Rotasi Pejabat Pemprov Riau Terjadi Secara 'Berulang-ulang, Legislatif: 'Sah Saja Dilakukan, Tapi Tidak Pertimbangkan Keahlian'
Ilustrasi
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Merotasi para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terjadi sejak masa kepemimpinan Gubernur Drs H Syamsuar M.Si, kemudian kembali dilakukan Gubernur Riau sekarang Edy Natar Nasution masih mendapat kritikan.
"Rotasi pejabat Pemprov Riau tidak mempertimbangkan keahlian."
"Rotasi pejabat syah-syah saja, tetapi saya rasa dan seharusnya perlu dilakukan rotasi sesuai dengan keahlian atau ilmu mereka miliki, dan kalau dapat jangan di non job kan akan tetapi di sesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing," kata Anggota DPRD Riau Mardianto Manan, Rabu (3/1).
"Hanya saja saya menilai ada juga posisi yang masih tidak tepat, ketika niatnya Gubernur untuk menyesuaikan dengan keahlian," sambungnya.
Mardianto Manan mengapresiasi sekaligus mengkritik kebijakan Gubernur Riau (Gubri) Edy Natar Nasution yang diketahui pejabat yang dirotasi tersebut mulai dari eselon II setingkat Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), eselon III setingkat Kepala Bidang hingga eselon IV setingkat Kepala Seksi.
Ia mengaku di satu sisi mendukung, namun ada juga yang harus diperhatikan.
Mardianto mencontohkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mamun Murod yang sudah lama bergelut di bidang teknis kehutanan, dirotasi menjadi kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
"Ada juga jabatan Kadiskominfo pindah ke Kepala Dispora, padahal latar belakangnya juga masih belum sesuai," ujarnya.
Jika alasan Gubri adalah untuk penyegaran dan penyesuaian agar sesuai dengan keahlian masing-masing, sebut Mardianto, ia sangat mendukung.
"Hanya saja jika itu tidak berjalan maka kurang tepat apalagi di penghujung masa jabatan. Kalau konsisten mengembalikan pada keahlian kami dukung penuh dari Dewan (DPRD Riau)," sebutnya.
Yang menjadi persoalan, kata Mardianto, adalah apabila instansi terkait kadang kala menjadi ceroboh alias tidak profesional dengan penempatan ini sehingga hasilnya akan beda dengan tujuan rotasi yang dimaksud oleh Gubri.
"Apalagi jika ada yang non job tanpa ada kesalahan sama sekali. Kasihan 'kan nasib ASN jika mereka dipindah tak sesuai dengan keahliannya, apalagi non job," pungkasnya. (*)
