Puluhan Pelamar di PT GDSK Batam Tolak Ikuti Tes, 'karena Diduga Tak Transparan dalam Penerimaan-Proses Rekrutmen Pekerja'

BATAM - Puluhan pelamar kerja di PT Global Dharma Sarana Karya (GDSK) melakukan aksi penolakan untuk melaksanakan tes masuk untuk bekerja di aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kecamatan Siantan.

"Pelamar kerja di PT GDSK Batam menolak untuk ikuti tes masuk."

“Awalnya ketika buka lowongan, perusahaan ada mensyaratkan pelamar harus memiliki sertifikat keahlian T-Bosiet (keadaan darurat di pantai) dan membawa hasil Medical Chek Up (MCU),” kata Kordinator Aksi, Al Imran menjelaskan, Jumat (13/9) siang ini.

PT GDSK merupakan perusahaan yang bergerak dibidang catering untuk disuplai ke beberapa perusahaan minyak dan gas (migas) di wilayah Anambas.

Informasinya, perusahaan hanya membuka 5 formasi saja. Namun, yang mendaftar ada sekitar 90 orang.

Al Imran mengatakan mereka melaksanakan aksi dikarenakan perusahaan tidak transparan dalam proses perekrutan karyawan.

Pelamar tidak berani melaksanakan MCU karena biaya sangat mahal. Selain itu, tidak ada jaminan dari perusahaan jika telah melaksanakan MCU akan bisa langsung bekerja.

“Kami tak berani harus bayar mahal jika tidak ada jaminan bisa langsung kerja,” sebut Al Amin.

Al Amin menduga ada permainan di proses penerimaan karyawan karena sebelumnya terlihat dari tidak transparannya panitia dalam perihal pemberkasan serta dalam pelaksanaannya tiba-tiba ada 5 orang yang dinyatakan lulus.

“Kami mendapat informasi jika ada 5 orang ini sudah dinyatakan lulus. Bahkan sudah ke

 Batam untuk mengambil MCU. Kita ini mempertanyakan bagaimana bisa, belum dilaksanakan tes tapi sudah lulus,” kata Al Amin.

Diterangkannya, pelamar telah menghubungi pihak PT GDKS namun tidak selalu direspon dengan baik.

Perusahaan seakan mengadu domba antara pelamar kerja dengan Pemerintah Kabupaten Anambas dalam hal ini Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja.

“Kami akan ke kantor Bupati untuk menemui pak Abdul Haris untuk mengadukan hal ini. Pihak perusahaan tidak ada di Anambas, dia ada di Jakarta. Kita tidak mau dibenturkan dengan Pemkab Anambas. Perusahaan yang harus mengirimkan perwakilannya ke sini,” pungkas Al Amin. (*)