Sejumlah 285 Pabrik Sawit Diberi Surat Peringatan, 'agar Pembelian Sesuai Harga yang Ditetapkan Pemerintah'
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar kembali mengeluarkan surat edaran mengenai implementasi penerapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun.
"Sejumlah 285 pabrik sawit dapat surat peringatan untuk ikuti penetapan harga pembelian sawit petani."
"Seluruh pabrik pengolahan kelapa sawit dalam melakukan pembelian TBS pekebun mitranya harus mengacu pada harga pembelian TBS kelapa sawit yang telah ditetapkan Gubernur Riau melalui tim penetapan harga pembelian TBS Provinsi Riau," begitu isi surat nomor 526/DISBUN/1050 itu, Jumat (247/1/2023).
Surat yang ditandatangani Gubernur Riau pada 24 Januari 2023 itu ditujukan untuk 285 pimpinan perusahaan sawit yang tersebar di 11 kabupaten/kota se-Provinsi Riau.
Dalam surat itu, Syamsuar meminta kepada seluruh pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) yang telah bermitra dengan petani. Agar melakukan pembelian TBS dengan harga yang telah ditetapkan tim penetapan harga.
Ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2018 (Permentan 01/2018) tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun.
Selain itu juga berdasarkan Peraturan Gubernur Riau (Pergubri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang tata cara penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit, produksi pekebun pada Bab IV pasal 11 dan Bab V pasal 13.
Para perusahaan mitra yang tidak mentaati dan tidak melaksanakan ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi. Sebagai mana diatur dalam pasal 19 Permentan 01/2018 dan juga pasal 18 Pergubri Nomor 77 Tahun 2020.
Selain itu, Syamsuar juga mengingatkan kepada PKS non-kebun, agar segera membentuk kemitraan dengan petani dalam bentuk kemitraan swadaya.
"Bagi PKS kebun dan non kebun yang belum melakukan kemitraan agar segera melakukan kemitraan dengan kelembagaan pekebun kelapa sawit swadaya," ujarnya.
Para perusahaan itu juga diminta untuk berkoordinasi dengan dinas yang membidangi perkebunan di wiayah kabupaten/kota di Provinsi Riau dalam membentuk kemitraan itu agar dapat difasilitasi.
Dalam surat yang berisi mengenai implementasi penerapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun itu, Syamsuar juga menjelaskan bahwa ada beberapa regulasi yang menjadi landasan bagi perusahaan untuk melakukan kemitraan antara PKS dan pekebun.
Pertama adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 serta perubahannya.
Mengatur tentang kewajban kemitraan bagi PKS non-kebun (perizinan IUP-P) yang mengharuskan PKS memiliki sumber TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit yang dikelola sendiri minimal 20% dari total kebutuhan TBS berdasarkan kapasitas terpasang PKS.
Sedangkan kekurangan pasokannya berasal dari TBS yang dihasilkan pekebun kelapa sawit swadaya yang didukung, dengan dokumen perjanjian kerja sama suplai TBS. Antara kelembagaan pekebun dengan PKS non kebun.
Kedua, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun.
Di mana pada pasal 4 yang mengatur bahwa perusahaan perkebunan membeli TBS produksi pekebun mitra melalui kelembagaan pekebun. Untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan sesuai perjanjian kerja sama secara tertulis yang diketahui bupati/walikota serta gubernur, sesuai dengan kewenangannya.
Kewajiban kemitraan ini juga diamanahkan melalui Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022. Tentang tata cara pelaksanaan kemitraan di bidang penanaman modal antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah.
Terakhir adalah Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 tentang tata cara penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun. Di mana pasal 9 mengatur tentang kemitraan plasma dan pasal 10 mengatur tentang kemitraan swadaya.
Sementara Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (P2HP) Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Defris Hatmaja membenarkan adanya surat itu yang ditujukan keperusahaan pabrik sawit yang telah memiliki izin.
"Itu yang sudah terdata dan memiliki izin," kata Defris pada media.
Surat itu berisi tentang implementasi penerapan harga pembelian TBS sawit produksi pekebun. Gubernur Riau mengeluarkan surat yang ditujukan kepada para pimpinan perusahan pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) beberapa hari lalu.
Di mana dalam surat itu tertera juga deretan nama-nama PKS yang ada di Riau. Total ada 285 PKS yang tertera di surat itu.
Dengan demikian, PKS lain yang berdiri di bumi lancang kuning dan tidak terdapat di daftar nama tersebut, berarti belum memiliki izin.
