Rakor Gubernur se-Sumatera: Wamendagri Dukung Prioritas Pembangunan 2023

PEKANBARU - Rapat koordinasi (Rakor) Gubernur se-Sumatera, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) mendukung prioritas pembangungan 2023.

Wamendagri John Wempi Wetipo menyatakan, dalam mendukung prioritas pembangunan tahun 2023 mendatang, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

"Yakni pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan memperhatikan Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM," kata Wamendagri dalam Rakorgub se-Sumatera di Pekanbaru, dilansir mcr, Kamis (30/6).

Ia melanjutkan, perhatian selanjutnya, prevalensi stunting nasional yang merujuk pada target nasional di Tahun 2024 sebesar 14 persen, percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim yang berfokus pada 3 hal yaitu mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan mengurangi kantong kemiskinan.

John Wempi Wetipo menuturkan, hal yang perlu menjadi perhatian selanjutnya adalah P3DN dengan mendorong produk-produk lokal dan produk unggulan daerah kedalam e-katalog lokal dan toko daring dan mempercepat realisasi paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

"Serta penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak," ujarnya.

Masih kata Wamendagri, untuk di provinsi yang ada di Sumatera, terdapat beberapa prioritas pembangunan. Diantaranya, pembangunan infrastruktur kewilayahan dalam peningkatan rangka konektivitas.

"Kemudian, pengelolaan lingkungan hidup, optimalisasi potensi daerah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perairan, peningkatan tata Kelola pemerintahan guna mewujudkan pelayan publik yang prima," urainya.

"Serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam pemaparan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengharapkan percepatan pembangunan jalan tol trans Sumatera menjadi perhatian bersama para gubernur se Sumatera.

Ia mengungkapkan, gubernur se Sumatera mesti memikirkan alternatif pembiayaan untuk percepatan penyelesaian pembangunan jalan tol trans sumatera, pelibatan pihak ketiga harus didorong untuk berperan aktif.

Mengingat jalan tol trans sumatera nantinya menjadi faktor penting dalam konektivitas antar wilayah serta mendukung pendistribusian barang dan jasa yang lebih efektif dan efisien. Sehingga mampu meningkatkan daya saing dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Sumatera.

"Percepatan tol Sumatera ini mesti menjadi perhatian bersama," ucapnya, melalui rapat koordinasi gubernur (Rakorgub) se Sumatera tahun 2022 yang diselenggarakan di Provinsi Riau. Berlangsung di Premier Hotel Pekanbaru, Kamis 30Mei 2022.

Gubri melanjutkan, isu selanjutnya adalah penanganan inflasi. Terangnya, tekanan inflasi di Sumatera masih berlanjut, dan ini terjadi pada seluruh kelompok Indeks Harga Konsumen (IHK) yang bersumber baik dari sisi penawaran dan permintaan. Sehingga diperkirakan laju inflasi di Sumatera untuk keseluruhan tahun 2022 berada di atas target inflasi.

"Hal ini perlu upaya bersama untuk perbaikan pada aspek produksi terkait pasokan beberapa bahan strategis, sedangkan pada aspek distribusi perlunya penguatan konektivitas jaringan transportasi darat maupun laut," ucapnya.

Syamsuar mengungkapkan isu lainnya adalah Business Centre Indonesia. Terangnya, penunjukan Provinsi Riau sebagai pusat IMT-GT Business Centre Indonesia oleh Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia yang bertujuan untuk mendorong dan memberikan fasilitas kepada para pelaku usaha (khususnya UKM) potensial dengan melakukan berbagai aktivitas bisnis (seperti pameran, bussiness matching, dan promosi produk lokal) secara berkelanjutan dengan membangun atau mengembangkan IMT-GT Business Centre.

"Ini merupakan peluang bersama kita untuk dapat memanfaatkan fasilitas ini dalam mendorong pertumbuhan perdagangan di Sumatera," ungkapnya.

Isu yang perlu diperhatikan berikutnya adalah pegawai non ASN. Terangnya, rencana pemerintah pusat meniadakan pegawai non ASN di seluruh Indonesia juga perlu menjadi perhatian serius kepala daerah se Sumatera.

