Sampai Akhir Tahun Rp474 Miliar Lenyap Tangani Pandemi, Tapi Masih Jadi 'Buah Kekecewaan'
Refleksi akhir tahun di ungkapkan dana anggaran dari pemerintah terkuras hingga ratusan milyar rupiah diantaranya untuk keperlua penyediaan prasarana dan sarana kesehatan, namun masih membuahkan hasil kekecewaan karena virus corona 'tak bisa hilang' dari muka bumi.
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mengeluarkan dana sebesar Rp474 miliar untuk penanganan Covid-19 sejak pertama kali virus tersebut terdeteksi di Riau bulan Maret lalu.
"(Dana) sesuai amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 untuk alokasi anggaran penanganan Covid-19 di Provinsi Riau," kata Kepala Bappedalitbang Riau, Emri Juli Harnis dalam kegiatan refleksi akhir tahun Pemprov Riau di Balai Serindit, Rabu (30/12).
Dana sebesar Rp187.531.365.827 digunakan untuk penyediaan prasarana kesehatan seperti APD, masker, handsanitizer, dan sarung tangan karet serta penyediaan kamar isolasi, rapid test kit, ventilator, juga untuk perekrutan tenaga medis baru, pemberian insentif kepada relawan, penanganan jenazah pasien Covid-19 dan lainnya. Kemudian untuk penanganan dampak ekonomi akibat pandemi seperti pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok, pemberian insentif pajak, dan pemberian stimulus atau penguatan modal kepada pelaku UMKM dihabiskan dana sebesar Rp25 Miliar.
Selanjutnya untuk pemberian hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi secara langsung sebesar Rp 288.646.500.000. Ditotalkan semuanya, maka Pemprov Riau sudah mengucurkan dana senilai total Rp 474.377.865.827 untuk menangani Covid-19.
Namun Badan Pekerja Nasional [Bakernas] Investigasi Coruption Indonesia [ICI] H Darmawi Aris SE menangap pesimis melihat penanganan wabah Virus Corona [Virus-19] di Riau yang kini dinyatakan hingga akhir tahun 2020 sudah menghabiskan Rp 474.377.865.827 untuk menangani Covid-19 itu.
Kegiatan refleksi akhir tahun Pemprov Riau.
Menurutnya awalnya pemerintah optimis bahwa cara terbaik yang harus dilakukan untuk menghadapi virus itu adalah dengan menahan penyebarannya, karena cara inilah yang berhasil mengakhiri wabah SARS (jenis virus corona lainnya) pada 2003. Namun, belakangan mereka menjadi pesimis karena ada kasus-kasus COVID-19 yang tidak menunjukkan gejala, sehingga sulit dideteksi.
Mengapa virus corona susah dibatasi?
Dirut ICI ini mengatakan bahwa virus corona masih mungkin bisa dibatasi dan harus menjadi prioritas bagi pemerintah. "Setidaknya penahanan penyebaran virus, harus dapat bekerja secara efektif. Kemungkinan virus ini menjadi endemik. Tetapi sekarang, melihat respons pemerintah, saya kira ini akan benar-benar menjadi endemik," ujarnya.
Tapi menurut Darmawi lagi, selama penanganan virus corona kepuasan masyarakat terhadap demokrasi sempat mengalami penurunan dibandingkan sebelum wabah virus corona. "Virus corona membuat tingkat kepuasan menjadi menurun dibanding sebelum wabah," kata dia.
Karena mungkin Covid-19 membuat komplikasi-komplikasi dalam pelaksanaan pemerintahan sehingga masyarakat punya penilaian agak pesimis atau kurang positif tentang pelaksanaan demokrasi," jelasnya dikontak ponselnya tadi ini, Rabu (30/12).
Dia menambahkan penurunan kepuasan pada demokrasi merupakan gejala yang banyak terjadi hingga ke daerah pada masa pandemi, dikarenakan langkah pemerintah dalam menangani pandemi terkesan lamban, ditambah dengan memburuknya ekonomi. Menurutnya, sebaliknya kepercayaan publik saat ini masih tergolong besar. Namun, kata dia, kepercayaan tersebut dapat terus menurun jika potensi krisis ekonomi tidak dapat ditangani dengan baik.
