Risiko Jadi Pemimpin yang 'Beda' di Riau, Relawan Prabowo Gibran: 'Hanya ada Banyak Pencitraan Hingga Krisis Prestasi'

PEKANBARU - Relawan Gabungan Rakyat Prabowo Gibran melontarkan kritik pedas terhadap situasi politik dan kualitas kepemimpinan di Provinsi Riau.

"Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid sedang membangun gelombang opini sesat dan menyesatkan, lewat narasi tak bermutu."

"Ada beberapa sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Riau, diantaranya yang terbesar itu ada kelapa sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI) dan sektor migas, selain juga sektor jasa dan perdagangan," kata Larshen Yunus, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Rakyat Prabowo Gibran melalui relisnya, Kamis.

Ia juga menilai bahwa saat ini Riau tengah mengalami krisis kepemimpinan, baik dari segi kecerdasan emosional, intelektual, maupun sosial.

“Ketiga dimensi kecerdasan itu absen. Yang terlihat hanya upaya menggantungkan diri pada popularitas tokoh nasional, bukan dari capaian prestasi dan kompetensi pribadi,” ujar Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau ini.

Larshen juga kritik pada lemahnya advokasi sosial dan meningkatnya persoalan sosial kemasyarakatan di Riau.

Menurutnya, pemimpin harus hadir menyelesaikan persoalan rakyat, bukan justru terisolasi dari realitas sosial.

Ia bahkan menyebut karakter pemimpin semacam itu sebagai “intelektual pengidap autisme sosial,” yang tidak peka terhadap kebutuhan publik dan lebih fokus pada pencitraan pribadi.

Larshen juga mendorong aparat hukum, terutama kejaksaan, untuk melakukan pengawasan ketat terhadap belanja anggaran daerah.

Ia juga menantang pihak terkait untuk membuka data capaian pembangunan secara transparan kepada publik.

“Jangan hanya tampilkan retorika. Publik berhak tahu, apakah benar ada kemajuan atau sekadar pencitraan. Jangan sampai rakyat hanya disuguhi gimik dan kosmetik,” pungkasnya.

Ia juga menyoroti gelombang opini yang dilontarkan yang tak bermutu dari beberapa pihak, seakan-akan PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR) tidak Maksimal dalam memberikan perhatian dan partisipasinya kepada daerah.

"Gubri selain dikenal sebagai kepala daerah pusing tujuh keliling itu juga terbukti menjadi sosok yang nol ide, gagasan dan pengetahuan," sebutnya.

Menurutnya, sektor migas sudah terbukti memberikan sumbangan yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, dengan data PI sebesar 1 dolar AS per bulannya.

"Jajaran direksi PHR dan SKK Migas Sumbagut melakukan pertemuan di Kantor Pertamina Hulu Rokan di gedung RDTX Place Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan pada Jumat 17 Oktober 2025."

"Ada beberapa sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Riau, diantaranya yang terbesar itu ada kelapa sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI) dan sektor migas, selain juga soal sektor jasa dan perdagangan," ungkapnya.

Permasalahannya terjadi pada triwulan ke-II yakni terkait dengan berbagai pertumbuhan ekonomi yang nyatanya berada pada angka 4,59%, namun justru sektor migas berjalan secara aman, kolektif dan presisi.

"Jika tanpa sektor migas, pertumbuhan ekonomi Riau hanya di angka 3,6% saja. Artinya, masih ada terdapat tata kelola yang belum tepat," tukasnya.

Tetapi Larshen melihat, Gubri Abdul Wahid hanya bisa menduga-duga, hanya dapat berkeluh kesah dan justru turut serta berkontribusi melemahkan daya ekonomi dan gairah para investor dalam menyalurkan investasinya.

"Hanya selalu menyalahkan PHR saja, padahal kinerja perusahaan itu jauh lebih terasa dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat," ujarnya.

PHR selama ini tidak banyak melibatkan perusahaan-perusahaan lokal.

"Saya menduga kuat, bahwa investasi besar yang dilakukan PHR tidak melibatkan lebih banyak porsinya kepada lokal," lanjut Larshen Yunus yang juga sebagai Wasekjen KNPI Pusat itu, mengulangi kalimat dan atau kata-kata dari Gubri Abdul Wahid.

"Sebaiknya keduanya (PHR-Gubri) duduk satu meja. Selain itu ada beban target lifting oleh Pemerintah dan harus melakukan investasi, namun juga mestinya terbuka dengan kita semua, berapapun itu nilai investasinya dan berapa hasil yang diperoleh, kita tidak tahu datanya! Lalu PI 10% hanya kita terima 1 dollar sejak bulan Januari lalu, jadi libatkan kita untuk bisa melihat pergerakan progresnya," ungkapnya.

Kedepan, sebutnya, PHR berkenan memberikan kontribusi yang lebih meningkat, terutama bagi pertumbuhan ekonomi di Wilayah Provinsi Riau, di tengah kondisi fiskal yang kurang stabil dan terbebani pada tahun 2025 ini. (*)