Program Makan Bergizi Gratis ala Prabowo-Gibran Dikhawatirkan Tidak Tepat Sasaran, 'Dinilai Juga Tergesa-gesa yang Bisa Menggerogoti Anggaran'
"Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto akan dimulai perdana pada Senin 6 Juni 2025 dilakukan serentak di 26 provinsi di Indonesia"
rogram makan bergizi gratis (MBG) mulai dilakukan hari ini, Senin (6/1/2025) di seluruh Indonesia. Namun, untuk Provinsi Riau dengan wilayah pendidikan SMA sederajat belum bisa dilaksanakan. Tidak diketahui persis penyebab makan bergizi gratis di Riau belum bisa dimulai ini.
Makan bergizi gratis perdana sasar 600 ribu orang, jauh dari target awal. Apakah program ini terlalu tergesa-gesa?
Juru bicara Istana, Adita Irawati, mengatakan MBG akan menyasar sekitar 600.000 orang di wilayah perkotaan dan kabupaten yang sudah pernah menjalankan uji coba dalam beberapa bulan terakhir.
Angka itu sedianya jauh dari target awal Badan Gizi Nasional yang menyasar 3 juta anak di tiga bulan pertama.
Sejumlah pengamat menilai tak tercapainya target itu lantaran perencanaannya terlalu "tergesa-gesa" alias tidak matang.
Misalnya proses penyediaan bahan baku, memasak, hingga distribusi ke pihak yang dituju. Kemudian menu yang disajikan, syarat mitra jasa boga yang diajak kerjasama, siapa pihak yang akan mengawasi, termasuk kontroversi keterlibatan TNI.
Pendiri Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (Cisdi), Diah Saminarsih, mengatakan semua hal itu patut diselesaikan terlebih dahulu.
Lantas seperti apa persiapan para mitra jasa boga dalam menyiapkan makan bergizi gratis perdana ini dan mengapa ada yang memilih mundur?
Konsep yang berubah-ubah
Sebelum berubah nama menjadi Makan Bergizi Gratis (MBG), Prabowo Subianto dan pendampingnya Gibran Rakabuming Raka menggaungkannya sebagai "makan siang gratis" sejak masa kampanye Pilpres 2024 lalu.
Tetapi untuk wilayah Riau makan bergizi gratis belum bisa dilaksanakan dikarenakan masih menunggu arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
"Untuk SMA dan SMK belum ada arahan dari BGN," kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Riau Edi Rusma.
Edi Rusma menyebutkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pangan Riau sebagai penanggungjawab kegiatan untuk tingkat provinsi Riau. Karena itu, pihaknya belum bisa membuat kebijakan untuk menjalankan program tersebut.
"Dari hasil koordinasi kami dengan Dinas Pangan juga belum ada informasi untuk kegiatan makan bergizi gratis tingkat SMA. Mereka juga sedang berkoordinasi dengan BGN," sebutnya.
Karena itu, untuk menjalankan program tersebut, saat ini pihaknya bersifat menunggu. Jika sudah ada arahan untuk melaksanakan program makan bergizi gratis, maka akan segera pihaknya lakukan bersama instansi terkait.
"Kami juga sekaligus menunggu petunjuk teknis pelaksanaanya," ujarnya.
Meskipun program makan bergizi gratis memiliki banyak manfaat, namun pelaksanaan program ini juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan anggaran yang cukup.
Selain itu, tantangan lainnya adalah memastikan kualitas makanan yang disajikan serta distribusi makanan yang merata ke seluruh sekolah.
Diharapkan, pemerintah dapat segera memberikan arahan yang jelas mengenai pelaksanaan program makan bergizi gratis di tingkat SMA/SMK. Dengan demikian, program ini dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat bagi seluruh siswa di Provinsi Riau.
Sebelum berubah nama menjadi Makan Bergizi Gratis (MBG), Prabowo Subianto dan pendampingnya Gibran Rakabuming Raka menggaungkannya sebagai "makan siang gratis" sejak masa kampanye Pilpres 2024 lalu.
Berulang kali Prabowo mengucapkan janji makan siang gratis ketika debat calon presiden dan kampanye akbarnya.
Di hadapan ratusan ribu pendukungnya, dia menyebut pihak yang menentang program ini sebagai pihak yang tidak masuk akal.
"Orang-orang yang tidak setuju mungkin sebaiknya memperbaharui pengetahuannya, mereka yang tidak setuju anak-anak Indonesia diberi makan siang, sangat tidak masuk akal," ucap Prabowo.
