Riau Butuh Revolusi Mental, LMR: 'yang Sampai Sekarang Belum Maksimal, Hanya ada Rapor Merah'
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Hingga kini Gubernur Riau Syamsuar belum sudi menerima dan merespons kritikan Ketua Umum [Ketum] Lembaga Melayu Riau [LMR], H. Darmawi Zalik Aris SE Ak, yang menyebut revolusi mental [pemikiran] belum berjalan optimal.
"Bahkan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pekanbaru memberikan rapor merah atas capaian gubernur dan wakil gubernur selama memimpin Provinsi Riau selama 4 tahun."
"Riau memerlukan revolusi mental [pemikiran], semua yang belum maksimal dan hanya ada lebih bebalisme," kata H Darmawi Wardhana Zalik Aris, Selasa (1/8/2023) malam ini.
"Ya semuanya yang belum maksimal tak ada keinginan untuk memaksimalkan," ujarnya.
Darmawi Wardhana menyebutkan, gagasan revolusi mental [pemikiran[ yang perlu digaungkan perlu dioptimalkan.
Ia mengatakan, pada 2019, mendukung Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Wakil Gubernur Brigjen TNI (Purn) H. Edy Afrizal Natar Nasution, S.IP karena yakin bisa membawa perubahan.
"Kita memberikan dukungan, karena kita mempunyai keyakinan dengan konsepsi, gagasan, dan pemikiran (Syam-Edy) yang sama dengan apa yang kita miliki," ujar Darmawi Wardhana.
"Logika kita menyatakan, kita yakin progres perjalanan kemajuan kita di daerah Bumi Melayu Lancang Kuning akan jauh lebih hebat, seperti apa yang kita harapkan," katanya lagi.
Namun, ia menganggap gagasan dan Syam-Edy itu belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat.
"Tapi, sayang seribu sayang, harapan belum menjadi kenyataan, apa yang harus berani kita nyatakan tenggelam," ujar Darmawi Wardhana.
Dalam pandangannya, kemajuan Riau menjelang usia ke-66 tahun belum terjadi secara signifikan. Meski demikian, tetap ada beberapa kinerja pemerintah yang dirasakan oleh masyarakat.
"Apabila kita berani dan menempatkan pemikiran secara kritis, obyektif, berdasarkan faktanya ada di tengah-tengah potret sosial kemasyarakatan yang ada saat ini," kata Darmawi.
Pada kesempatan itu, Darmawi Werdhana juga meminta penyelenggara pemilu bertugas secara proporsional dan bermoral.
Dia minta penyelenggara pemilu agar berlaku jujur dan adil tanpa ada intervensi ataupun kepentingan pada tahun 2024 ini.
"Dalam kesiapan menghadapi Pemilu 2024, saya ingin menyerukan kepada para penyelenggara pengawas pemilu untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanahkan secara proporsional dan bermoral," ujar Darmawi Wardhana.
Oleh karenanya, ia meminta penyelenggara pemilu tetap memegang amanah untuk jujur meski mendapatkan masalah dan halangan menyelenggarakan kontestasi politik secara adil.
Sementara Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi HMI MPO Cabang Pekanbaru melakukan aksi Demonstarasi di kantor Gubernur Riau.
Ada pun isu yang di angkat oleh HMI Cabang Pekanbaru yaitu “Rapor Merah 4 Tahun Kepemimpinan Syamsuar”12 Juni 2023.
Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Wakil Gubernur Brigjen TNI (Purn) H. Edy Afrizal Natar Nasution, S.IP telah memasuki tahun terakhir masa kepemimpinannya yang artinya telah melewati 4 tahun masa menjabat.
Dalam perjalannya memimpin Provinsi Riau terdapat beberapa hal yang masih belum sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada masyarakat Provinsi Riau seperti yang digambarkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Visi Misinya.
Givo Vrabora, Sebagai Koordinator Lapangan mengatakan, sesuai dengan visi yang dijanjikan Gubernur dan Wakil Gubernur yang disampaikan pada saat pemilihan Gubernur pada 2019 yakni “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”, yang mana dalam upaya mewujudkan hal tersebut Gubernur dan Wakil Gubernur mengambil fokus pada Sumberdaya manusia yang unggul, pembangunan infrastruktur, kemandirian ekonomi, dan lain sebagainya.
