Ratusan Mahasiswa FISIP Unri Desak Mendikbud Beri Sanksi Syafri Harto

PEKANBARU - Aliansi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau (Unri) bersama ratusan mahasiswa baru menagih janji Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Makarim untuk memberikan sanksi administratif kepada Dekan FISIP Unri non-aktif, Syafri Harto.

Pasalnya, Syafri Harto terseret sebagai terdakwa kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa seorang mahasiswi. Walau Syafri Harto telah divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru dan permohonon kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun telah ditolak Mahkamah Agung, Aliansi Mahasiswa FISIP Unri menegaskan bahwa sanksi tetap harus diberlakukan.

“Mendengar kabar mengenai putusan bebas oleh Mahkamah Agung terhadap terdakwa, tentu menyayat hati kami semua. Namun, kami masih tidak lupa dengan janji Pak Nadiem mengenai sanksi administratif yang dikatakan berbeda dari ranah sanksi pidana," kata Rifqi Mulya Nauli Siregar, Wakil Gubernur BEM FISIP Unri, Kamis (11/8).

Untuk itu, lanjutnya, Aliansi Mahasiswa FISIP Unri mendesak Mendikbud Nadiem untuk segera merealisasikan pemberian sanksi administratif yang sudah dilakukan pemeriksaannya oleh Satgas PPKS Unri sejak Januari 2022 lalu.

"Kemudian memastikan perlindungan korban baik secara akademis atau pun secara hukum sesuai yang diatur dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021," tegas Rifqi.

Ia menambahkan, sudah 4 bulan berlalu sejak Nadiem berjanji akan memberikan sanksi ketika korban menemuinya langsung di kantor Kemendikbud RI di Jakarta. Sejak Januari 2022, Satgas PPKS Unri juga telah menyelesaikan pemeriksaan kasus kekerasan seksual di Unri.

Untuk menagih janji itu Aliansi mahasiswa FISIP Unri kemudian melakukan aksi di depan Dekanat pasca PKKMB bersama dengan mahasiswa baru, yang isinya adalah pernyataan kekecewaan terhadap putusan bebas MA dan desakan kepada Menteri Nadiem untuk segera memberikan sanksi administratif kepada Syafri Harto.

"Harapan kami masih berada pada pak Nadiem untuk dapat benar-benar memberikan keadilan bagi korban dibawah payung hukum yang tepat," tutup Rifqi. (*)