Resmi Diambil Alih Pertamina, Tapi 'Jangan Bermimpi Tenaga Kerja Lokal bisa Duduk di Blok Rokan'

"PT Pertamina meneruskan pengelolaan migas di Blok Rokan namun persoalan yang masih tersisa tentang seberapa besar tenaga kerja lokal [Riau] yang dapat bekerja di rumah sendiri?"

roses wilayah kelola [WK] Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada PT Pertamina Hulu Rokan sudah selesai. Kini pihak Pertamina tengah menggenjot hasil bumi Riau dalam pengelolaan WK Minyak dan Gas [Migas] untuk 20 tahun kedepan.

Melalui surat nomor 1923K/10/MEM/2018 tanggal 6 Agustus 2018 Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) telah menetapkan PT Pertamina (Persero) atau afiliasinya (100%) ditetapkan sebagai pengelola WK Rokan.

Tetapi H Darmawi Werdana Bin Zalik Aris, Ketua Lembaga Melayu Riau [LMR] menyikapi itu masih menyinggung soal penempatan tenaga kerja lokal (Riau) yang tak kunjung jelas berapa persen yang dapat diterima diladang minyak yang sudah beroperasi hingga 90 tahun terakhir ini.

"Wilayah kerja Rokan menjadi kado terindah bagi Riau, seharusnya dapat ditangkap sebaik-baiknya oleh daerah agar memberikan keuntungan bagi masyarakat Riau."

"Ini merupakan kado terindah bagi Riau. Blok Rokan yang dikelola oleh negara [Pertamina], justru masih menimbulkan kekecewaan, ini artinya bagi daerah sendiri belum aman," kata Darmawi menyikapi ini saat dihubungi melalui ponselnya, Jumat (5/11).

Dia melihat, siapapun pengelolanya, tetap yang diambil itu sumber daya alam [SDA] Riau, sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Kekayaan alam digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat.

"Secara hakikat karena SDA itu ada di Riau tentu yang paling diprioritaskan sejahtera yakni rakyat Riau," ujarnya.

"PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) secara resmi mengambil alih pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Rokan selama 20 tahun ke depan."

Darmawi menilai Pertamina melalui pengelolaan Blok Rokan belum komitmen untuk dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian Riau.

"Sebagai tuan rumah, momentum untuk memperoleh keuntungan yang sepadan dari keberadaan Blok Rokan ini sudah lama dinanti."

"Seandainya Blok Rokan dikelola negara sekalipun, kalau Riau belum bisa menikmati saya pikir ini sangat sedih."

"Kita berharap Blok Rokan yang dikelola Pertamina ini dapat mendatangkan manfaat bagi kemaslahatan masyarakat Riau. Setidaknya putera-putri Riau dapat diterima bekerja di rumah sendiri," kata Darmawi lagi.

Mengingat seperti disebutkan Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Riau Abdul Wahid mengatakan, kehadiran Pertamina sebagai jati diri negara diharapkan mempunyai tanggung jawab besar terhadap pengelolaan Blok Rokan.

"Wujud dari rasa tanggung jawab tersebut harus diimplementasikan melalui upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi minyak dan gas Blok Rokan," sebutnya.

"Kita berharap tentu ini diwujudkan melalui peningkatan produksi dan profesionalisme pengelolaannya. Karena kita tahu Blok Rokan sudah lama dikelola oleh Chevron. Dengan kehadiran Pertamina kita berharap bisa dimaksimalkan produksinya," ujar Abdul Wahid.

Dia juga meminta agar Pertamina melibatkan partisipasi perusahaan lokal dalam bentuk pengadaan barang dan jasa, serta tenaga kerja.

"Dalam mengoperasionalkan Blok Rokan tentu ada stake holder yang menjadi penunjang bisnis ini."

"Kita minta pengusaha lokal penting untuk dijajaki kerjasamanya. Pengalaman mereka selama bermitra dengan Chevron juga sangat luar biasa. Begitu juga dengan tenaga kerja lokal yang harusnya diakomodir," kata Wahid.