Kala itu, tim kampanye Prabowo-Gibran memperkirakan kebutuhan anggaran makan siang gratis sebesar Rp450 triliun per tahun dengan asumsi harga satu porsi makanan Rp15.000.
Program ini akan diberikan setidaknya kepada 83 juta penerima.
Di antaranya 30 juta anak usia dini, 24 juta siswa SD, 9,8 juta murid SMP, 10,2 juta murid SMA dan SMK, 4,3 juta santri, dan 4,4 juta ibu hamil.
Dengan makan siang gratis, Prabowo berharap bisa meningkatkan IQ dan minat belajar anak-anak Indonesia.
Dalam perjalanannya, Prabowo mengoreksi istilah makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis. Sasarannya pun berubah tak cuma meningkatkan IQ dan minat belajar, namun menangani masalah stunting di Indonesia.
Untuk diketahui, prevalensi kekerdilan (stunting) di Indonesia berada pada posisi ke-115 dari 151 negara di dunia –berdasarkan data World Bank tahun 2020.
Hanya saja, anggaran untuk mengongkosi program itu tak sesuai harapan.
Di masa kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintah hanya mampu menyediakan dana dari APBN 2025 sebesar Rp71 triliun. Akibatnya anggaran untuk satu porsi MBG turun menjadi Rp10.000.
Untuk menambah anggaran, Prabowo dan pemerintah China dilaporkan sepakat menandatangani nota kesepahaman di sejumlah sektor yang bernilai US$ 10 miliar atau setara Rp157 triliun—yang salah satunya membantu pendanaan makan bergizi gratis.
Meskipun beberapa pengamat mengkritik kerja sama itu karena diyakini bentuknya berupa pinjaman.
Tapi selain dana yang cekak, menu yang disajikan pun kerap berubah-ubah.
Sebelumnya pemerintah bilang menunya terdiri dari: nasi putih, sayuran, lauk berupa olahan daging atau ikan, buah dan susu.
Sekarang muncul ide kalau tidak semua anak menerima susu, kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.
Sebab, kata dia, penyaluran susu disebut sulit terpenuhi di daerah yang bukan peternak. Maka, menu susu akan berfokus pada daerah-daerah sentra sapi perah terlebih dahulu.
Konsekuensinya menu susu di daerah yang bukan peternak akan diganti dengan telur dan daun kelor. Tapi jauh sebelumnya, sempat ada rencana mengganti susu sapi dengan susu ikan.
Setelah menimbang banyak hal, Makan Bergizi Gratis akan menyasar sekitar 600.000 orang di 26 provinsi di Indonesia pada Senin (06/01).
Ratusan ribu anak itu mulai dari pendidikan anak usia dini, TK, SD, SMP, dan SMA.
Juru bicara Istana, Adita Irawati, mengatakan daerah penerima makan bergizi gratis khusus untuk wilayah perkotaan dan kabupaten yang "sudah pernah menjalankan uji coba" beberapa bulan terakhir.
Untuk mendukung program tersebut, Badan Gizi Nasional telah menyiapkan setidaknya 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang juga tersebar di 26 provinsi.
Ratusan SPPG itu nantinya akan menjadi dapur umum untuk memasak makanan yang akan dibagikan dalam program makan bergizi gratis.
"Dengan asumsi satu titik SPPG dapat memproduksi 3.000-an porsi makanan, maka penerima manfaat akan mencapai 600.000 orang," ujar Adita Irawati, Minggu (05/01).
"Selanjutnya jumlah ini akan terus meningkat secara gradual, sehingga dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat."
"Yang jelas target hingga Desember 2025 akan mencapai setidaknya 15 juta penerima manfaat," sambung Adita.
Terkait menu yang disajikan, dia bilang yang paling utama adalah kecukupan gizinya dan komposisi makanan yang memenuhi unsur karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serat, mineral, dan lain-lain.
"Jenis makanan bisa bervariasi."
Di tempat terpisah, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, menambahkan ratusan SPPG itu datang dari jumlah peminat atau mitra yang tercatat di total 181 kecamatan yang terdaftar.
Dia mencontohkan Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat dan Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah yang memiliki lebih dari satu mitra, yakni masing-masing 5 dan 4 mitra.
Mitra yang disebutnya itu, bisa bekerja sama dengan koperasi, yayasan, hingga perusahaan perseroan terbatas.
Hingga saat ini BGN masih membuka kesempatan kepada calon mitra yang ingin bekerja sama dalam program makan bergizi gratis. Pendaftaran kemitraan dilakukan secara daring melalui laman resmi yang disediakan BGN.
