Realisasi Belanja Negara di Riau Capai Rp10,43 Triliun

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Sampai 31 Mei 2023, belanja negara tercapai sebesar Rp10,43 triliun atau 34,4 persen dari pagu. Jumlah ini tercatat tumbuh secara 6,04 persen secara y-o-y.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2,78 triliun atau 34,38 persen dari pagu dan tumbuh 13,94 persen secara y-o-y. Realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp7,64 triliun atau 33,91 persen dari pagu dan tumbuh 3,43 persen secara y-o-y.

Kepala Bidang PAPK Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau, Kartika Chandra menyebutkan, faktor utama pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat berasal dari kenaikan realisasi Belanja K/L sebesar Rp340,64 miliar yang disumbang pertumbuhan belanja barang (41,08 persen), belanja bantuan sosial (642,71 persen).

Kenaikan belanja terutama pada satker-satker terkait persiapan pemilu (KPU, Bawaslu, Polda dan Polres seluruh Riau), belanja pada satker lingkup Kemenag di Riau.

"Belanja pemerintah direalisasikan untuk beberapa bidang yang bermanfaat langsung kepada masyarakat riau. Pertama bidang kesehatan terealisasi Rp72,77 miliar (29,66 persen) diantaranya untuk pembelian alat laboratorium ion chromatography pada BPOM, penyediaan fasilitas kesehatan untuk peningkatan kualitas pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan ketersediaan alat/obat kontrasepsi pada BKKBN," katanya saat konferensi pers yang digelar secara daring, Selasa (27/6).

Bidang ketahanan pangan terealisasi sebesar Rp95,25 Miliar (24,30 persen) diantaranya untuk untuk Pengadaan Benih Sagu Kegiatan Perluasan Tanaman Sagu, Pengadaan Sarana Pengolahan Sagu dan Pengadaan pupuk organik padat dan pupuk NPK di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bidang perlindungan sosial terealisasi sebesar Rp7,30 miliar (37,01 persen) diantaranya untuk Pengadaan Bantuan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penyandang Disabilitas Sentra Abiseka Pekanbaru berupa nutrisi 340 paket dan sembako 328 paket senilai Rp565,80 juta. Sedangkan nutrisi lanjut usia 109 paket, sembako 105 paket senilai Rp525,16 juta.

"Bidang pendidikan terealisasi Rp555,25 miliar (30,92 persen) diantaranya untuk pemberian dana bantuan operasional perguruan tinggi negeri di Unri sebesar Rp15,76 miliar dan penyediaan dana bantuan operasional perguruan tinggi negeri vokasi di politeknik negeri bengkalis senilai Rp3,28 miliar," tambahnya.

Infrastruktur terealisasi sebesar Rp501,46 miliar (29,48 persen) diantaranya untuk Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sagu-sagu Lukit Kabupaten Meranti senilai Rp17,61 miliar dan Preservasi Rehabilitasi Jalan Sudirman-Muara Lembu senilai Rp92 miliar.

Penyaluran TKD sampai 31 Mei 2023 secara nominal mengalami pertumbuhan sebesar 3,43 persen, tersalur sebesar Rp7,64 triliun (33,91 persen), capaian ini lebih tinggi dibandingkan TA 2022 sebesar Rp7,39 triliun (29,12 persen).

Rincian TKD antara lain Dana Bagi Hasil sebesar Rp2,32 triliun naik 25,52 persen Penyaluran DBH lebih tinggi terutama dari tingginya realisasi pada DBH PBB dan SDA minyak bumi, gas bumi dan mineral, batubara.

Dana Alokasi Umum sebesar Rp3,36 triliun turun 15,76 persen, Penyaluran DAU lebih rendah dikarenakan adanya Pengelompokan DAU menjadi banyak jenis specific grant menyebabkan realisasi DAU disalurkan per kategori dan nilai setiap penyaluran semakin kecil.

DAK Fisik sebesar Rp62,39 miliar dengan penyaluran pada Kabupaten Meranti, Pemprov Riau dan Kabupaten Rohul. Pemda sebagian besar masih proses kontrak, dan review APIP. DAK Non Fisik sebesar Rp1,34 triliun naik sebesar 38,41 persen.

"Kemudian untuk penyaluran DAK non fisik lebih tinggi disebabkan banyaknya penyaluran pada TPG guru ASN daerah, BOS, BOK dan ketahanan pangan dan pertanian. Dana insentif fiskal sebesar Rp15,97 miliar pada siak dan riau. Dana desa sebesar Rp543,01 miliar naik sebesar 6,14 persen," katanya.

TKD secara total realisasi terbesar Riau Rp1,23 triliun dan realisasi terkecil Meranti Rp291,88 miliar. DAU Realisasi terbesar Riau Rp506,35 miliar dan Realisasi terkecil Bengkalis Rp92,99 miliar.

Kemudian, DBH Realisasi terbesar Bengkalis Rp597,35 miliar dan Realisasi terkecil Kuansing Rp40,31 miliar. Dana Desa Realisasi terbesar Kampar Rp94,78 miliar dan realisasi terkecil Rohil Rp19,59 miliar. DAK Non Fisik Realisasi terbesar Riau Rp311,76 miliar dan Realisasi terkecil Meranti Rp39,36 miliar.

Realisasi Kredit Usaha Rakyat dan Pembiayaan Ultra Mikro Realisasi KUR di Riau sampai dengan 31 Mei 2023 sebesar Rp2,59 triliun dengan jumlah debitur sebesar 32.249 orang.

Jumlah debitur menurun 52,20 persen dibanding tahun lalu, hal ini disebabkan adanya perubahan regulasi KUR di awal tahun 2023 dengan suku bunga yang berjenjang.

Jumlah penyaluran dan debitur KUR terbanyak pada Kabupaten Kampar. Adapun Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebanyak 8.389 debitur dengan jumlah penyaluran sebesar Rp40,2 miliar atau menurun 55,57 persen.

"Persaingan dengan penyalur dan skema lain, margin yang agak tinggi, dan beberapa prinsip sebagian pelaku usaha yang tidak mau berhutang dapat menjadi penyebab penurunan UMi," ujarnya.

"Penyaluran UMi terbesar pada Rohul. Sebagai kesimpulan, APBN tetap solid dan resilien dalam menjaga pemulihan ekonomi dengan bukti kinerja belanja negara yang meningkat untuk menggerakkan ekonomi masyarakat riau," pungkasnya. (*)