Riau dapat Apresiasi karena Berhasil Efisiensi Anggaran dan Kendalikan Inflasi
PEKANBARU - Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengapresiasi upaya efisiensi anggaran dan pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah di Riau.
Apresiasi ini disampaikan Bima saat memimpin Rakor Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Pengendalian Inflasi di Riau.
Bima menjelaskan, Rakor tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus forum untuk bertukar informasi terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Ia mengapresiasi langkah Pemda di Riau yang tetap berkomitmen menjaga prioritas pembangunan di tengah kebijakan efisiensi dan penyesuaian transfer keuangan.
Upaya tersebut tercermin dari fokus pada perbaikan infrastruktur jalan, serta kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk optimalisasi pendapatan daerah.
“Ini saya kira patut diapresiasi. Nah, kemudian kami juga mencatat bagaimana Pak Gubernur bersama Pak Kapolda, ini peduli terhadap lingkungan hidup, kepada ekosistem, Taman Nasional Tesso Nilo, dan lain-lain. Tadi malam kami berbincang bersama Pak Kapolda, ada langkah-langkah tegas, kami sangat apresiasi,” katanya di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis (16/10).
Bima juga menyoroti upaya pengendalian inflasi di Riau yang sebelumnya sempat mencatat angka tertinggi nomor dua secara nasional, yakni sebesar 5,08%.
Empat kabupaten/kota yang mencatatkan inflasi tertinggi yaitu Kabupaten Indragiri Hilir (4,46%), Kabupaten Kampar (3,91%), Kota Dumai (3,59%), dan Kota Pekanbaru (3,34%).
Meski demikian, Bima mengapresiasi langkah-langkah cepat Pemda Riau dalam menekan laju inflasi melalui berbagai intervensi.
Dalam kesempatan itu, Bima memberikan catatan agar Pemprov Riau tetap memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tengah kebijakan efisiensi.
Ia menegaskan, keberhasilan SPM memerlukan koordinasi erat antara kepala daerah, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan untuk mengidentifikasi serta mengantisipasi SPM yang berpotensi terdampak.
Bima juga meminta para kepala daerah untuk berkoordinasi dan mengidentifikasi SPM yang berpotensi terdampak dalam situasi efisiensi saat ini.
Ia menekankan pentingnya penyelarasan antara kebutuhan daerah dan program pemerintah pusat agar alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran.
Menurutnya, hal ini menjadi momentum bagi Pemda untuk melakukan refleksi dan menata kembali APBD agar lebih sehat dan efisien.
Ia menyampaikan bahwa Kemendagri memberikan catatan agar percepatan realisasi APBD terus dilakukan sehingga perputaran uang di daerah tetap terjaga.
Menurutnya, pemerintah pusat akan menelaah lebih lanjut apabila realisasi belanja masih berada di bawah rata-rata nasional.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni per 30 September 2024, rata-rata realisasi belanja pemerintah provinsi serta kabupaten/kota secara nasional mencapai 57,2%.
Sementara itu, pada 2025 di tanggal yang sama, angkanya tercatat baru mencapai 54,45%.
Adapun Provinsi Riau, realisasi belanja berada di angka 52,98% atau sedikit lebih rendah dari rata-rata nasional.
Terkait kondisi ini, Kemendagri mencatat sejumlah faktor yang memengaruhi rendahnya serapan belanja daerah, antara lain penetapan APBD yang tidak sesuai ketentuan, penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang molor, serta hambatan pada proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Padahal, percepatan penetapan PPK dan pelaksanaan PBJ menjadi kunci penting untuk mempercepat perputaran ekonomi di daerah.
“Kami mengapresiasi kepala daerah yang setiap minggu selalu mengecek realisasi belanja ini. Mandeknya di mana, PBJ ini masalahnya apa, mana yang force majeure karena fisik, mana yang karena faktor administrasi, atau mana yang hanya realisasi pembayaran saja,” jelasnya. (*)
