Relawan GARAPAN Ungkap Proyek 10 Gedung Baru UNRI Molor dari Jadwal, Dirjendikbudristek: 'Jangan Main-main dengan Uang Rakyat'
Prof Dr Nizam MSc DIC PHd
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Universitas Riau (UNRI) masih melanjutkan proyek 10 gedung yang bersumber dana dari program Advance Knowledge and Skill for Sustainable Growth Project in Indonesia - Asian Development Bank (AKSI - ADB) senilai Rp840 miliar.
"Proyek kontruksi yang sempat terhenti dikerjakan oleh perusahaan konstruksi PT Totalindo Eka Persada (TEP) kini dilanjutkan penyelesaiannya oleh PT Nindya Karya."
"Pihak UNRI tetap mepercepat proses pelelangan semua proyek fisik maupun pengadaan di tahun 2023 ini. Kemarin untuk bangunan gedung yang dikerjakan PT TEP karena mengalami sedikit terlambat kita ajukan untuk di balcklist dan tetap dilanjutkan oleh PT Nindya Karya," kata Misparman ST MT dari pihak Pejabat Pembuat Komitmen Asian Development Bank (PPK AKSI), selaku pada proyek gedung di UNRI itu.
Sementara Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau, Larshen Yunus, mengakui program pembangunan gedung di UNRI itu untuk mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul ini.
Tetapi ia minta pihak Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau bisa menjalankan tugas dan fungsinya.
"Pihak BPKP kiranya bisa mengawal pembangunan proyek Advance Knowledge and Skills for Sustainable Growth – Asian Development Bank (AKSI-ADB) di Universitas Riau itu," katanya seperti malam Minggu (14/4) kemarin.
Dia tak menampik soal pimpinan PT TEP tersangkut masalah hukum sehingga merembet pada pengerjaan kontruksi bangunan gedung di kawasan kampus UNRI.
Sebelumnya, Dirjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Prof Nizam MSc DIC PHd meminta kepada UNRI agar menggunakan anggaran pembangunan proyek gedung baru sebaik mungkin.
"Anggaran proyek itu sangat besar, jadi bangunlah sebaik mungkin sesuai dengan peruntukkannya. Dengan hutang US$ 52.000.000 bukanlah jumlah yang kecil, jadi jangan bermain-main dengan uang rakyat," tegas Nizam usai meresmikan Groundbreaking Proyek AKSI-ADB UNRI, Kamis (14/7) lalu.
"Ini adalah hutang jadi jangan tinggalkan hutang kepada generasi penerus."
Menurutnya, dengan anggaran yang cukup besar proyek yang didanai dari ADB diharapkan bisa selesai tepat waktu, sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga nantinya keberadaan gedung tersebut bisa dimanfaatkan bagi generasi penerus.
Ia juga menambahkan, bahwa dalam pembangunan proyek gedung baru ini haruslah memperhatikan kualitas bangunannya, serta pengerjaannya bisa sesuai dengan peruntukkannya yakni tepat waktu, tepat mutu, dan tepat guna.
"Jangan ingin buru-buru selesai, tetapi tidak memperhatikan segala sesuatunya. Terutama masalah administrasi agar tidak terjadi permasalahan yang tidak diinginkan dikemudian hari.
Diharapkan dengan keberadaan gedung baru ini nantinya bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, baik mahasiswa, civitas kampus dan juga masyarakat.
Selain itu, Nizam juga menambahkan bahwa selain UNRI, ada empat perguruan tinggi lainnya yang dari program AKSI-ADB.
Dimana pembangunan gedung tersebut dibangun dengan 3 tahap.
Sementara itu, senada dengan Dirjen Kemendikbudristek, Gubernur Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Propinsi Riau dijabat SF Hariyanto juga mengingatkan agar pembangunan proyek ini bisa mendapatkan pendampingan dari pihak yang berwenang.
Hal ini guna menghindari terjadinya penyimpangan anggaran, khususnya dalam hal administrasi.
"Untuk menghindari permasalahan, dengan anggaran yang besar agar lebih berhati-hati. Jangan karena ingin cepat selesai lupa masalah hukum dibelakang," ujarnya.
Sementara itu, pembangunan 10 gedung baru ini merupakan penantian yang cukup panjang, yakni sejak tahun 2015.
Universitas Riau akhirnya secara resmi melakukan Ground Breaking (Peletakan Batu Pertama) pembangunan 10 Gedung baru. Dimana pembangunannya mendapatkan pendanaan dengan total senilai Rp840 Milyar.
