintahan Prabowo, janji serupa pernah diumbar pemerintah pada era Presiden Joko Widodo.
"Daripada pemerintah capek-capek ngomong tiga juta, tiga juta itu jadi kayak slogan-slogan yang nantinya mungkin jadi slogan kosong. Ya sudah, enggak usah muluk-muluk," kata Anton.
Berkaca dari data pemerintah, realisasi pembangunan satu juta rumah per tahun pada era Presiden Jokowi tidak terpenuhi di masa-masa awal pemerintahan.
Pada tahun 2015 sebanyak 699.770 unit, 2016 sebanyak 805.169 unit, 2017 sebanyak 904.758 unit.
Target baru tembus memasuki 2018, dengan 1.132.621 unit, 2019 mencapai 1.257.852 unit. Adapun pada saat 2020, saat Indonesia diterpa pandemi jumlah yang terbangun 965.217 unit rumah.
Pada 2021 terbangun 1.105.707 unit, 2022 terbangun 1.117.491 unit, sementara pada 2023 terbangun 1.217.794 unit.
Sementara pada 2024, sampai Oktober, yakni bulan terakhir pemerintahan Jokowi, jumlah yang terbangun mencapai 947.485 unit.
Sementara itu, Anton juga mengungkit program 1000 gedung rumah susun sederhana milik (rusunami) di jaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Media memberitakan proyek tersebut diketahui banyak yang mangkrak.
"Program 1000 tower gitu, ke laut kan," kata Anton.
Pakar properti dan direktur riset dan konsultasi Savills Indonesia, Dani Indra Bhatara, mengatakan untuk mengejar program tiga juta rumah, pemerintah perlu menghindari "masalah klasik ketersediaan tanah".
"Sering menjadi kendala bagi pengembang dalam mencari tanah dengan harga terjangkau agar memenuhi plafon harga jual," kata Dani.
Dani mengungkapkan pemerintah perlu melihat peluang untuk pembangunan berbasis komunitas di wilayah pesisir dan pedesaan.
"Mereka terbiasa memiliki lahan yang luas dan membangun sendiri rumahnya. Ada pula yang bergotong royong dalam bangun rumah," kata Dani.
Program-program yang berbasis komunitas bisa mempercepat proses penyediaan rumah yang selama ini organik.
Tanpa perlu membuat harga tanah dan bangunan menjadi tinggi dan tidak terjangkau," kata Dani.
Di sisi lain, Dani menilai program, aturan, sampai subsidi untuk pengembang terkait program ini sudah cukup.
