Riau Terus Intensifkan Karhutla yang Sempat Muncul Puluhan Hotspot di Sumatera

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hingga kini belum menetapkan status siaga darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), meskipun kebakaran telah terjadi di enam kabupaten/kota.

Penetapan status siaga Karhutla tingkat provinsi masih menunggu adanya penetapan status serupa dari minimal tiga daerah terdampak.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, M Edy Afrizal, menyampaikan bahwa kondisi Karhutla saat ini masih dapat ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota.

Meski demikian, BPBD Riau tetap mendorong daerah yang berpotensi mengalami kebakaran meluas agar segera menetapkan status siaga Karhutla.

“Kami sudah mendorong kabupaten/kota yang berpotensi Karhutla agar mempertimbangkan penetapan status siaga. Saat ini Provinsi Riau masih berstatus siaga bencana hidrometeorologi hingga akhir bulan ini,” ujar Edy Afrizal, Kamis (29/1).

Ia menjelaskan, BPBD Riau terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau perkembangan cuaca, termasuk prediksi musim panas dan potensi curah hujan di wilayah Riau.

Menurutnya, kondisi cuaca sejak awal Januari cukup fluktuatif, dengan pola panas yang diselingi hujan.

“Beberapa hari terakhir sempat panas, kemudian kembali hujan. Di Riau ini memang ada dua periode musim panas, saat ini masih tahap pemanasan, nanti akan hujan di pertengahan tahun, lalu panas kembali,” jelasnya.

Edy menambahkan, status siaga bencana hidrometeorologi akan berakhir pada 31 Januari 2026 dan berakhir secara otomatis.

Selanjutnya, Pemprov Riau akan menunggu penetapan status siaga Karhutla dari daerah, mengingat kebakaran telah terjadi di enam wilayah.

“Status hidrometeorologi akan berakhir otomatis. Sekarang kita menunggu daerah menetapkan status siaga Karhutla karena kejadian Karhutla sudah ada di enam kabupaten/kota,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau untuk mengantisipasi potensi Karhutla.

Upaya pencegahan dilakukan secara bersama-sama dengan mengedepankan langkah antisipatif.

“Kami sudah membahas potensi Karhutla bersama Forkopimda Riau dan langsung melakukan langkah pencegahan. Kami juga mengimbau masyarakat untuk menjaga lingkungan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar,” kata SF Hariyanto.

Berdasarkan data BMKG, tercatat sebanyak 45 titik panas (hotspot) di wilayah Riau. Sebaran hotspot tersebut meliputi Kabupaten Bengkalis 12 titik, Kota Dumai 4 titik, Kabupaten Pelalawan 3 titik, Kabupaten Rokan Hilir 1 titik, Kabupaten Rokan Hulu 1 titik, Kabupaten Siak 1 titik, serta terbanyak di Kabupaten Indragiri Hilir dengan 23 titik.

Sementara BMKG Pekanbaru mencatat total hotspot di Sumatera pada Jumat (30/1/2026) tinggal 87 titik, jauh lebih rendah dibandingkan hari sebelumnya.

Forecaster On Duty BMKG Pekanbaru, Gita Dewi menyebut, penurunan ini menjadi sinyal positif dalam pemantauan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatera.

“Total titik panas di Sumatera hari ini terpantau 87 titik, mengalami penurunan dibanding kemarin,” ujarnya.

Sebaran hotspot paling banyak terdeteksi di Aceh dengan 46 titik, disusul Kepulauan Bangka Belitung 15 titik dan Kepulauan Riau 7 titik.

Sementara provinsi lain tercatat relatif rendah, yakni Sumatera Barat 5 titik, Sumatera Utara 3 titik, Sumatera Selatan 2 titik, dan Jambi 1 titik.

Untuk Provinsi Riau, BMKG mencatat 9 titik panas yang tersebar di tiga daerah. Rinciannya, Rokan Hilir 2 titik, Indragiri Hulu 2 titik, dan Kota Dumai 5 titik.

Penurunan jumlah hotspot ini menjadi indikator penting bagi pemangku kepentingan dalam menentukan langkah mitigasi karhutla, terutama di daerah rawan.

Meski menurun, pemantauan satelit tetap dilakukan secara berkala untuk mendeteksi potensi kemunculan titik panas baru.

Tetapi Pemprov Riau hingga kini belum menetapkan status siaga darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), meski kebakaran telah terjadi di enam kabupaten dan kota.

Penetapan status tersebut masih menunggu terpenuhinya syarat administratif, yakni minimal tiga daerah menetapkan status siaga Karhutla lebih dahulu.

BPBD Riau, M Edy Afrizal, mengatakan kondisi Karhutla saat ini masih dapat ditangani oleh pemerintah kabupaten dan kota masing-masing.

Meski begitu, BPBD Riau terus mendorong daerah-daerah yang rawan kebakaran agar segera mempertimbangkan penetapan status siaga apabila kebakaran berpotensi meluas.

“Kita sudah mendorong kabupaten dan kota yang berpotensi bencana Karhutla agar segera mempertimbangkan membuat status siaga.

Saat ini kita masih berstatus bencana hidrometeorologi hingga akhir bulan ini,” ujar Edy Afrizal.

Edy menjelaskan, BPBD Riau juga terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau serta memprediksi kondisi cuaca, khususnya terkait peralihan musim dan potensi masuknya musim panas di wilayah Riau.

Menurutnya, sejak awal Januari kondisi cuaca di Riau cenderung berubah-ubah. Setelah mengalami cuaca panas, hujan kembali turun di sejumlah wilayah.

“Beberapa hari ini kan ada panas, lalu sekarang hujan lagi. Di Riau ini ada dua kali musim panas, sekarang ini masih warming up dulu, nanti hujan di pertengahan tahun dan setelah itu panas lagi,” jelasnya.

Terkait status siaga bencana hidrometeorologi, Edy menyebutkan status tersebut akan berakhir pada 31 Januari 2026 dan secara otomatis tidak diperpanjang.

“Status hidrometeorologi ini akan berakhir otomatis. Saat ini kita menunggu apakah ada daerah yang menetapkan status siaga Karhutla, mengingat kebakaran sudah terjadi di enam daerah,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau untuk mengantisipasi potensi Karhutla. Upaya pencegahan, kata dia, menjadi langkah utama yang terus diperkuat.

“Untuk antisipasi Karhutla, kami sudah membahas bersama Forkopimda Riau dan langsung melakukan upaya-upaya pencegahan. Kami juga mengimbau masyarakat agar menjaga lingkungan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar,” ujar SF Hariyanto.

Sementara itu, berdasarkan data BMKG, terpantau sebanyak 45 titik panas atau hotspot di wilayah Riau. Hotspot tersebut tersebar di Kabupaten Bengkalis sebanyak 12 titik, Kota Dumai 4 titik, Kabupaten Pelalawan 3 titik, Rokan Hilir 1 titik, Rokan Hulu 1 titik, Kabupaten Siak 1 titik, serta terbanyak di Kabupaten Indragiri Hilir dengan 23 titik. (*)