Riau Masih 'Dirundung' Permasalahan Lahan, 'yang Harus Ditangani Menteri ATR/BPN'

Provinsi Riau masih dirundung permasalahan lahan yang harus ditangani Menteri ATR/BPN.

PEKANBARU - Gubernur Riau, Drs H Syamsuar M.Si mengakui permasalahan lahan masih terus terjadi di Provinsi Riau, mulai dari persoalan tumpang tindih kawasan hutan hingga perizinan antara hak guna usaha (HGU) masyarakat.

"Permasalahan lahan masih terus terjadi, Menteri ATR/BPN diminta turun dan lihat kejadian dilapangan."

"Memang lintas kementerian tidak bisa turun ke daerah sekaligus di 34 provinsi, tapi saya berharap agar Riau bisa diprioritaskan," kata Gubri Syamsuar saat Rakernas Kebijakan Satu Peta di Hotel Borobudur Jakarta dilansir mcr, Selasa (4/10).

Menurutnya, permasalahan tumpang tindih antara PTPN dengan masyarakat, permasalahan tanah masyarakat yang dulu dipinjam untuk pipa Pekanbaru-Dumai merupakan contoh yang tak pernah selesai.

Mengatasi permasalah itu, Gubernur Riau Syamsuar berharap kepada Kementerian terkait agar bisa berkunjung ke Riau untuk melihat langsung permasalahan yang terjadi di lapangan.

Adapun sejumlah kementerian yang akan membantu mengatasi permasalahan itu, yakni Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian LHK dan Kementerian Keuangan.

Gubri Syamsuar menginginkan, agar Provinsi Riau termasuk dalam daftar provinsi prioritas kementerian yang akan dikunjungi langsung.

Sementera Menteri ATR/BPN RI, Hadi Tjahjanto mengaku, dirinya akan melakukan peninjauan langsung ke Riau untuk melihat permasalahan yang ada.

"Mudah-mudahan bulan depan kami bisa berkunjung ke Riau untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada," imbuhnya.

Menurut Hadi, permasalahan perizinan kawasan hutan harus diselesaikan dengan segera dan membutuhkan koordinasi yang intens. Sebab, sangat banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan.

"Hal harus menjadi perhatian Gubernur dan Bupati/Walikota supaya segera menyelesaikan permasalahan, dan kita harus melaksanakan koordinasi," pungkasnya. (*)