PT Ella Pratama Prakasa Pemenang Lelang Angkutan Sampah di 2025
PEKANBARU - Lelang kelola sampah di Kota Pekanbaru tahun 2025 telah rampung. Perusahaan atas nama PT Ella Pratama Prakasa keluar sebagai pemenang, menggantikan PT Bina Riau Sejahtera yang mengelola tahun 2024.
Itu disampaikan Kepala Tata Usaha UPT Pelayanan Persampahan DLHK Pekanbaru, Novrian Putra. Ia mengungkapkan bahwa proses lelang pengangkutan sampah untuk tahun 2025 telah selesai.
"Lelang sudah digelar sejak 20 Desember melalui e-katalog. Dari dua perusahaan yang mengajukan penawaran, hanya PT Ella Pratama Prakasa yang memenuhi seluruh persyaratan. Saat ini, kami tinggal melakukan penandatanganan kerja sama," jelas Novrian.
Novrian menambahkan, penandatanganan kontrak kerja sama dijadwalkan berlangsung sebelum akhir tahun 2024. Perusahaan tersebut akan mulai beroperasi tepat pada 1 Januari 2025 pukul 00.00 WIB.
"Jika tidak ada kendala, penandatanganan akan dilakukan pada 30 atau 31 Desember 2024. Dengan demikian, per 1 Januari, mereka sudah siap menjalankan tugas mengangkut sampah di seluruh wilayah Kota Pekanbaru," tegasnya.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemko Pekanbaru dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Dengan pengangkutan sampah yang terjadwal dan didukung oleh perusahaan yang kompeten, diharapkan masalah penumpukan sampah yang kerap terjadi di akhir tahun bisa diminimalisir.
Masyarakat pun diimbau untuk turut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, demi terciptanya kota yang lebih nyaman dan bersih di tahun mendatang.
Tetapi PT EPP pemenang lelang sampah 2025 pernah kena blacklist.
Keputusan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menunjuk PT Ella Pratama Prakasa (EPP) sebagai pemenang lelang jasa pengangkutan sampah untuk tahun 2025 menuai sorotan tajam.
Perusahaan ini sebelumnya memiliki rekam jejak buruk saat menangani pengangkutan sampah Zona I Kota Pekanbaru pada 2023.
Kinerja PT EPP di Zona I yang meliputi Kecamatan Binawidya, Tuah Madani, Payung Sekaki, dan Marpoyan Damai dianggap tidak maksimal hingga kontraknya tidak diperpanjang pada 2024. Namun, kini PT EPP kembali dipercaya untuk menangani pengangkutan sampah di tiga zona (Zona I, Zona II, dan Zona III) selama enam bulan mendatang.
Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Zulkardi, mengkritik langkah Pemko yang tetap memilih PT EPP meski memiliki catatan kinerja buruk. "Tentunya ini menjadi catatan penting. Ada kekhawatiran terhadap kinerja PT EPP tahun depan," ujarnya.
Zulkardi juga mempertanyakan dasar Pemko, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) serta UPT Lelang, mengizinkan PT EPP mengikuti lelang, bahkan hingga menang.
"Track record buruk ini harusnya menjadi pertimbangan agar Pemko tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini bisa menjadi preseden buruk di mata masyarakat," tegasnya.
Menurut Zulkardi, menangani satu zona saja di tahun 2023 sudah tidak maksimal, apalagi kini PT EPP harus menangani tiga zona sekaligus. "Bisa dibayangkan bagaimana sistem kerja untuk menangani sampah di seluruh Kota Pekanbaru ini," tambahnya.
Untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, Komisi IV DPRD Pekanbaru berencana menggelar rapat kerja dengan DLHK, UPT Lelang, dan PT EPP dalam waktu dekat. Rapat ini bertujuan untuk memastikan kesiapan PT EPP serta mendesak adanya perbaikan kinerja agar pengelolaan sampah di Pekanbaru tidak kembali bermasalah.
Pada tahun 2023, PT EPP memenangkan tender Zona I dengan nilai kontrak Rp27,14 miliar dari pagu anggaran Rp28,43 miliar. Di Zona II, PT Samhana Indah (SHI) menjadi pemenang dengan kontrak Rp28,88 miliar dari pagu Rp29,50 miliar. Namun, pengelolaan sampah di Zona I tetap mengalami banyak kendala, mulai dari ketidaktepatan jadwal pengangkutan hingga ketidakmampuan mengelola volume sampah yang memadai.
Dengan tugas yang lebih luas untuk tahun 2025, masyarakat berharap PT EPP mampu memperbaiki kinerjanya dan memahami kompleksitas masalah pengangkutan sampah di Pekanbaru. "Semoga kali ini mereka bisa bekerja maksimal," harap Zulkardi.
Namun, kritik dan kekhawatiran dari berbagai pihak menunjukkan bahwa Pemko harus lebih hati-hati dalam memilih mitra pengelolaan sampah, mengingat pentingnya pelayanan ini bagi kenyamanan dan kebersihan kota. (rp.elf/*)
