Saat Pandemi dan Ancaman Karhutla, Gubri Lontarkan 'Isu Strategis'

Gubernur Riau mengaku memiliki beberapa isu strategis yang memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian daerah yang sebelumnya dirinya telah menetapkan status siaga Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) untuk Provinsi Riau.

otensi yang dimaksud terdapat di wilayah laut dan daratan, kata Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar saat menerima kunjungan Anggota Komisi V DPR RI Bidang Infrastruktur Pembangunan Syahrual Aidi Maazat di kediamannya, Rabu (17/2) kemarin.

Gubri Syamsuar juga meyakinkan perekonomian daerah (Riau) akan dapat menggeliat setelah seluruh jalan tol di Riau sepenuhnya beroperasi. "Oleh sebab itu, saat ini kita di daerah sedang menunggu hadirnya beberapa tol yang saat ini masih dalam tahap pembangunan," ungkapnya.

Menurutnya, isu strategis bidang perhubungan di Riau lainnya yakni transportasi perairan yang menghubungankan antar pulau antar negara. Namun sayangnya, sejauh ini sejumlah pelabuhan di Riau perlu mendapatkan perhatian kembali. "Pelabuhan merupakan salah satu motor penggerak dalam perekonomian. Terlebih Provinsi Riau memiliki nilai jual dalam sektor pariwisata, apalagi kita berbatasan langsung dengan negara tetangga," sebutnya.

Selain transportasi jalan tol dan pariwisata, jalan Pasaman Sumbar ke Rokan Hulu Provinsi Riau masuk ke jalan nasional sehingga akan lebih memudahkan Riau dalam banyak sektor. "Kuncinya adalah infrastruktur, dengan bagusnya infrastruktur, maka akan dapat melancarkan semua mobilitas ekonomi," terang Gubri.

Gubernur Riau, Syamsuar juga telah menetapkan status siaga Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) untuk Provinsi Riau. Selain bencana pandemi Covid-19 yang kini tengah melanda, Riau juga dihadapkan dengan ancaman bencana kabut asap akibat Karhutla. "Ditengah bencana non alam pandemi Covid-19 yang masih terjadi ini, potensi bencana lain masih mengancam di Provinsi Riau. Kita ketahui bahwa Riau adalah Provinsi yang rawan bencana kebakaran hutan dan lahan serta asap, dengan potensi gambut yang besar sekitar 54% dari total luas Provinsi Riau di Pulau Sumatera," kata Syamsuar.

Dia mengungkapkan, bencana Karhutla sudah menjadi isu penting dan menghabiskan APBN dan APBD yang cukup besar. Dana itu dipakai untuk kegiatan penanggulangan Karhutla serta kabut asap. Menurut Syamsuar, posisi geografis Riau yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia menyebabkan asap mudah menyebar ke negara tetangga tersebut, sehingga dapat mengganggu hubungan bilateral antar negara. "Pada Tahun 2020 kita berhasil menekan terjadinya kebakaran hutan dan lahan menurun sampai 83,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Di awal tahun 2021 ini sudah muncul beberapa titik api yang tersebar di sejumlah kabupaten di Provinsi Riau," jelasnya.

Syamsuar menjabarkan, penetapan Status Siaga Karhutla secara perundang-undangan merujuk pada Peraturan Gubernur Riau 09 Tahun 2020 tentang Prosedur Tetap Kriteria Penetapan Status Keadaan Bencana dan Komando Satuan Tugas Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau. "Dengan melihat situasi terkini, status siaga darurat bencana Karhutla di Riau tahun 2021, ditetapkan mulai tanggal 15 Februari sampai 31 Oktober 2021 mendatang," katanya.

Sementara Anggota Komisi V DPR RI Bidang Infrastruktur Perhubungan Syahrul Aidi Maazat mengatakan untuk mendukung transportasi menuju destinasi wisata di Riau, yakni salah satunya ruas jalan memasuki pariwisata yang ada di pulau Rupat harus bisa bagus. Dimana hal tersebut bisa masuk dalam Program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Menurutnya, hal tersebut akan sangat membatu sektor pariwisata dan membuat roda ekonomi berjalan baik. Pihaknya juga meminta kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk mengusulkan apa saja infrastruktur yang berkaitan dengan pariwisata yang bisa masuk dalam program KSPN. "Untuk hal ini kami akan mendukung Provinsi Riau, termasuk dengan pertanian yang sifatnya mobilitas guna dapat mendorong perekonomian," ujarnya. (*)