Akan tetapi dalam perjalanannya memimpin Provinsi Riau yang telah berjalan selama 4 tahun masih belum terwujud.
Menurut data Badan Pusat Statistik indonesia yang dirilis pada tahun 2022 indeks pembangunan manusia provinsi Riau stagnan berada di posisi ke-7 dari provinsi lain yang ada di Indonesia meskipun ada peningkatan angka dalam 3 tahun tetapi tidak dapat dikatakan signifikan.
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Riau jauh berada dibawah DKI Jakarta yang menjadi provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia bahkan provinsi Riau berada dibawah provinsi Kepulauan Riau. Bahkan provinsi Riau turun 1 peringkat dari masa sebelum kepimimpinanya Syamsuar.
Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang ada di provinsi Riau, selama kepemimpinan Gubernur Syamsuar-Edy masih terbilang minim.
Bahkan pada tahun 2022 pemerintah provinsi Riau menggelontorkan dana besar senilai 127 M untuk pembangunan infrastruktur bukan prioritas dan bukan pula masuk pada kewenangannya.
Bahkan provinsi Riau menempati posisi pertama jalan rusak terpanjang se Indonesia dengan total 1.074 km jalan rusak dan rusak berat dari total 2.800 km jalan provinsi. Bahkan gubernur Riau lebih memprioritaskan pembelian mobil listrik senilai lebih dari 10 M yang tidak berimplikasi pada kebutuhan masyarakat.
Selain itu, dalam pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan sebagaimana termaktub dalam misi gubernur Riau saat ini dapat dikatakan belum sesusai dengan implementasinya.
Hal ini juga berkaitan erat dengan komitmen gubernur Riau dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan. Mulai dari kebakaran hutan, selama kepemimpinan gubernur Syamsuar selama 4 tahun kebelakang masih saja terjadi dan menghanguskan ribuan hektar lahan hutan yang ada di Provinsi Riau.
Dalam isu-isu sosial, maraknya perkembangan LGBT dikalangan masyarakat Riau juga menjadi kekhawatiran yang dapat mengancam masa depan anak bangsa. Baru-baru ini saja terdapat penjaringan pemuda yang terindikasi LGBT ditemukan di wilayah Riau.
Belum lagi masih diragukannya komitmen gubernur Riau terhadap penuntasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di provinsi Riau, hal ini dapat dilihat dari banyaknya anggota keluarga yang diangkat menjadi pejabat pemerintah dilingkungan pemerintah provinsi Riau dan juga masih banyaknya proyek-proyek mangkrak yang terindikasi adanya tindakan pidana korupsi seperti pembangunan payung masjid agung An Nur Riau.
Setelah melakukan kajian dan penelaahan terhadap kinerja gubernur Riau setelah 4 tahun memimpin provinsi Riau, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pekanbaru memberikan RAPOR MERAH atas capaian gubernur dan wakil gubernur selama memimpin Provinsi Riau selama 4 tahun.
Untuk itu, kami HMI Cabang Pekanbaru mendesak dan menuntut gubernur Riau untuk:
Menindaklanjuti infrastruktur infrastruktur dan fasilitas rusak, rusak berat dan bermasalah yang ada di provinsi Riau.
Berkomitmen membuat perda pelarangan tentang Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT).
Berkomitmen untuk membuat langkah-langkah strategis untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik bagi Provinsi Riau.
Pemerataan pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah di daerah yang masih sulit untuk dijangkau(terpencil).
Berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan seperti kebakaran hutan, banjir dan lain sebagainya.
Berkomitmen untuk menyelesaikan konflik agraria yang masih marak terjadi diruang lingkup Provinsi Riau.
Berkomitmen untuk melakukan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau.
Berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan korupsi, kolusi dan Nepotisme(KKN).
Ketua Umum HMI Cabang Pekanbaru Novri Ardiansyah menyampaikan sangat berharap beberapa tuntutan dapat di dengar dan di indahkan oleh Gubernur Riau namun ketika melakukan aksi pimpinan Gubernur Riau, Syamsuar tidak ingin dijumpai dan bahkan diberitahu bahwa beliau sedang tidak ada di kantor, "ini sebagai bentuk bahwa Gubernur Riau tidak mau mendengar aspirasi masyarakat, dan HMI Cabang Pekanbaru berkomitmen akan terus mengawal pergerakan ini. (*)
