Pembangunan Jembatan Batam-Bintan Hadapi Kendala', LP3 Anak Negeri: 'Sangat Berpengaruh pada Percepatan Konektivitas dan Pertumbuhan Ekonomi'

TANJUNGPINANG - Rencana pembangunan jembatan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang menghubungkan Batam-Bintan termasuk pada empat pulau (Pulau Tanjung Sauh, Buau, Bintan dan Tanjung Pinang) sempat di gadang-gadang.

"Pembangunan jembatan baru yang menghubungkan 4 pulau di Kepri bisa dorong percepatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi."

"Proyek pembangunan Jembatan Batam-Bintan yang direncanakan untuk menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan nantinya dapat meningkatkan mobilitas dan efisiensi logistik antar kedua pulau," kata Wawan Sudarwanto dari Lembaga Penelitian Pengambangan Pendidikan (LP3) Anak Negeri menilai.

"Ya, pembangunan Jembatan Batam-Bintan sangat berpotensi membangkitkan ekonomi karena akan mempercepat pembangunan, mengefisienkan logistik, dan meningkatkan mobilitas barang dan jasa antara dua pusat ekonomi potensial tersebut," kata Wawan lagi. 

Menurutnya, manfaat ekonomi jembatan Batam-Bintan, untuk meningkatkan efisiensi.

Menghubungkan Batam dan Bintan secara langsung dapat mengurangi biaya dan waktu tempuh logistik, yang saat ini masih bergantung pada transportasi laut seperti feri, sebutnya.

Selain itu jembatan itu akan menghubungkan dua pusat ekonomi potensial di wilayah barat, sehingga memicu aktivitas ekonomi baru, terutama dalam distribusi barang dan jasa.

"Pembangunan infrastruktur strategis itu bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia di jalur pelayaran internasional dan meningkatkan daya saing wilayah. Mendukung pengembangan kawasan khusus dan mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus yang ada di kedua pulau," sebutnya.

Jembatan Batam-Bintan yang direncanakan untuk menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan, yang diharapkan dapat meningkatkan mobilitas dan efisiensi logistik antar kedua pulau.

Proyek ambisius itu, sempat diharapkan bisa dimulai pada tahun 2022, kini menghadapi berbagai kendala yang menghambat realisasinya, termasuk masalah anggaran, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kesulitan dalam menarik investor.

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, pada tahun 2021 menyatakan optimisme bahwa pembangunan jembatan itu akan dimulai pada 2022, namun hingga kini proyek tersebut tak kunjung terealisasi.

Selain masalah anggaran dan pembagian tugas, ketiadaan investor yang siap membangun juga menjadi penghalang besar.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang sebelumnya bertanggung jawab atas proyek ini bersama Pemerintah Provinsi Kepri, telah melakukan berbagai upaya percepatan, namun masalah teknis dan finansial masih menghambat.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mendorong percepatan pembangunan Jembatan Batam–Bintan sebagai salah satu infrastruktur strategis nasional yang diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau.

“Pembangunan infrastruktur jembatan tidak hanya menghubungkan wilayah secara fisik, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru," kata Menteri PU Dody Hanggodo tempo lalu.

Dody Hanggodo menyatakan, dengan konektivitas yang lebih baik, distribusi logistik menjadi lebih cepat, biaya transportasi menurun, dan daya saing daerah meningkat.

"Inilah manfaat nyata infrastruktur konektivitas bagi masyarakat,” kata Dody Hanggodo. 

Selain itu, Komisi V DPR RI telah melakukan Kunjungan Kerja (kunker) reses ke Kota Batam, dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Lasarus dan didampingi perwakilan Kementerian PU beserta Pemerintah Daerah, pada Rabu 29 Oktober 2025 lalu.  

Dody Hanggodo mengatakan pembangunan jembatan menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah meningkatkan efisiensi distribusi logistik dan membuka akses yang lebih luas bagi mobilitas barang dan masyarakat. 

Konstruksi Jembatan Batam–Bintan rencananya dibangun dengan total panjang 14,74 km yang terdiri dari jembatan utama sepanjang 7,68 km dan jalan pendekat sepanjang 7,06 km, dengan lebar 34 meter.

Masa pelaksanaan pembangunan jembatan direncanakan selama 5 tahun dengan estimasi biaya investasi sekitar Rp15 triliun, menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan, kunjungan kerja ke lokasi rencana pembangunan Jembatan Batam–Bintan tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai progres dan kendala di lapangan.

“Komisi V ingin mengetahui apa hambatan dalam pembangunan Jembatan Batam–Bintan. Dari hasil pertemuan, terungkap bahwa kendalanya ada di sisi regulasi. Persoalan ini harus diselesaikan sebelum pembangunan konstruksi dimulai,” ujar Lasarus. 

Direktur Pembangunan Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PU, Rakhman Taufik menjelaskan bahwa berbagai tahapan kesiapan pembangunan jembatan (readiness criteria) telah dilaksanakan. “Untuk Feasibility Study (FS), dokumen lingkungan (RKL-RPL), kesiapan lahan, dan Detailed Engineering Design (DED) jalan pendekat di Kota Batam sudah selesai. Saat ini yang belum rampung adalah DED jembatan dan masih memerlukan 48 titik pengeboran tanah lepas pantai di segmen Tanjung Sauh–Bintan,” jelas Rakhman Taufik.  

Rakhman menambahkan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengeluarkan izin pinjam pakai kawasan Tanjung Sauh yang termasuk kawasan hutan lindung, serta rekomendasi ruang bebas (clearance) dari Kementerian Perhubungan juga telah diterbitkan.

Setelah selesai konstruksi, jembatan ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh dari Batam ke Bintan dari sekitar 1,5 jam perjalanan laut menjadi hanya 20 menit. Infrastruktur ini juga dapat memperkuat konektivitas antarpulau, memperlancar arus barang dan jasa, serta mendorong efisiensi logistik dan investasi di kawasan Kepulauan Riau.

Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR RI, proyek ini diharapkan dapat segera memasuki tahap konstruksi setelah seluruh aspek regulasi dan teknis terpenuhi.

Kembali disebutkan Wawan Sudarwanto, kehadiran Jembatan Batam–Bintan itu akan menjadi motor penggerak ekonomi baru di wilayah Kepri.

“Jembatan itu akan memperkuat daya saing ekonomi regional dengan mengintegrasikan kawasan industri dan perdagangan di Batam, Bintan, dan Karimun. Ini bukan sekadar proyek penghubung, tetapi simbol kemajuan,” kata dia. (*)