Lalu mengeklaim, pihaknya tak memungut biaya apapun dalam pendaftaran.
'Saya mundur karena harus modal sendiri dulu'
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, sebelumnya menuturkan jika ingin bergabung menjadi mitra program makan bergizi gratis, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi lembaga atau individu.
Pertama, memiliki status hukum yang jelas. Bisa berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya.
Kedua, calon mitra diharapkan bisa berkontribusi secara konsisten baik dalam bentuk pendanaan, dukungan fasilitas, maupun sumber daya manusia.
Ketiga, pihak yang mendaftar harus memiliki misi yang sejalan dengan BGN dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi yang optimal.
Keempat, calon mitra perlu memberikan informasi detail tentang area operasi dan komunitas yang akan menjadi penerima manfaat program, seperti sekolah atau panti sosial.
Seorang pengusaha katering di Tangerang Selatan, Wati, bercerita pernah ditawari oleh seorang koleganya untuk bergabung dalam program anyar ini sekitar Oktober tahun lalu.
Waktu itu, dia diminta untuk memegang wilayah tersebut.
"Bilangnya sehari harus menyiapkan 3.000 sampai 3.500 porsi makanan. Kan enggak mungkin saya sendirian, jadi disarankan untuk mengajak beberapa katering, saya yang akan membawahi," ujar Wati.
"Kalau setuju, akan ada test food dan tanda tangan kontrak."
Pengusaha katering ini lantas menanyakan soal mekanisme pembayarannya. Tapi jawaban koleganya itu bikin dia mundur.
Pasalnya dia harus keluar modal sendiri dulu untuk membeli bahan baku, memasak, mengemas, menggaji karyawan, hingga mendistribusikan ke sekolah-sekolah yang dituju.
Baginya, sistem seperti itu tidak masuk akal.
Apalagi dari harga MBG per porsi kala itu Rp15.000, pihak katering harus menyediakan makanan bergizi senilai Rp13.500.
"Jadi pembayarannya itu kita modal sendiri dulu untuk belanja semua, setelah dikirim di hari pelaksanaan, baru uangnya [pembayaran] bisa dicairkan."
"Belum kalau saya membawahi puluhan katering dengan modal sendiri, ya enggak sanggup. Apalagi kalau ada apa-apa dengan pemerintah, enggak bayar, otomatis saya nanggung dong."
"Kan risikonya besar sekali ya kelihatannya, serem saya bilang."
Pengusaha katering ini bilang sepanjang menggeluti dunia jasa boga selama enam tahun, pembayaran dari pihak pemesan biasanya akan dilakukan di awal.
Tujuannya mencegah adanya kerugian jika ada pihak yang membatalkan secara sepihak.
"Saya juga bukan katering besar yang modalnya ada gitu. Kalau modalnya Rp1 juta atau Rp2 juta sih oke ya, tapi 3.000 porsi dengan modal sendiri, berat deh. Buat cash flow [arus kas] susah."
Perempuan paruh baya ini juga mengaku bingung dengan harga Rp13.500 harus menyediakan makanan bergizi.
Pengalamannya menyiapkan bekal atau pesanan untuk anak-anak sekolah saja dipatok harga Rp22.500 per porsi.
Isinya nasi, sayur, lauk ayam goreng mentega, santapan tambahan seperti tempe goreng, dan snack -yang dikemas untuk sekali buang.
"Saya bilang Rp13.000 dapat apa? Susu kemasan kecil aja Rp3.000 paling murah. Belum lagi harga bahan baku naik semua."
'Saya tidak ambil untung besar karena ini demi kemanusiaan'
Di Makassar, Sulawesi Selatan, Yayasan Yasika Centre Indonesia, terpilih menjadi mitra program makan bergizi gratis di sana.
Pada Jumat (03/01), beberapa pekerja sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan keperluan untuk membuat ribuan porsi makanan.
Ketua yayasan, Aditia, bercerita pihaknya sudah satu bulan lebih mempersiapkan perlengkapan dapur, bahan-bahan makanan yang diperlukan, termasuk limbah sisa makanan.
Di dapur seluas 30x10 meter persegi ini, tampak tempat makan berbahan stainless steel bertumpuk dan lima lemari pendingin berjejer.
Aditia mengaku tertarik menjadi mitra program ini karena merasa tertantang dan sudah memiliki pengalaman di bidang katering.
Dulu, dia pernah bekerja sebagai penyedia makanan katering di salah satu perusahaan tambang. Di situ standar yang ditetapkan, klaimnya, jauh lebih rumit.
