Relawan Gabungan Rakyat Prabowo Gibran Nilai Mulai Terjadinya Kesulitan Ekonomi di Riau

PEKANBARU - Berdasarkan pantauan Relawan Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN) nilai ekonomi per April 2026 di Riau menunjukkan tanda-tanda kelesuan yang signifikan.

"Kondisi ekonomi beberapa sorotan utama adalah pelemahan konsumsi rumah tangga."

"Konsumsi domestik menurun, yang mana hal ini sangat krusial mengingat lebih dari separuh ekonomi di Riau itu bergantung pada belanja rumah tangga," kata Larshen Yunus, Ketua Umum (Ketum) DPP GARAPAN dikontak ponselnya, Rabu. 

Berdasarkan pantauan dan pengamatannya, kondisi ekonomi Riau ada hal-hal yang menjadi sorotan utama.

"Ketersediaan lapangan kerja juga mengalami penurunan masuk ke zona pesimis, yang berarti peluang kerja semakin sempit."

"Saya melihat rasio tabungan masyarakat menurun, yang menunjukkan adanya indikasi 'makan utang' untuk kebutuhan sehari-hari," katanya.

Ia juga menyinggung soal penggunaan anggaran yang dianggap belum rasional di tengah perlambatan ekonomi, selain itu tentu kebijakan perpajakan dikhawatirkan memberatkan masyarakat.

Dicontohkannya; salah satu pengusaha Cafe merasa keberatan setelah dikenakan pajak tinggi sehingga membuat pemilik 'membrontak'.

"Jadi sorotan kami juga mengenai tingginya ketergantungan impor pada bahan baku tertentu yang menjadikan peningkatan biaya produksi," ungkapnya. 

Tetapi Larshen juga menyinggung perlunya efisiensi anggaran dan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk menangani kelesuan ini, terutama karena perlambatan ritel juga mulai terasa.

Ia lantas berkata; Gubernur terpilih yang sekarang dijabat (Pelaksana tugas Gubri) yang sudah 100 hari bekerja, banyak pihak menaruh harapan besar agar segala persoalan di Riau segera teratasi.

Larshen tak menampik Riau juga dihadapkan pada berbagai persoalan, mulai dari ketimpangan ekonomi hingga pengangguran, terutama di kalangan generasi muda.

Ia berharap pemimpin di Riau itu mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar.

"Pengangguran di kalangan Gen Z menjadi isu utama yang harus segera diselesaikan," ucapnya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) DPP KNPI Pusat itu juga menyoroti persoalan ketimpangan sosial antara wilayah urban dan pedesaan yang masih sangat nyata.

Menurutnya, kebijakan yang adil dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi ketimpangan ini. Selain itu, ia menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang lebih efisien dan tidak tumpang tindih. 

"Birokrasi yang stagnan dan lamban menghambat pembangunan, maka reformasi ini harus menjadi prioritas," katanya.

Masalah korupsi juga menjadi perhatian serius bagi Larshen Yunus.

Direktur Kantor Hukum Mediator dan Pendampingan Publik [HMPB] Satya Wicaksana ini berharap lembaga anti korupsi diperkuat dan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta akuntabel bisa diwujudkan.

Di sisi lain, Larshen juga menyoroti sektor pendidikan yang harus ditangani dengan serius. Menurutnya, mutu pendidikan, infrastruktur, dan kualitas guru perlu ditingkatkan. (*)