'Tenaga kerja lokal Riau diprioritaskan'

Hal senada juga disebutkan Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan beberapa permintaan pada saat mengukuti rapat Panja Migas DPR RI yang membahas tentang peralihan pengelolaan Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina, Selasa 9 Februari 2021 lalu. 

Hardianto mengatakan, bahwa dirinya tidak ingin masuk pada pembahasan Participating Interest (PI) 10 persen ataupun Bisnis to Bisnis yang bisa diperjuangkan. Namun, lebih kepada Blok Rokan yang bisa bermanfaat bagi Riau ke depannya.

"Idealnya Riau ini kan pemilik SDA. Jadi harus dapat nilai dan manfaat lebih bagi rakyat," kata Hardianto.

"Riau tak boleh lagi jadi penonton, jangan sampai gigit jari. Maka kita usulkan ada komitmen pertemuan Blok Rokan tersebut dengan memprioritaskan anak Riau yang di Chevron."

"Harus ada keterjaminan diakomodir, bekerja di Pertamina Hulu Rokan," ujarnya. 

"Anak Riau yang bekerja di Chevron, adalah pekerja yang berkapabel. Jika diakomodir, maka tak perlu beradaptasi lagi dan tinggal meneruskan saja," sebut Hardianto.

"Dalam rekrutmen, kita minta diprioritaskan anak tenaga kerja lokal Riau, sehingga Riau tak lagi jadi penonton." 

"Kan tak lucu Rokan Blok jadi Bilik terbesar, tapi anak anak tempatan menganggur. Blok Rokan harus bermanfaat maksimal bagi masyarakat Riau," ujar Hardianto.

Dalam masa hitungan bulan transisi dari Chevron ke Pertamina, persoalan lingkungan limbah harus diselesaikan, pinta Hardianto.

"Karena saat ini banyak permasalahan terkontaminasi minyak."

"Persoalan ini harus diclearkan sebelum serah terima," Hardianto menegaskan. 

Hardianto juga menyinggung persoalan CSR. "Selama ini CSR ada, tapi tak maksimal," kata dia.

"Sejak dikelola Pertamina, CSR harus betul betul di plot ke masyarakat membutuhkan, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan tak menutup kemungkinan infrastruktur," harapnya.

Tetapi kembali seperti disebutkan Darmawi, Pertamina seharusnya memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal pada peralihan pengelolaan Blok Rokan dari PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).

"Kita ingin memastikan putera daerah bisa bekerja di Pertamina, Pertamina itu kan BUMN. Milik pemerintah dan pemerintah bekerja untuk masyarakat," ucap Darmawi.

"Maka keberadaan Pertamina harus memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat khususnya putra daerah."

Menurutnya, kebijakan ini sudah diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan daerah. Namun sampai saat ini masih banyak aturan tersebut di langgar oleh perusahaan.

"Sekalipun dipenuhi, pekerja yang berasal dari putra daerah hanya di tempatkan pada posisi seperti sekuriti atau buruh kasar," kata Dramawi menilai.

"Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Riau juga seharus bisa mengawal proses perekrutan tenaga kerja," harap Darmawi.

"Termasuk juga menyarankan Pertamina untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk merekrut sumber daya manusia (SDM) putra daerah," sebut Darmawi.

Darmawi mencontohkan lulusan teknik perminyakan dari Universitas Islam Riau (UIR) ataupun lulusan teknik dari beberapa universitas di Riau.

"Kalau toh tak dapat diterima bekerja di Blok Rokan lalu untuk apa Universitas itu didirikan?."

"Banyak. Bisa dari jurusan teknik UIR, UNRI dan beberapa kampus di Riau. Seharusnya kan ini bisa dilakukan kerjasama untuk merekrut putra daerah," ulasnya.

"Disnaker sebagai pengawas utama seharus bisa melakukan pemberdayaan masyarakat lokal dan harus betul-betul bekerja. Dari situ memastikan jangan hanya sekuriti," pinta Darmawi.