Di pertambangan, katanya, ia sudah biasa mempersiapkan 25.000 sampai 35.000 porsi per hari untuk karyawan.
"Nah ada program ini, artinya saya tidak perlu lagi merantau ke luar Makassar," ucapnya.
Untuk program makan bergizi gratis ini, Aditia diminta menyiapkan 3.500 porsi makanan setiap hari. Dengan jumlah 50 karyawan, ia yakin bisa memenuhi permintaan Badan Gizi Nasional (BGN).
Adapun soal pemenuhan gizi dalam makanan, sudah ada ahli gizi yang disiapkan oleh BGN dengan mempertimbangkan usia anak yang disasar seperti TK, SD, SMP, dan SMA di Kecamatan Manggala.
"Jadi sudah ada ahli gizi, kami pengelola dapur siapkan saja dari Senin sampai Jumat."
Demi mengakali banyaknya jumlah porsi yang dibutuhkan, yayasan membagi jam kerja karyawannya menjadi beberapa shift.
Shift malam yakni pukul 20:00 bertugas memotong-motong bahan sayuran. Shift berikutnya jam 01:00 sampai 05:00 mulai memasak.
Selanjutnya pukul 05:00 sampai 07:00 fokus pada pengemasan dan pendistribusian ke sekolah-sekolah.
Namun demikian, meski sudah sudah menjadi mitra resmi program makan bergizi gratis, Aditia mengaku belum mengetahui detail sistem pembayarannya.
"Doakan saja semoga lima tahun kontraknya," jawabannya penuh harap.
"Karena dari program ini setidaknya karyawan dari masyarakat sekitar yang tadinya tidak kerja, bisa kita maksimalkan. Akhirnya menumbuhkan ekonomi masyarakat."
Yang pasti, katanya, pihak yayasan tidak mengambil keuntungan yang besar karena lebih mengutamakan masalah kemanusiaan.
"Karena coba pikir siapa yang mau katering Rp10.000? Satu kue saja Rp26.000, kan tidak masuk akal. Kalau Rp10.000 mau apa diuntungkan, tempatnya saja pakai stainless."
"Jadi kita bukan cari untung, tapi beban operasional setidaknya bisa terpenuhi, karyawan dibayar, segala macam berputar. Keuntungannya itu untuk membayar kegiatan [program] ini."
'Kami belum dapat arahan'
Di Yogyakarta, mitra yang dilibatkan dalam program makan bergizi gratis, UMB Boga Catering menyebut pihaknya masih dalam proses pembahasan di tingkat pimpinan.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, Raden Suci Rohmadi, mengatakan pemda belum menerima arahan resmi dan masih menunggu perintah lanjutan mengenai mekanisme pelaksanaan program ini.
Kendati selama ini beberapa sekolah swasta atau sekolah yang memiliki kapasitas besar sudah ada yang menjalankan makan bergizi gratis.
"Kita baru mendapatkan bentuk mekanisme lewat sosialisasi Badan Gizi Nasional. Tetapi, terkait dengan praktiknya seperti apa, kita belum ada pembicaraan lebih lanjut," kata Raden Suci, Jumat (03/01).
"Di SLB juga sudah jalan program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah atau PMTAS. SLB-nya sudah melakukan sendiri."
Untuk mendukung kelangsungan proyek ini, katanya, pemda menyisihkan anggaran dari APBD sebesar Rp42 miliar –sesuai aturan Permendagri.
Sejauh ini pemda telah menyiapkan data terkait sasaran program dan wilayah distribusi.
"Kami sudah menyusun jumlah siswa di semua sekolah yang ada di DIY untuk SMA, SMK, dan SLB. Kemudian sedikit kami juga membuat rayon kalau misalnya distribusi."
Tentara dilibatkan?
Juru bicara Istana, Adita Irawati, mengeklaim makan bergizi gratis disambut antusias yang sangat tinggi. Pada hari pertama dimulai, setidaknya sudah 140-an UMKM yang terlibat dan diperkirakan akan terus bertambah.
Tetapi, diakuinya pula, karena proyek ini memiliki cakupan yang luas dan memerlukan kerja sama banyak pihak demi mencapai kesuksesan, maka Presiden Prabowo memerintahkan semua elemen termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk ikut serta.
Ia tak menjelaskan dengan rinci apa saja tugas TNI untuk program ini.
Namun Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Hariyanto, menyatakan TNI akan menyiapkan 599 lokasi dapur pada tahap pertama makan bergizi gratis.
Sebaran lokasinya disiapkan oleh masing-masing matra.
