Prof Husnul Kausarian tak Ingin Komentari Tudingan Dewan Soal PT Riau Petroleum 'Hanya Bisa jadi Agen Participating Interest di BUMD'
Direktur Riau Petroleum, Profesor Dr Husnul Kausarian M.Sc, Ph.d
PEKANBARU - Komisi III DPRD Riau mengevaluasi seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan potensi APBD Pemprov Riau.
"BUMD minyak dan gas jangan hanya jadi agen participating interest."
"Sumur minyak di PHR seharusnya bisa dimanfaatan PT Riau Petroleum (BUMD)," kata Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, Senin (20/1).
Dewan juga minta Pertamina Hulu Rokan (PHR) bisa memanfaatkan seluruh peluang ribuan sumur yang ada, "ini menjadi atensi legislatif di Komisi III agar migas bisa dimaksimalkan perusahaan daerah terkhusus Riau Petroleum," ujarnya.
"Jadi Riau Petroleum sorotan utama kami. Jangan hanya jadi agen Participating Interest (PI) yang notabene sebagai mekanisme kompensasi dari PHR untuk Pemprov Riau," sambung Edi usai hearing dengan Biro Ekonomi Setdaprov Riau.
Politisi Gerindra ini menuturkan, selain Riau Petroleum, seluruh BUMD di Riau akan menjadi target evaluasi pihaknya.
"Karena (BUMD di Riau) belum bmemberikan profit sesuai yang diharapkan. Perlu sinkronasi antara semua BUMD, Riau punya bank, asuransi dan perusahaan diberbagai bidang usaha. Kalau ini sinkron, bisa menjadi pemasukan baru untuk APBD Riau nantinya," tuturnya.
"Untuk perbankan nantinya ke BRK Syariah, untuk asuransi ke Jamkrida. Perusahaan BUMD juga harus jadikan BRK Syariah sebagai bank utamanya," tegasnya.
Sementara Profesor Dr Husnul Kausarian M.Sc, Ph.d, Direktur Riau Petroleum dionfirmasi lewat sarana elektronik Whats App (WA) nya, Sabtu (15/3), terkait adanya langkah langkah pihak dewan melakukan evaluasi tata kelola keuangan BUMD ini namun bisa menjawab.
Namun seperti disebutkan Edi Basri, pihaknya kembali akan mengevaluasi tata kelola keuangan BUMD Riau itu.
"Jangan sampai ada pemborosan dalam pengelolaan. Kalau boros, jelas berdampak profit yang berkurang," ucapnya.
"Juga bagaimana BUMD bekerja lebih maksimal, banyak bidang usaha yang potensial bisa dikerjakan BUMD di Riau," tuturnya.
Persoalan hukum yang terjadi pada BUMD di Riau turut menjadi perhantian Komisi III DPRD Riau.
"Persoalan hukum di BUMD ini juga perlu dituntaskan, agar tidak mengganggu kinerja BUMD," pungkasnya. (*)