"Contohnya Provinsi Riau, saat ini memiliki lebih kurang sekitar 19 ribu orang pegawai non ASN belum termasuk kabupaten/kota di Provinsi Riau, sehingga perlu upaya memberikan prioritas untuk bisa menjadi CPNS/PPPK atau kebijakan lainnya agar dampak yang akan ditimbulkan dapat diminimalisir," ucapnya.

Gubri juga mengungkapkan, Roro Dumai-Malaka juga menjadi isu bersama. Ia menerangkan, Roro Dumai-Malaka bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pergerakan orang dan barang lintas negara.

Hal ini harus didorong bersama untuk percepatan pembangunannya karena merupakan kesempatan dan peluang Sumatera untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik dari sektor  perdagangan, pariwisata, industri dan lain-lain.

Kemudian, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. Sebutnya, Wabah PMK ini menyebabkan penyakit yang sangat menular dan menyerang semua hewan berkuku belah/genap seperti sapi, kerbau, domba, kambing.

Potensi dampak negatif yang sedang dirasakan oleh peternak di pedesaan khususnya adalah angka kematian yang semakin meningkat dan berdampak pada tersendatnya angka pertumbuhan populasi ternak di Indonesia khususnya di Sumatera.

"Produksi ternak juga mengalami penurunan yang dilanjutkan dengan kerugian ekonomi peternak. Perlu kesepakatan bersama untuk mencegah penularan yang lebih masif dengan mengawasi pergerakan lalu lintas hewan ternak antar provinsi di Sumatera," tuturnya.

Isu terakhir yang disampaikan Syamsuar adalah kestabilan harga komoditi kelapa sawit. Ungkapnya, kondisi saat ini yang dihadapi oleh petani pasca pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng serta turunannya menyebabkan harga pembelian tandan buah segar (TBS) menjadi sangat rendah.

Sehingga menurutnya Gubri, diperlukan upaya bersama untuk mengatasi permasalahan saat ini dan kedepan dengan membentuk pusat informasi bersama mengenai komoditi sawit, nantinya menjadi wadah provinsi se-Sumatera berbagi informasi terkait harga, produksi serta distribusi sehingga mampu menjaga kestabilan harga ditingkat petani.

"Demikianlah beberapa isu yang perlu segera kita tindaklanjuti bersama dalam Forum Rakorgub ini. Semoga dari pertemuan ini kita bisa mensinergikan setiap langkah pembangunan untuk kemajuan provinsi di Pulau Sumatera," sebutnya.

Begitupun soal rencana adanya penghapusan tenaga honorer, Gubri minta pemerintah pusat dapat untuk mempertimbangkannya.

Gubri mengharapkan rencana penghapusan tenaga honorer atau non ASN dapat dipertimbangkan ulang.

Aspirasi ini merupakan aspirasi besar dari seluruh Gubernur di Indonesia khususnya di Sumatera. Karena belum semua pekerjaan di pemerintah atau bidang lainnya itu bisa terpenuhi oleh pegawai. Khusunya guru, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian.

"Jadi kami mohon Pak Wamendagri, rencana tahun depan tenaga honorer akan dihentikan mohon dipertimbangkan. Pak Wamendagri juga paham ini karena Pak Wamendagri juga pernah jadi kepala daerah," kata Syamsuar.

Syamsuar menuturkan, rasanya belum bisa di Indonesia ini honorer dihapuskan. Karena di daerah masih banyak pekerjaan yang terbantu dengan kehadiran honorer, apalagi tenaga ASN maupun PPPK juga masih sangat kurang.

Rencana pemerintah pusat meniadakan pegawai non ASN di seluruh Indonesia juga perlu menjadi perhatian serius kepala daerah se Sumatera.

"Isu yang perlu diperhatikan berikutnya adalah pegawai non ASN ini juga perlu menjadi perhatian," ungkapnya.

Ia menyebutkan, Pemprov Riau saat ini memiliki sekitar 19 ribu pegawai non ASN belum termasuk di kabupaten/kota se-Riau, sehingga perlu upaya memberikan prioritas untuk bisa menjadi CPNS/PPPK atau kebijakan lainnya agar dampak yang akan ditimbulkan dapat diminimalisir.

"Kita harap rencana pemerintah pusat penghapusan honorer dapat menjadi perhatian serius," pungkasnya. (*)