Pembangunan 10 gedung baru tersebut tersebar di beberapa titik di area lahan UNRI. Gedung yang dibangun yakni;
Gedung Perkuliahan Terpadu (Integrated Classroom)
Gedung Laboratorium Terpadu (Integrated Laboratory)
Gedung Utama Ilmu Kesehatan (Health Studies Complex)
Gedung Serba Guna Universitas Riau (Student Center)
Gedung Kajian Ilmu Kelautan (Boat House Marine Center)
Gedung Kajian Ilmu Pangan (Foof Science Center)
Gedung Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information Technology Center)
Gedung Perpustakaan Universitas Riau (University Main Library)
Gedung Pascasarjana (Postgraduate Center) dan Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Riau (University Training Center)
Dalam rinciannya, bahwa dari total anggaran tersebut 58 persen anggaran akan terserap ke pembangunan fisik, sementara 23,3 persen dari total angaran akan dialokasikan untuk perlengkapan peralatan laboratorium dan furniture.
Sedangkan sisanya dialokasikan untuk pengadaan software, IT licenses and services, training, publikasi, seminar internasional study dan workshop.
Sementara Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau, Larshen Yunus, menyesalkan pihak UNRI masih tertutup dalam pelaksanaan program pembangunan gedung untuk mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul ini.
"Pihak BPKP maupun Kejaksaan kiranya bisa mengawal dan memeriksa proyek pembangunan AKSI-ADB di Universitas Riau itu," kata Larshen Yunus yang juga sebagai Ketgua Umum (Ketum) Relawan Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN).
"Pihak Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau bisa menjalankan tugas dan fungsinya."
"Kita sudah melakukan konfirmasi pada pihak Rektor UNRI, Prof Dr Sri Indarti SE MSi, Cq Misparman ST MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) AKSI ADB, tapi sayangnya tidak direspon," kata Larshen Yunus yang juga Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) KNPI Pusat Jakarta dalam keterangan persnya.
"Bersamaan dengan surat elektronik kami sudah melakukan konfirmasi terkait temuan-temuan dilapangan menduga adanya beberapa kegiatan kontruksi bangunan dalam pelaksanaan kegiatannya (khususnya di CWR 2 UNRI) yang didanai dari ADB sebesar Rp840 miliar yang telah membangun 10 unit gedung baru dilingkungan kampus tepatnya di Jalan HR Subantas KM 12.5, Panam," sebutnya.
Adapun pertanya-pertanyaan untuk pekerjaan konstruksi itu yang dilontarkan pada pihak PPK diantaranya;
Berapa persentase volume pekerjaan saat ini dan sudah berapa persen pembayaran yang dilakukan kepada pihak kontraktor
Bahwa berdasarkan kontrak kerja tahun tunggal artinya pekerjaan harus serah terima Desember 2024 namun sampai saat ini ada beberapa gedung masih jauh progresnya, apa konsekwensi terhadap pihak kontraktor
Bahwa dilapangan kami melihat pihak pekerja kurang melaksanaan K3 sehingga akan mengganggu keselamatan bagi bekerja
Apakah pembagunan sesuai dengam RAB dan gambar awal dan diduga penggunaan material diduga tidak sesuai speck, mohon penjelasanya
Apa kendala terbesar dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sehingga terjadi keterlambatan penyelesaiannya.
Bagaimana pertanggung jawaban terhadap pihak pemberi hibah kalau pelaksanaan pembangunanya molor.
Bahwa saat ini pembangunan dilapangan berubah dari PT Totalindo Eka Persada (TEP) dan kemudian saat ini menjadi PT Nindya Karya (NK), bagaimana proses perubahan kontrak dan apakah tender ulang? Kalau tender pada posisi berapa persen volume pekerjaanya.
Apa dasar pemenangan PT Nindya Karya (NK) untuk kontrak lanjutan pembangunan sebab ada PT PP yang telah berpengalaman di bidang gedung dan apakah dasar pertimbanganya.
Apa Sertifikat yamg bapak miliki sehingga bapak dapat sebagai PPK untuk pembangunan yang bervolume besar dan nilai kontrak yang besar
Bagaimana bpk menangani situasi sulit dan resolusi konflik [para buruh bangunan PT TEP] yang sempat tidak menerima gaji pada proyek konstruksi di CWR II
Dalam rangka molornya pekerjaan bagaimana terkait dapat jaminan pekerjaan dan bagaimana pembayaran denda keterlambatan, mengingat tidak ada porce mayor
"Dari sebuah fakta bisa kita melihat beberapa bangunan yang sudah berjalan dan hampir selesai memang masih terlihat sesuai spek pekerjaan," sebutnya.
"Tetapi karena Direktur perusahaan konstruksi PT Totalindo Eka Persada (TEP) yang mengerjakan awal proyek 10 gedung itu bermasalah dengan hukum menjadikan proyek itu sempat terhenti," kata Larshen Yunus.
Jadi Larshen Yunus melihat hari ini masyarakat di pertontonkan dengan sebuah kwalitas proyek pembangunan dengan anggaran mencapai ratusan miliaran rupiah, tentu karena perencenaan yang dilakukan cukup matang, karena kontraktor PT TEP yang mengerjakan awal bangunan tersangkut hukum dari luar, membuat sejumlah proyek mengalami keterlambatan pembangunan.
