Relawan Prabowo Gibran Minta Satgas PKH Tertibkan Pabrik Kelapa Sawit Tanpa Kebun, 'yang Bisa Buat Polemik dan Persaingan Tidak Sehat'

PEKANBARU - Relawan Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN) menilai, di Riau banyak bermunculan pabrik kelapa sawit tanpa kebun dan tidak memiliki kemitraan yang izinnya diberikan kepala daerah.

"Potensi obral izin pabrik kelapa sawit cenderung semakin tinggi dalam kurun waktu setahun belakangan ini."

"Kehadiran pabrik kerap kali tanpa mempertimbangkan daya dukung wilayah dan butuh pengawasan supaya buah sawitnya tidak berasal dari kegiatan kriminal seperti pencurian," kata Larshen Yunus, Ketua Umum (Ketum) GARAPAN dalam press release nya sejak Senin.

Ketua Dewan Pengurus Daerah [DPD] Tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia [KNPI] Provinsi Riau itu juga mengatakan Pemerintah Provinsi dan Pusat harus komitmen menjalankan aturan yang mereka buat. Sebab, selama ini yang menjadi masalah adalah tidak konsistennya aturan pusat dengan pelaksanaan di daerah. 

Menurutnya, salah satu yang menjadi persoalan adalah menjamurnya pabrik sawit tanpa kebun ataupun pabrik mini yang tidak menjalin kemitraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Beleid ini mengatur bahwa pabrik harus memiliki perkebunan sendiri, apabila tidak ada maka pabrik diwajibkan menjalin kemitraan dengan petani untuk memenuhi pasokan bahan baku 20%.

Wasekjed KNPI Pusat ini juga menyatakan keprihatinan atas maraknya pabrik kelapa sawit [PKS] yang beroperasi tanpa memiliki kebun sendiri. 

Diakuinya, atas laporan pihak Dinas Perkebunan (Disbun) Riau tercatat ada 180 unit PKS dinyatakan ilegal di Riau menimbulkan berbagai masalah, termasuk:

• Ketergantungan pada pemasok bahan baku
• Risiko ketidakstabilan pasokan
• Potensi dampak lingkungan

Ia juga mencontohkan salah satu PKS PT Mustika Agung Sawit Gemilang [PT MASG], Direktur H. Zulfikar yang diduga tidak memiliki kebun inti 20 persen dikonfirmasi belum bisa menjawab.

"Beliau terang saja sudah melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)." 

KNPI juga mendorong pemerintah Provinsi Riau dan industri untuk mengimplementasikan kebijakan yang mendukung praktik perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Langkah-Langkah yang Diusulkannya: 

• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasokan
• Mendorong investasi pada kebun kelapa sawit yang berkelanjutan
• Mengembangkan kebijakan yang mendukung industri kelapa sawit yang bertanggung jawab

Larshen juga menyoroti pabrik kelapa sawit tanpa kebun yang  berfokus pada isu-isu seperti:

Isu Lingkungan

• Deforestasi
• Polusi air
• Kerusakan habitat

Isu Sosial

• Keterlibatan masyarakat lokal
• Hak asasi manusia
• Kesejahteraan pekerja

Isu Ekonomi

• Ketergantungan pada pemasok
• Stabilitas pasokan
• Dampak ekonomi pada masyarakat lokal

Induk Organasi terbesar di tanah air Indonesia ini juga menyoroti isu-isu; seperti kampanye kesadaran publik, penelitian dan analisis, advokasi kebijakan, yang menggandeng organisasi lingkungan hidup, organisasi hak asasi manusia dan organisasi pembangunan berkelanjutan.

Larshen juga mengusulkan pada pemerintah masalah izin pendirian pabrik kelapa sawit harus mengikuti aturan yang berlaku. Jika tidak bakal menjadi masalah di kemudian hari.

“Dari sisi pertimbangan jarak antar pabrik, adanya kemitraan, dan daya dukung wilayah tentu menjadi acuan melalui sebuah studi kelayakan pabrik kelapa sawit (PKS). Kecuali PKS didirikan tanpa dokumen studi kelayakan dan Amdal (analisis dampak lingkungan), ini beresiko terhadap perizinan,” ujar dia.

“Jika pemberian izin (pabrik sawit) dikaitkan dengan aktivitas politik tentu akan berdampak setelah pilkada, umpama jika melanggar akan dikejar oleh lawan politik,” tambahnya.

Larshen menegaskan kehadiran pabrik sawit tanpa kebun jelas mengganggu tata niaga sawit yang sudah berjalan. Karena itulah, katanya, pemerintah daerah dan  pusat harus tegas dalam menjalankan regulasi.

”Jelas mengganggu (pabrik sawit tanpa kebun)  tapi salah pemerintah juga. Kenapa diberikan izin pabrik sawit  tanpa kebun, harus diakui ini salah satu dampak otonomi daerah. Yang punya daerah itu bupati bukan pemerintah pusat,” sebutnya. (*)