Transisi Pengelola Sukses, BSP Bergerak Cepat 'Tingkatkan Produksi Minyak dan Gas'

"Pasca pengelolaan 100 persen Wilayah Kerja Coastal Plains and Pekanbaru, Bumi Siak Pusako melakukan gerak cepat untuk persiapan pengelolaan migas"

erakan cepat turun langsung ke lapangan melaksanakan Town Hall Meeting, dan kunjungan fasilitas operasi mulai dilakukan PT Bumi Siak Pusako (BSP).

Pasca perpanjangan Wilayah Kerja Coastal Plains and Pekanbaru (WK CPP) ke BSP 100 persen, manajemen mulai siap-siap untuk beroperasi sejak Jumat 12 Agustus 2022 kemarin.

"PT BSP bergerak cepat turun ke lapangan untuk town hall meeting dan persiapan operasi."

"Kita terus melakukan pembenahan di lapangan, bersemangat mengelola WK CPP 20 tahun kedepan," kata Direktur PT Bumi Siak Pusako, Iskandar, Senin (15/8).

Pasca perpanjangan Wilayah Kerja Coastal Plains and Pekanbaru (WK CPP) ke PT Bumi Siak Pusako 100 persen untuk memastikan perpanjangan WK CPP ini berjalan dengan baik.

"Produksi terjaga serta memetakan permasalahan yang ada."

"Town Hall Meeting untuk memberikan arahan serta mendukung untuk semangat fokus pada pencapaian produksi 2022," katanya.

Adapun tinjauan ke lapangan ini, diantaranya diawali di Lapangan Zamrud. Kemudian diteruskan meninjau pelaksanaan pemboran pada sumur PDD-T09 yang ada di Lapangan Pedada.

Pengeboran sumur PDD-T09 ini adalah rangkaian dari pengeboran 16 sumur yang telah dilaksanakan PT Bumi Siak Pusako, yang terdiri dari 15 sumur development atau pengembangan dan satu sumur eksplorasi di Nuri.

Untuk Lapangan Pedada ada 2  sumur yang masuk dalam progres pengeboran 15 sumur development. Yakni PDD-T09 dan PDD-T10. Kedua sumur ini akan segera berproduksi.

Iskandar berharap dalam 1 bulan peralihan WK CPP 100 persen akan dapat meningkat dengan signifikan.

"Kita berharap penambahan produksi akan didapatkan dari beberapa sumur pengembangan, yang saat ini tengah dibor," katanya.

"Dua di Lapangan Pedada, PDD-T09 dan PDD-T10, serta dua di Lapangan Beruk, BRK-S01 dan BRK-S11. Dan ini, akan segera diproduksi setelah selesai pemboran," sambungnya.

Jadi, Iskandar melihat untuk pengerjaan di sumur-sumur development ini semuanya murni berasal dari PT Bumi Siak Pusako. Mengingat pengerjaannya juga sudah pada tahap perpanjangan WK CPP. 

Perlunya departemen drilling

Untuk menggenjot hasil minyak dan gas (Migas), PT Bumi Siak Pusako perlu melakukan penambahan departemen drilling (pengeboran).

"Tujuan pendirian BUMD sepertinya kan begitu, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan hasil sebanyak-banyaknya," kata H. Darmawi Wardhana Bin Zalik Aris, Ketua Umum (Ketum) Lembaga Melayu Riau (LMR) Pusat Jakarta yang mengusulkan para pelaku di industri migas (BSP) perlu membentuk departemen drilling (pengebor) ini.  

Darmawi mengusulkan departemen drilling diperlukan bilamana petugas khusus yang diunjuk untuk memantau sekaligus mengetahui sumber-sumber minyak yangmenjadi target pengeboran.  

"Intinya untuk melakukan pemantauan dan peningkatan lifting migas di perusahaan seperti di BSP," kata dia.

Namun Ir Iskandar, Direktur PT Bumi Siak Pusako (BSP) dikonfirmasi soal adanya usulan pembentukan departemen drilling ini tidak menjawab.  

Tetapi Darmawi kembali menyebutkan, Pemerintah optimis untuk meningkatkan produksi minyak 1 juta BOPD dan gas 12 BSCFD melalui berbagai upaya dengan tetap mengedepankan keselamatan migas.

Industri hulu migas khususnya PT Bumi Siak Pusako (BSP) yang merupakan BUMD di Riau masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan, "mulai dari terus menurunnya produksi minyak dan gas bumi hingga belum menggeliatnya investasi di sektor ini," kata dia. 

"Selain tantangan seperti adanya peralihan dari energi berbasis fosil ke energi baru terbarukan (EBT), adanya persaingan yang lebih keras karena munculnya produsen migas konvensional dan non konvensional, serta menurunnya permintaan migas akibat pandemi Covid-19," sebut Darmawi. 

'Kinerja BSP diragukan'

Sorotan dan kritikan dalam mengejar target pengeboran Migas pada BSP pun dilontarkan yang dinilai masih lemah di Sumber Daya Manusia (SDM).

"Subsektor minyak dan gas (migas) masih menjadi penggerak dalam pemulihan perekonomian di Rau."

"Kejar target pengeboran Migas, PT Bumi Siak Pusako (BSP) perlu segera bentuk Drilling Summit 2022, itu memang diperlukan," kata Azwir Effendy, Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Migas Riau (AKMR), Rabu 27Juli 2022 lalu. 

"Untuk percepatan pemulihan ekonomi BSP harus bisa menyusun beberapa strategi mencapai target lifting," sambungnya.

Menanggapi PT BSP ini, Ia menilai hanya ada satu kunci yang harus dibenahi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu yakni sumber daya manusia (SDM) nya. 

"Pada sesi pertama, yang harus dibenahi adalah strategi penguatan kapasitas secara berkelanjutan di Industri Hulu Migas."

"Tujuan ini hanya akan tercapai dengan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) oleh pengurus BUMD dan pembinaan serta pengawasan yang memadai dari Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)," kata Azwir.

Persoalannya masih terdapat beragam carut marut di berbagai BUMD provinsi riau yang terus dan harus menjadi perhatian serius gubernur Riau.

Jadi, kata Azwir, disini tidak asal angkat pengurus (direksi dan komisaris), demikian halnya terus membenahi SDM yang dimiliki.

"Direktur kan seorang karyawan yang menjadi pemimpin atau kepala sebuah organisasi, bisnis, agensi, atau institusi tertentu," kata Azwir.

Jadi, sebenarnya apa saja tugas direktur di perusahaan dan apa saja tanggung jawab dan tugas seorang direktur perusahaan? 

Azwir meyakinkan, seharusnya Ia mengorganisasi Visi dan Misi perusahaan secara keseluruhan.

"Saya kok ragu ya, setelah mendapat pengelolaan 100 persen di Agustus 2022 ini," perkiraan Azwir.

Jadi salah satu tugas direktur utama menyusun, mengomunikasikan, dan menerapkan visi, misi, serta arah yang akan ditempuh perusahaan kepada para karyawannya.

Begitupun Larshen Yunus, Sekretaris Jendral (Sekjend) DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) meminta, agar SKK Migas fokus dalam aspek pengawasan.

"Jangan sampai anak perusahaan seperti PT Bumi Siak Pusako (BSP) justru bersikap stagnan dan malah merugikan keuangan negara lewat kejahatan migas di wilayah Provinsi Riau ini," sebutnya.

Jadi harus ada pengawasan baik dari sisi eksternal maupun internal agar terjadi keberimbangan dan akuratnya hasil migas. (*)