Rinciannya TNI AD menyiapkan 514 lokasi dapur umum, TNI AL mendirikan 96 titik lokasi dapur, dan TNI AU menyediakan tujuh lokasi dapur.
"Terkait waktu peluncuran atau peresmian, kami masih menunggu kesiapan dari Badan Gizi Nasional," katanya.
Apakah program ini terlalu tergesa-gesa?
Pendiri Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (Cisdi), Diah Saminarsih, menilai berubah-ubahnya konsep makanan bergizi gratis ini menunjukkan persiapan dan perencanaannya terlalu tergesa-gesa alias tidak matang.
Ini karena beberapa hal fundamental belum cukup jelas disampaikan pemerintah.
Misalnya seperti apa proses penyediaan bahan baku, proses memasak, pendistribusian ke pihak yang dituju, menu yang disajikan, syarat mitra jasa boga yang diajak kerjasama, hingga siapa pihak yang akan mengawasi jalannya program.
Hal-hal fundamental tersebut, menurut Diah Saminarsih, penting dijelaskan untuk memastikan makan bergizi gratis dilaksanakan dengan baik di lapangan.
Sehingga, katanya, kalau pun ada kesalahan bisa dengan cepat diperbaiki.
"Kalau dulu dikatakan akan pakai pangan lokal, tapi di perkotaan pangan lokalnya apa?" jelas Diah Saminarsih, Jumat (03/01).
"Kemudian vendor atau mitra kateringnya apakah sudah menerima acuan menu? Bagaimana dengan kecukupan gizi yang harus dipenuhi? Penyajiannya apakah boleh digoreng atau tidak? Jadi pedoman teknis itu idealnya disampaikan."
"Tapi karena ini mendesak, saya tidak tahu apakah mitra-mitra ini pakai bidding [lelang] atau tidak. Karena mau dijalankan 6 Januari."
"Itu semua harusnya dijelaskan, sebab kita bicara penggunaan uang rakyat Rp71 triliun yang harus prudence penggunaannya dan terukur impact-nya."
Atas dasar itulah, menurut Diah Saminarsih, proyek anyar ini sebaiknya "diberi sedikit lebih banyak waktu" sampai akhirnya dilaksanakan.
Jangan sampai karena terbelit janji politik, praktiknya malah berantakan.
Pemerintah, sambungnya, bisa mulai dari mengumpulkan lagi data anak-anak dan wilayah yang membutuhkan makan bergizi gratis, lalu membuat pedoman teknis program ini, sosialisasi kepada calon vendor atau mitra.
Baru membuat proyek percontohan di beberapa daerah dan terakhir eksekusi.
Semua itu, menurutnya, tak cukup hanya dalam waktu tiga bulan saja.
Sebab jika program ini dikerjakan dengan terburu-buru, akibatnya bisa macam-macam. Terburuk adalah karena perlu perbaikan, pada akhirnya makan bergizi gratis harus "di-pause" lebih lama.
"Karena seperti biasa, program skala nasional dan besar begini selalu the devil is in the detail."
"Artinya variasi masalah di lapangannya akan banyak dan sebanyak itu pula akan butuh lebih banyak tenaga, waktu, dan uang untuk perbaikannya."
Soal keterlibatan TNI, ia mengaku tak meragukan kemampuan mereka membikin dapur umum. Hanya saja, kondisinya akan berbeda kalau prajurit-prajurit itu harus membuat makanan untuk anak-anak sekolah yang bergizi.
"Apakah mereka sudah mendapat arahan? Beda dong masak untuk berlatih atau perang?"
Sementara itu, Ketua Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI), Mouhamad Bigwanto, melihat adanya mitra katering yang menolak tawaran ikut dalam program ini lantaran "masih kurangnya kepercayaan" terhadap keberhasilan program ini.
Sedari awal, dia cenderung memilih proyek ini khusus ditargetkan sesuai kebutuhan yakni yang memang mengalami masalah stunting.
Dengan begitu, makan bergizi gratis akan lebih tepat sasaran dan menghemat anggaran negara.
"Jadi tidak untuk semua. Atau bisa dengan melakukan pendataan lebih akurat, yang kira-kira memang membutuhkan bantuan maka disediakan oleh pemerintah, sementara yang lain bisa disediakan oleh orang tua masing-masing," imbuhnya.
"Anggaran untuk per porsi jadinya bisa lebih rasional dan memenuhi gizi anak-anak."
"Selain itu, kebutuhan gizi setiap anak juga berbeda-beda, jadi program targeted lebih relevan."
Tapi kalau pemerintah bersikeras ingin proyek ini berjalan lancar, maka pemerintah harus membuat dulu peta kebutuhan gizi anak, baru menyiapkan logistik seperti dapur umum.
