PT BSP akan Kelola Blok CPP 100 Persen, 'Diharapkan Mampu Gairahkan Produksi'
PEKANBARU - Saat ini PT Bumi Siak Pusako (BSP) sudah melakukan persiapan-persiapan akan mengelola Blok CPP 100 persen.
Sebelumnya, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjuk PT BSP untuk mengelola Blok CPP 100 persen selama 20 tahun.
Seperti disebutkan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan bahwa Tim 22 WK merekomendasikan untuk memberikan perpanjangan kontrak pada PT BSP melalui 5 pertimbangan, di antaranya:
Pertama ialah nilai komitmen kerja pasti yng ditawarkan telah meingkat dari usulan awal US$41 juta menjadi US$130,4 juta, sehingga sesuai dengan perhitungan SKK Migas.
Kedua, PT BSP mengajukan besaran signature bonus sebesar US$10 juta dan tanpa diskresi atau tambahan split.
Ketiga, kondisi finansail PT BSP memiliki kesanggupan pendanaan untuk pembayaran signature bonus, jaminan pelaksanaan dan melaksanakan komitmen kerja pasti serta mengenal wilayah kerja CPP.
Keempat, proposal yang disampaikan Pertamina nilainya jauh di bawah dari proposal PT BSP, yaitu KKP sebesar US$61 juta, signature bonus US$1 juta tanpa diskresi atau US$10 juta dengan 5 persen diskresi atu US$20 juta dengan 10 persen diskresi.
Kelima, Pertamina tidak bersedia membagi proposal dan menerima apabila pemerintah memberikan pengelolaan wilayah kerja CPP kepada PT BSP.
“Berdasarkan rekomendasi SKK Migas dan Tim 22 WK yang dimaksud, maka diterbitkan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 1997 Tahun 2018 tanggal 5 November 2018 yang menetapkan PT BSP sebagai pengelola lanjut wilayah kerja CPP pasca 8 Agustus 2022,” kata Tutuka Ariadji dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI di Gedung DPR, Senin 14 Februari 2022 kemarin.
Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi/PHE yang diwakilkan Direktur Pengembangan dan Produksi, Taufik Adityawarman mengatakan pihaknya tengah menyiapkan tim transisi agar alih kelola yang dapat berjalan dengan baik.
“Sehingga harapannya memang kedepan operator baru dalam hal ini BSP bisa melanjutkan program-program kerja yang diharapkan oleh baik SKK Migas maupun Dirjen Migas untuk menjaga kesinambungan produksi,” katanya.
Tetapi seperti disebutkan Direktur Utama PT Bumi Siak Pusako Ir Iskandar melalui Humas Genta Panjaitan mengatakan kontribusi perseroannya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp3,16 triliun.
Sedangkan program Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate social responsibility/CSR telah menyalurkan sebanyak Rp78,14 miliar.
Kemuidan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Badan Operasional Bersama (BOB) adalah sebesar 82 persen PT BSP, Pertamina 8 Persen dan Bon Recruit serta PWT sebesar 10 persen.
“Ini adalah janji kami pada saat proposal perpanjangan. Jadi ini akan kami lakukan dengan high case dan low case. Semua ini akan kami berusaha sebaik mungkin agar produksi bisa meningkat,” jelas Genta yang juga di dampingi H Darmawi Whardana SE Ak Bin Zalik Aris, Ketua Lembaga Melayu Riau (LMR) Jakarta Pusat tadi dalam bincangnya-bincangnya ngopi bersama di Afgan Coffe, Sabtu (2/4/2022).
Sebelumnya, Komisi VII DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas persiapan alih kelola wilayah kerja (WK) Blok Coastal Plains and Pekanbaru (CPP) ke PT Bumi Siak Pusako (BSP).
Seperti diketahui bahwa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjuk PT BSP untuk mengelola Blok CPP 100 persen selama 20 tahun, dan berlaku setelah kontrak PSC BOB berakhir pada tanggal 8 Agustus 2022 mendatang. (*)