Blok migas yang subur

Wilayah Kerja minyak dan gas Rokan termasuk salah satu blok migas yang subur dengan total 96 lapangan yang dikelola.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat kapasitas produksi minyak WK Migas Rokan mencapai 170.000 BOPD (Juli, 2020).

Artinya ada kontribusinya sebesar 26% terhadap total produksi migas di Indonesia. Dalam konteks industri ekstraktif, nilai strategis Blok Rokan setara dengan Wilayah Pertambangan yang dikelola PT. Freeport Indonesia.

Namun bagaimana upaya mengoptimalkan Wilayah Kelola Minyak dan Gas Bumi (WK Migas) Rokan agar bermanfaat bagi masyarakat Riau? Apa saja peluang dan tantangannya?

DR Chaidir, Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) dalam penyampaian sejumlah pokok-pokok pikiran masyarakat Riau dalam pengelolaan WK Migas Rokan juga sudah menyampaikan desakan pada pemerintah pusat untuk memberikan prioritas dan hak previlege BUMD Riau dalam bentuk joint operation.

"Kita juga sudah minta Pemerintah pusat dapat memberikan kesempatan kepada BUMD Riau dan Pemprov Riau untuk mengusulkan mitra dalam pengelolaan WK Migas Rokan," kata Chaidir.

Menurutnya, Riau memberikan kontribusi cukup besar untuk perekonomian nasional dari sektor migas. Namun faktanya tingkat kemiskinan cukup tinggi, kesenjangan pendapatan masyarakat yang mencolok, pengangguran, minimnya infrakstruktur, kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan yang semakin meluas.

“Pengelolaan SDA untuk kemakmuran masyarakat Riau merupakan keniscayaan,” ujar Chaidir saat Webinar bertajuk “Optimalisasi Potensi WK Migas Rokan Bagi Masyarakat Riau” pada Rabu 15 Juli 2020 kemarin.

FKPMR juga mendesak pemerintah untuk memberikan peluang usaha dan kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat setempat; melakukan transfer knowledge dan transfer technology sektor Migas bagi daerah Riau;

Mendirikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Migas Nasional di Riau, Pendirian Akademi (pendidikan diploma) Migas Riau dan memperkuat program studi teknik di akademi dan universitas yang sudah ada di Riau.

Mantan Ketua DPRD Riau ini berharap presiden Jokowi menepati janji yang pernah dilontarkan saat kampanye pilpres tahun 2019 yang lalu di provinsi Riau, yaitu memberikan kepercayaan kepada Putra Melayu sebagai Komisaris pada PT. Pertamina Hulu Rokan.

Dalam Webinar yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) bekerjasama dengan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia banyak sejumlah pertanyaan dilontarkan.

beberapa narasumber hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya Edi Natar Nasution (Wakil Gubernur Riau), Budiman Parhusip (Dirut Pertamina Hulu Energi), Satya Widya Yudha (Penasihat Ahli SKK Migas), Maryati Abdullah (Koordinator PWYP Indonesia) serta Chaidir (Ketua FKPMR Provinsi Riau).

Hanya Ego Syahrial yang menjabat Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mewakili Kementerian ESDM yang diharapkan bisa memberikan materi tidak muncul dalam kegiatan dimaksud. Sedangkan Azlaini Agus, mantan Ombudsman RI bertindak sebagai moderator.

Dalam pembahasan di Webinar, Edy Natar Nasution, Wakil Gubernur Provinsi Riau, mengungkapkan sejumlah strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam mengoptimalkan pengelolaan WK Migas Rokan bagi masyarakat, seperti;

• Pemerintah Riau mendorong dan memfasilitasi percepatan proses pengalihan Participating Interest (PI) 10% WK Migas Rokan
• Menyiapkan keikutsertaan BUMD dalam pengelolaan Blok Rokan melalui mekanisme “B to B “, atau BUMD bekerjasama dengan pihak lain dalam hal pendanaan dan teknis operasional untuk B to B dengan PT Pertamina Hulu Rokan
• Menyiapkan BUMD Riau agar aktif dalam kegiatan Bisnis Usaha Hulu dan Hilir Migas serta Jasa Penunjang Migas
• Mendorong pelibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota daerah penghasil migas mengkoordinir dan mensinergi Program CSR pada WK Migas Rokan dengan program pembangunan daerah

Edy Natar Nasution juga mengingatkan bahwa sekitar 65-85% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau masih bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.

