Riau Perkuat Mitigasi untuk Hadapi Bencana Hidrometeorologi pada Puncak Musim Hujan di Bulan Desember 2025
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi periode cuaca ekstrem dan puncak musim hujan. Langkah ini diambil setelah pemerintah daerah memetakan wilayah yang paling rentan terhadap bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
"Riau hadapi bencana hidrometeorologi pada puncak musim hujan."
“Sesuai arahan Bapak Presiden, Pemprov Riau telah melakukan mitigasi bencana hidrometeorologi. Berdasarkan data yang ada, 206 desa dikategorikan rawan banjir dan tanah longsor yang tersebar di 116 kecamatan,” kata Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, Selasa (8/12).
Berdasarkan data terbaru Pemprov Riau, terdapat 206 desa/kelurahan yang masuk kategori rawan banjir dan longsor. Wilayah tersebut tersebar di 116 kecamatan pada 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau.
SF Hariyanto, menegaskan hal tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden Republik Indonesia terkait Mitigasi Bencana Hidrometeorologi di Gedung Daerah Riau, Pekanbaru.
Ia merinci, dari total 206 desa rawan tersebut, 170 desa di 93 kecamatan berisiko banjir. Sementara itu, 36 desa di 23 kecamatan masuk kategori rawan tanah longsor.
“Angka ini tidak kecil. Data ini harus menjadi peringatan bagi kita semua agar memastikan kesiapsiagaan berjalan maksimal dan cepat. Antisipasi harus dilakukan di seluruh tingkatan,” tegasnya.
Lebih lanjut, SF Hariyanto mengingatkan sejumlah daerah yang perlu meningkatkan kewaspadaan, yakni Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Pelalawan, serta Kota Pekanbaru, yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap banjir dan longsor.
Ia juga mengimbau seluruh pemerintah daerah di Riau untuk segera melakukan langkah antisipatif di lapangan guna mengurangi risiko dan meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi.
Sebelumnya, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto juga telah menyampaikan bahwa sebanyak 62 kecamatan di Provinsi Riau masuk dalam kategori rawan bencana, terutama banjir dan longsor.
Ia meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Menurutnya, Riau saat ini berada pada periode cuaca ekstrem seiring meningkatnya curah hujan. Kondisi tersebut memicu risiko tinggi terhadap bencana alam.
“Berdasarkan data yang ada, Riau memasuki puncak musim hujan. Tercatat 39 kecamatan dan 170 desa rawan banjir, serta 23 kecamatan dan 36 desa rawan longsor. Karena itu, seluruh daerah harus meningkatkan kesiapan secara maksimal,” ujarnya.
Untuk mendukung kesiapsiagaan, SF menginstruksikan Dinas PUPR memastikan seluruh alat berat dalam kondisi baik dan siap digunakan kapan pun untuk penanganan darurat.
Ia menambahkan, data BMKG menunjukkan adanya potensi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah, terutama Pekanbaru, Kampar, Rokan Hulu, dan Pelalawan. Kondisi ini menuntut langkah mitigasi cepat tanpa menunggu terjadinya bencana.
Melihat situasi tersebut, SF meminta kepala daerah mengaktifkan posko bencana di kabupaten dan kota selama 24 jam. Langkah lain yang perlu dilakukan antara lain apel kesiapsiagaan, normalisasi sungai, perbaikan tanggul, serta penanganan titik-titik rawan drainase yang kerap menyebabkan genangan.
Terkait pengelolaan PLTA Koto Panjang, SF menekankan pentingnya koordinasi dan sistem peringatan dini agar pembukaan pintu air tidak dilakukan secara bersamaan sehingga tidak memperparah banjir di wilayah hilir, khususnya Kabupaten Kampar.
“Seluruh kepala daerah tolong pastikan ketersediaan dan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) secara cepat dan tepat sasaran. Selain itu, lakukan pelaporan kondisi bencana secara real-time untuk mempercepat pengambilan keputusan dan penanganan di lapangan,” tegasnya.
Sebelumnya, Dinas PUPR Riau juga telah menyiapkan 21 unit alat berat dan kendaraan pendukung sebagai bagian dari kesiapsiagaan. Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi mulai 1 Desember hingga 31 Januari mendatang. (*)
