Program Ketahanan Pangan 2024-2025 Dievaluasi, 'yang Fokuskan Akuntabilitas'
PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar entry meeting sebagai langkah awal evaluasi program ketahanan pangan tahun 2024–2025.
“Ketahanan pangan bukan hanya persoalan ketersediaan bahan pangan, tetapi juga menyangkut kualitas, aksesibilitas, dan kestabilan harga. Melalui evaluasi ini, kami berharap mendapat rekomendasi yang komprehensif untuk penguatan kebijakan pangan daerah,” kata Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Elly Wardhani dalam pertemuan di Kantor Gubernur Provinsi Riau bersama perwakilan BPKP Perwakilan Riau, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta tim teknis yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, Selasa (22/7).
Menurutnya, menjadi momentum penting untuk meninjau efektivitas upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ketersediaan, akses, dan distribusi pangan di seluruh wilayah Riau.
Dalam sambutannya, Elly Wardhani, menyampaikan bahwa ketahanan pangan adalah isu strategis lintas sektor yang harus dikelola secara terpadu dan berkelanjutan.
Evaluasi yang dilakukan oleh BPKP diharapkan menjadi cermin untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat kebijakan yang telah berjalan.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Riau siap bersinergi dengan BPKP untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan keberlanjutan program ketahanan pangan—termasuk dalam memperhatikan aspek pemberdayaan petani lokal serta pemerataan distribusi pangan hingga wilayah terpencil.
Elly Wardhani menekankan pentingnya integrasi lintas OPD dalam pelaksanaan program agar tidak berjalan parsial.
Menurut Elly Wardhani, keberhasilan program ketahanan pangan sangat bergantung pada kerja sama yang solid dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, hingga infrastruktur dan keuangan daerah.
“Kita harus memastikan bahwa data yang digunakan untuk merancang kebijakan benar-benar akurat dan terintegrasi. Evaluasi BPKP ini akan sangat membantu kami dalam menyusun perencanaan berbasis bukti,” tegasnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis wilayah mengingat tantangan dan potensi pangan di setiap kabupaten/kota di Riau tidaklah seragam.
“Kabupaten/kota memiliki kondisi geografis, aksesibilitas, dan potensi yang beragam. Karena itu, strategi ketahanan pangan pun harus disesuaikan agar benar-benar tepat guna dan tepat sasaran,” tambah Elly Wardhani.
Di akhir sambutannya, Elly Wardhani menyampaikan harapannya agar hasil evaluasi dari BPKP dapat menjadi dasar penyusunan strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi lapangan.
“Di tengah tantangan iklim, gejolak harga, dan ketergantungan impor, Riau harus mampu membangun sistem pangan lokal yang tangguh. Kami berharap melalui evaluasi ini, kita bisa bersama-sama menyusun strategi yang lebih baik ke depan,” tutupnya. (*)