Merekrut pekerjanya dan bahan baku yang dibutuhkan.
Tanpa itu semua, program ini terkesan dipaksakan dan seperti gimmick semata.
Dikhawatirkan tidak tepat sasaran dan 'menggerogoti' anggaran?
Pemerintah Indonesia telah menyiapkan Rp71 triliun untuk program makan bergizi gratis yang diusung presiden terpilih Prabowo Subianto di 2025, meski hingga kini belum jelas detail teknis terkait penerapan dan sasarannya. Apa yang harus dilakukan agar program ini tidak sekadar jadi beban APBN?
Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mencapai kesepakatan dengan tim transisi pemerintahan Prabowo untuk mengalokasikan dana sekitar Rp71 triliun untuk program makan bergizi gratis di rancangan APBN 2025.
"Untuk postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh bapak presiden terpilih [Prabowo], yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp71 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers di Jakarta pada Senin (24/6).
Sri memastikan alokasi dana program ini tidak akan membuat defisit anggaran 2025 membengkak hingga keluar dari kisaran yang ditargetkan pemerintah: antara 2,29% dan 2,82% dari PDB.
Namun, tambahnya, rancangan APBN 2025 belum final, karena pemerintah masih akan membahasnya lebih lanjut bersama parlemen. Targetnya, versi akhirnya akan disahkan saat sidang paripurna DPR pada minggu kedua Juli mendatang.
Di luar itu, Sri enggan membahas lebih jauh mengenai program makan bergizi gratis.
"Detail mengenai program makan bergizi gratis ini nanti akan dijelaskan oleh tim dari presiden terpilih," katanya.
Di acara yang sama, hadir pula Thomas Djiwandono, bendahara umum Partai Gerindra sekaligus anggota bidang ekonomi dan keuangan di Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, ia pun tidak bicara banyak.
"Kami juga punya kesepahaman pandangan [dengan pemerintah], bahwa program bantuan makanan bergizi harus dilakukan bertahap dengan perencanaan yang matang dan perbaikan-perbaikan setiap tahun, sehingga pelaksanaannya akan mencapai titik 100% secepat-cepatnya," kata Thomas, yang adalah keponakan Prabowo.
Saat wartawan menanyakan cara penyaluran dana program makan bergizi gratis serta sasarannya di 2025, Thomas hanya menjawab, "Ini sedang dipikirkan secara internal."
Setelah APBN 2025 disahkan, barulah Thomas bilang ia bisa menjelaskan segala hal terkait program tersebut dengan lebih mendetail.
Di masa kampanye jelang pemilu presiden 2024, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan tim kampanyenya rajin menggaungkan program makan siang dan susu gratis, yang disebut membutuhkan dana hingga Rp460 triliun per tahun.
Saat menghadiri acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta pada November 2023, Prabowo menyampaikan bahwa program itu menyasar hampir 83 juta orang, termasuk 30 juta anak usia dini, 24 juta siswa SD, 9,8 juta murid SMP, 10,2 juta murid SMA dan SMK, 4,3 juta santri, dan 4,4 juta ibu hamil.
Dengan memberikan makan siang dan susu gratis ke para pelajar serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil, Prabowo berharap dapat menangani masalah stunting dan ujung-ujungnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, merujuk dokumen visi, misi, dan program Prabowo-Gibran untuk pilpres 2024.
Pada 26 Februari 2024, tak sampai dua minggu setelah pilpres pada 14 Februari, Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta yang salah satunya membahas program makan siang gratis Prabowo.
Padahal, saat itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan secara resmi hasil pilpres.
Usai sidang kabinet, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada 70,5 juta penerima manfaat program makan siang gratis, termasuk 22,3 juta anak balita, 7,7 juta anak TK, 28 juta siswa SD, dan 12,5 juta siswa SMP.
Angka penerima manfaat ini berkurang dari hampir 83 juta yang sebelumnya disampaikan kubu Prabowo. Selain itu, ibu hamil pun tidak disebut oleh Airlangga.
Pada 22 Mei, saat diwawancarai TV One, Prabowo mengonfirmasi bahwa fokus programnya kini jadi "untuk anak-anak semua".
Ia pun merevisi nama programnya dari "makan siang dan susu gratis" menjadi "makan bergizi gratis untuk anak-anak".
Dengan begitu, katanya, program itu tak terpaku pada waktu siang. Makanan gratis yang bergizi bisa saja diberikan saat pagi.