"Perlu kesamaan perspektif oleh seluruh pemangku kepentingan, agar WK Migas Rokan benar-benar optimal dan bermanfaat bagi masyarakat," katanya.

"Apalagi dengan kondisi harga minyak mentah di pasar internasional saat ini yang tidak mencapai asumsi pada APBN 2020, ditambah dengan pandemik covid-19 telah berdampak langsung terhadap penerimaan DBH untuk daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Riau," sebutnya.

Janji SKK Migas utamakan tenaga kerja lokal 

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyampaikan pihaknya berkomitmen agar kelanjutan kegiatan operasional Blok Rokan harus mengutamakan penggunaan barang dan jasa dari dalam negeri.

"Partisipasi perusahaan-perusahaan lokal serta tenaga kerja dari dalam negeri juga diprioritaskan," kata Erwin Suryadi, Kepala Divisi Pengelolaan Barang dan Jasa SKK Migas dalam keterangan resminya, Kamis (29/4) lalu.

Menurutnya, pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan Blok Rokan masih disuplai sepenuhnya oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri serta melibatkan tenaga kerja dalam negeri.

"Ini bertujuan untuk menguatkan roda perekonomian di dalam negeri, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini."

"Upaya ini akan berdampak positif bagi perusahaan-perusahaan nasional dan daerah pada setiap pengadaan," kata Erwin. 

Kolaborasi yang baik antara SKK Migas, CPI dan Pertamina Hulu Rokan (PHR) membangun sistem pengadaan yang seamless diharapkan proses transisi menjadi lancar dan memberikan kontribusi positif bagi produksi dan lifting migas nasional," harap Erwin.

Tetapi menurut Erwin, untuk mencegah penurunan produksi, SKK Migas menargetkan penyelesaian pengeboran 192 sumur oleh CPI dan dilanjutkan oleh PT Pertamina Hulu Rokan.

"SKK Migas juga memberikan dukungan percepatan pengadaan barang dan jasa, termasuk dukungan dengan persetujuan daftar pengadaan barang dan jasa (procurement list) yang diperlukan serta mengawal jalannya proses pengadaan untuk kebutuhan memastikan pemenuhan program kerja tersebut."

Sementara Rudi Satwiko, Plt Deputi Pengendalian Pengadaan SKK Migas mengatakan kontrak barang dan jasa untuk kebutuhan 115 sumur telah selesai dilaksanakan.

"Pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan 77 sumur tambahan diperkirakan selesai di akhir bulan ini," sebut Rudi lagi.

"Dalam alih kelola Blok Rokan ini, SKK Migas akan terus memaksimalkan potensi blok ini untuk menyuplai kebutuhan produksi migas nasional untuk mendukung produksi minyak 1 juta barel di tahun 2030," tuturnya.

Dia juga menyebutkan, untuk upaya menahan laju produksi migas, SKK Migas akan terus mendukung dan mendorong upaya percepatan pengadaan kebutuhan barang dan jasa.

"Untuk memenuhi target pengeboran sumur juga sudah ditetapkan," paparnya.

Tetapi hasil kerja yang dilakukan di Blok Rokan sesuai data sudah 43 sumur yang dilakukan pengeboran dan masih terus akan dilanjutkan program pengeboran di Blok Rokan, diakui Rudi.

"Tahun 2021 ini upaya SKK Migas melakukan pengeboran 200-an sumur," sebutnya.

Lantas seberapa besar realisasi penerimaan tenaga kerja lokal asal Riau yang dapat dipekerjakan di Blok Rokan ini? Rudi Satwiko belum bisa menjelaskannya. (rp.sdp/*)