Bantuan Kesehatan
Seiring penanganan Virus Corona program dari Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah mengurangi beban masyarakat dengan memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin. "Program Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ini memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin. Ada 1.678.414 jiwa di Riau yang menerima bantuan iuran jaminan kesehatan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di tahun 2020 ini," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir.
Untuk mendukung peran serta pemerintah dalam memenuhi hak-hak kesehatan bagi penduduknya, Pemerintah Provinsi Riau memberikan perhatian secara khusus kepada orang miskin atau tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2008 sampai tahun 2020. "Program jaminan kesehatan daerah tersebut berupa budget sharing pembiayaan kepersertaan jaminan kesehatan antara pemerintah provinsi Riau dengan pemerintah kabupaten/kota dimana pada tahun 2020," sebutnya pada media.
Untuk pembiayaan kepesertaan tersebut dilakukan dengan formulasi budget sharing antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi Riau. Yaitu provinsi Riau 55 persen dan kabupaten/kota 45 persen. "Pada tahun 2018, jumlah masyarakat yang didaftarkan pada Jaminan kesehatan daerah adalah 511.040 jiwa, tahun 2019 berjumlah 686.947 jiwa dan untuk tahun 2020 berjumlah 686.931 jiwa," ujarnya.
Bantuan Vaksin Sinovac
Selain memberikan jaminan kesehatan, pemerintah akan memberikan vaksin Covid-19 dari Menteri Kesehatan ke masing-masing daerah di Riau yang akan dibagikan untuk 6 kelompok prioritas vaksinasi. "Pemprov Riau masih menunggu distribusi vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat. Mungkin dalam waktu dekat, vaksin yang akan didistribusikan itu tetap sesuai skala prioritas. Prioritas akan dibagikan untuk 6 kelompok. Di antaranya, tenaga kesehatan, TNI/Polri, dan yang lainnya,” kata juru bicara Satuan Tugas Covid-19 Riau, dr Indra Yovi.
Nantinya masyarakat akan menerima SMS pengingat vaksin, dan akan ada pelaksanaan teknis pembagian vaksin. Saat ini, proses sedang digodok Dinas Kesehatan terkait alur dan teknisnya. Pemerintah telah menetapkan ada enam jenis untuk pelaksanaan vaksinasi virus corona di Indonesia. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menekes.9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Palaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019.
Enam jenis vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi yakni yang diproduksi oleh, PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical, Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer/BioNTech, dan Sinovac Biotech ltd. Adapun daftar 6 kelompok prioritas penerima vaksin seperti:
Kelompok garda terdepan: Petugas medis, paramedis contact tracing, TNI/Polri, dan aparat hukum.
Tokoh agama/masyarakat, perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW), dan sebagian pelaku ekonomi.
Guru/tenaga pendidik dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi.
Aparatur pemerintah (pusat, daerah, dan legislatif).
Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya.
Indra Yovi juga mengakui angka kematian pasien karena Covid-19 di Riau masih tinggi setiap harinya, di bandingkan provinsi tetangga. "Untuk sekarang, angka kematian pasien karena Covid-19 di Riau masih tinggi per harinya. Karena per harinya kisaran pasien yang meninggal itu ada sekitar 3 orang sampai 7 orang," ungkapnya.
Menurutnya, jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Aceh, Jambi dan Bengkulu, angka kematian pasien karena corona di Riau lebih tinggi. "Maka dari itu, hal ini merupakan warning bagi kita semua. Terutama bagi masyarakat Riau, dan bagi masyarakat yang merasa atau ada bergejala seperti demam, jika sudah lama panasnya tidak turun - turun dan muncul sesak secepatnya cek ke rumah sakit, jangan dibiarkan begitu saja, karena bisa berakibat fatal," terangnya.
Yovi belum bisa memastikan kapan vaksin akan sampai ke Riau. Jika layak digunakan, kata Yovi, vaksin tersebut baru dikirim ke Riau, dan akan disebar ke Klsejunlah kabupaten dan kota.“Jumlah vaksin yang disediakan belum bisa dipastikan, berapa yang disiapkan untuk Riau. Keputusan itu nantinya berdasarkan jumlah vaksin yang didapat dari pemerintah pusat," kata Yovi. (*)