Adapun 285 perusahaan yang telah memiliki izin itu tersebar di 11 kabupaten/kota di Riau. Berikut daftarnya:
49 PKS di Kabupaten Kampar
PT. Abadi Agro Rahmatillah
PT. Adimuka Agro Lestari
PT. Agro Abadi
PT. Air Kamper
PT. Anderson Unedo
PT. Arindo Trisejahtora
PT. Bangun Tenara Risu
PT. Bina Fitri Jaya
PT. Bina Sawit Nusantara
PT. Buana Wiralestari Mas Kijang Mill
PT. Buana Wiralestari Mas Nagasakti Mill
PT. Bumi Mentari Karya
PT. Cikandra Perkasa
PT. Firma Anugrah Sawit
PT. Flora Wahana Tirta
PT. Ganda Buanindo
PT. Graha Prima Lestari
PT. Johan Sentosa
PT. Kampar Alam Mas Inti
PT. Kampar Tunggal Agrindo
PT. Karya Indorata Persada
PT. Kebun Pantai Raja
PT. Kencana Agro Persada
PT. Kharisama Wirajaya Palma
PT. Makmur Paima Lestari
PT. Mandau Alam Lestari
PT. Mira Bumi
PT. Multi Agro Sentosa
PT. Padasa Enam Utama Koto Kamper Mill
PT. Pangkalan Baru Indah
PT. Peputra Masterindo
PT. Perkebunan Nusantara V Sei Galuh
PT. Perkebunan Nusantara V Sei Garo
PT. Perkebunan Nusantara V Sei Pagar
PT. Perkebunan Nusantara V Tandun
PT. Perkebunan Nusantara V Terantam
PT. Ramajaya Pramukti Ramarama Mill
PT. Remula Hijau Mandiri
PT. Riau Kampar Sahabat Sejati
PT. Sekarbumi Alamlestari Tapung Kanan Mill
PT. Sewang Sawit Sejahtera
PT. Sewangi Sejati Luhur
PT. Subur Arum Makmur |
PT. Sungai Pinang Malindo
PT. Tasma Puja
PT. Tunggal Yunus Estate
PT. Wa Karya Pramitra
PT. Yani Bersaudara Sejahtera
PT. Swastisidi Amagra.
46 PKS di Kabupaten Rokan Hulu
CV. Era Sawita
PT. Andika Permata Sawit Lestari
PT. Arya Rama Prakarsa
PT. Citra Bumi Agro
PT. Eka Dura Indonesia
PT. Eluan Mahkota
PT. Ere Mahatomas
PT. Fortus Agro Asia
PT. Gerbang Sawit Indah
PT. Giga Pura Perkasa
PT. Graha Permata Hijau
PT. Gunung Sawit Mas
PT. Hutahean (Rantau Panjang)
PT. Hutahean (Teluk Sono)
PT. Indomakmur Sawit Berjaya
PT. Jabal Perkasa
PT. Karya Samo Mas
PT. Kencana Agro Sejahtera
PT. Kencana Persada Nusantara
PT. Kencana Utama Sejati
PT. Langgak Inti Lestari
PT. Lubuk Bendahara Palma Industri
PT. Mahato Inti Sawit
PT. Merangkai Artha Nusantara
PT. Minyak Ikan Mas Indonesia
PT. Nagamas Argo Mulya
PT. Nagamas Argo Mulya (Take Over PT. Surisenia/ PT. Bun Investama)
PT. Padasa Enem Utama
PT. Padasa Enam Utama
PT. Panca Surya Agrindo
PT. Panca Surya Agro Sejahtera
PT. Perdana intisawit Perkasa
PT. Perdana intisawit Perkasa
PT. Perkebunan Nusantara V Sei Intan
PT. Perkebunan Nusantara V Sei Rokan
PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung
PT. Riau Anugrah Sentosa
PT. Rohul Palmindo
PT. Rohul Sawit Industri
PT. Sawit Asahan Indah
PT. Subur Arum Makmur
PT. Subur Arum Makmur
PT. Sumber Jaya Indah Nusa Coy
PT. Sumber Jaya Indah Nusa Coy
PT. Torganda
PT. Torusganda.
35 PKS di Kabupaten Rokan Hilir
PT. Anugerah Agro Sawit Perkasa (PT. Sawit Leidong Jaya)
PT. Bahana Nusa Interindo
PT. Balam Berlian Sawit
PT. Balam Sawit Sejahtera
PT. Cipta Agro Sejati
PT. Darma Wungu Guna
PT. Djaya Globalindo Sejahtera (PT. Daya Guna Sejahtera)