Dua hari setelah Prabowo menyampaikan hal itu, Budiman Sudjatmiko sebagai anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran memberi penjelasan tambahan soal perubahan konsep program tersebut.
Menurut Budiman, kebutuhan dana program makan bergizi gratis bisa dipotong separuh dengan mengutamakan produksi pangan masyarakat desa di dan sekitar daerah yang menjadi sasaran program.
Dengan begitu, pemerintah disebut tidak perlu keluar banyak uang untuk mengimpor dan mendistribusikan makanan bergizi ke berbagai daerah.
"Distribusi ke wilayah-wilayah lain itu memakan biaya, tapi kalau kita menanam sendiri, beternak sendiri, [...] bahkan 80% kebutuhan program makan bergizi ini bisa dipenuhi oleh desa-desa di provinsi yang bersangkutan," kata Budiman saat itu.
Kini, dengan alokasi dana Rp71 triliun untuk 2025, program makan bergizi gratis diperkirakan cuma bisa menyasar 15-17% dari hampir 83 juta orang yang jadi sasaran awal, kata Dradjad Wibowo, ekonom senior yang sempat menjadi anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran.
Itu berarti, hanya ada 12,4 juta hingga 14,1 juta orang yang bakal menerima manfaat program tersebut di tahun pertama penerapannya.
"Prioritas [penerima manfaatnya] di daerah 3T," kata Dradjad, yang juga menjabat Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Selasa (25/6).
Masalahnya, angka 83 juta itu mencakup pula ibu hamil seperti yang dipaparkan Prabowo pada November 2023 sebelum ia merevisi konsep program. Angka ini pun berbeda dengan target 70,5 juta anak balita dan pelajar yang disampaikan Airlangga pada Februari 2024.
Pakai angka yang mana?
Hingga kini, belum jelas.
Tahun pertama, tahun uji coba yang menentukan
Tauhid Ahmad, ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), menilai 2025 akan jadi tahun uji coba yang memberikan gambaran awal soal keberhasilan program makan bergizi gratis ke depan.
Ada banyak hal yang mesti disiapkan pemerintahan Prabowo Subianto untuk menerapkan program ini, termasuk desain kelembagaannya, kata Tauhid.
Maksudnya, pemerintah mesti menentukan kementerian atau lembaga yang bertugas memimpin pelaksanaan program dan mengelola anggaran, bentuk keterlibatan pemerintah daerah atau masyarakat, serta model koordinasi antara seluruh pihak yang terlibat dalam prosesnya.
Apalagi, kata Tauhid, program makan bergizi gratis terkait dengan kerja-kerja banyak kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Bulog.
Untuk itu, pemerintah perlu menerbitkan berbagai regulasi, termasuk dalam bentuk peraturan menteri, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan lainnya.
"Persiapan kelembagaan saja mungkin butuh waktu setengah tahun," kata Tauhid.
"Perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga, birokrasi, pejabat, dan sebagainya itu kan enggak langsung."
Selain itu, pemerintahan Prabowo harus menentukan target prioritas program makan bergizi gratis serta membangun rantai pasok pengadaan makanan yang dapat mendorong pertumbuhan industri pangan dan pertanian lokal, kata ekonom senior Hendri Saparini.
Sebelumnya, Dradjad Wibowo yang sempat menjadi anggota dewan pakar tim kampanye Prabowo mengatakan target prioritas program ini adalah anak-anak sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Namun, Hendri bilang mereka yang tinggal di daerah 3T belum tentu bergizi buruk. Di sisi lain, ada pula anak-anak di wilayah tertentu di Pulau Jawa yang mengalami masalah gizi.
Karena itu, katanya, perlu dilakukan pemetaan berdasarkan indikator yang jelas untuk menentukan target prioritas program, entah berdasarkan prevalensi gizi buruk, pemasukan keluarga, atau tingkat kemiskinan di suatu daerah.
Ini diperlukan agar program makan bergizi gratis tepat sasaran dan tidak terjadi kesenjangan atau bahkan konflik di masyarakat.
"Seperti program BLT [Bantuan Langsung Tunai], ada yang tetangganya dapat, tapi dia tidak dapat," kata Hendri, pendiri Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia. "Itu akan menciptakan konflik."
"Kalau BLT kan tiga bulan sekali ributnya. Karena ini program makan siang, bisa tiap hari [ributnya]."
Terkait rantai pasok, Hendri mengatakan pemerintah harus memberdayakan para petani dan produsen makanan lokal dalam menyediakan makanan gratis.
Dengan begitu, katanya, program ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif alih-alih hanya mengandalkan dan memberikan keuntungan bagi para perusahaan besar. Pemerintah pun disebut bisa menekan impor dan menghemat belanja.
Tauhid sepakat dengan Hendri. Untuk menekan ongkos, pemerintah idealnya membangun sistem produksi pangan lokal di daerah-daerah yang jadi sasaran program, kata Tauhid.
Masalahnya, lagi-lagi itu semua butuh waktu. Karena itu, jangan-jangan pemerintahan Prabowo akan berkutat menyiapkan sistem produksi dan rantai pasok yang tepat di tahun pertama penerapan program makan bergizi gratis, kata Tauhid.
Bagaimana dampak program makan gratis ke APBN?
Meski dana Rp71 triliun untuk tahun pertama program makan bergizi gratis relatif kecil dibanding estimasi Rp460 triliun bila ia telah berjalan sepenuhnya, angka ini tetap menarik perhatian publik.
Sebagai perbandingan, untuk 2024, Kementerian Sosial mendapat alokasi dana Rp78,05 triliun untuk menjalankan seluruh program perlindungan sosialnya, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial sembako.
Maka, dana awal untuk program makan bergizi gratis sudah setara 90% dari alokasi belanja perlindungan sosial Kementerian Sosial.
Alokasi belanja beberapa kementerian bahkan lebih kecil dari dana awal program makan bergizi gratis.
Pada 2024, proyeksi belanja Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan, misalnya, masing-masing "hanya" Rp48,7 triliun dan Rp38,6 triliun.
Tauhid Ahmad, ekonom senior INDEF, bilang ada sejumlah risiko yang membayangi hadirnya program makan bergizi gratis di 2025.
Jika penerimaan negara pada tahun itu tak sesuai harapan, lalu program makan bergizi gratis membutuhkan dana lebih besar dari perkiraan, defisit anggaran dikhawatirkan membengkak dan pemerintah terpaksa memotong dana belanja sejumlah kementerian dan lembaga atau program-program lainnya.
"Kalau dia menggerogoti kementerian dan lembaga lain, ya kasihan kementerian dan lembaga yang sudah berjuang, turun anggarannya dari 2024 ke 2025," kata Tauhid.
"Padahal kementerian dan lembaga itu [punya tugas] penting untuk misalnya mendorong growth, stabilisasi harga, dan sebagainya."
Teuku Riefky, peneliti makroekonomi di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, juga mempertanyakan alokasi dana Rp71 triliun yang bisa jadi lebih tepat digunakan untuk program-program lainnya.
"Apakah Rp71 triliun ini paling tepat untuk dialokasikan ke makan bergizi gratis? Karena kita memiliki berbagai program yang urgent lainnya, seperti untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur," kata Riefky.
Untuk saat ini, Riefky menilai alokasi dana Rp71 triliun masih relatif aman dan tidak akan "membuat jebol defisit APBN".
Lain halnya bila program tersebut telah berjalan sepenuhnya dan benar-benar menghabiskan dana lebih dari Rp400 triliun setahun.
"Kalau sebesar itu tentu akan memberatkan APBN," kata Riefky.
Untuk menyiasati hal ini, pemerintahan Prabowo Subianto kelak bisa saja memangkas belanja untuk proyek peninggalan Presiden Joko Widodo yang tidak lagi dianggap prioritas, kata ekonom senior Hendri Saparini.
Dana program bantuan sosial sembako pun bisa dialihkan sebagian ke program makan bergizi gratis karena fungsinya yang mirip, katanya.
Menanggapi komentar sejumlah ekonom tersebut, Dradjad Wibowo yang sempat menjadi anggota dewan pakar tim kampanye Prabowo mengatakan, "Kekhawatiran itu tidak berdasar."
"Anggarannya tidak akan memberatkan APBN karena diambil dari sumber penerimaan tambahan," kata Dradjad, seraya memberi contoh tambahan penerimaan perpajakan dan non-pajak yang menurutnya akan datang dari upaya "penyempurnaan digitalisasi".
"Rp71 triliun itu sudah mengikuti ruang fiskal yang tersedia. Tidak ada rencana melakukan realokasi dari anggaran subsidi yang sudah ada."
Di sisi lain, Hendri menyerukan agar pemerintah tidak cuma mengandalkan APBN untuk mendanai program makan bergizi gratis.
Menurutnya, pemerintah bisa membuka peluang kolaborasi dengan BUMN, perusahaan swasta, atau LSM untuk membantu mendanai program makan bergizi gratis bagi kelompok masyarakat di daerah tertentu.
"Harus ada cara-cara agar ini betul-betul menjadi program bersama," kata Hendri.
