Para Penampung CPO di Jalan Lintas Pekan Baru-Dumai 'Ketakutan', 'Kembali Tutup-Senyap karena ada Pemeriksaan dan Razia'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Sejumlah gudang tempat penampung Crude Palm Oil (CPO) dan inti sawit yang beroperasi  di sepanjang jalan lintas Pekan Baru-Dumai persisnya diwilayah Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau mendadak tutup. Sabtu (29/7/2023).

"Sejumlah gudang penampung CPO di Jalan Lintas Pekan Baru-Dumai mendadak tutup."

Dari pantauan dilapangan terlihat gudang (tempat) untuk menampung minyak CPO dan inti sawit di sepanjang jalan lintas Pinggir-Dumai tak lagi ada kegiatan alias tutup.

Warga sekitar ditanya menjawab sudah tutup karena kabarnya ada razia, ucap warga.

"Kayaknya sudah biasa gini bang, kalau ada razia tutup, nanti kalau sudah aman baru buka lagi," kata Rusdi, salah seorang warga Pinggir.  

Usaha tampung CPO dan inti sawit dari mobil truck pengangkut disepanjang jalan lintas Pekan Baru-Dumai diperkirakan memiliki omset besar, akan tetapi legalitas usaha masih dipertanyakan, jika ada razia tutup sudah aman kembali buka.

"Kasus seperti ini murni pidana yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penggelapan."

"Polri perlu koordinasi dari pihak penegak hukum lainnya untuk mengawal kasus distribusi ilegal minyak sawit itu," kata Ir Ganda Mora M.Si, Aktivis Yayasana Sahabat Alam Rimba [Salamba] menyikapi tadi Jumat (28/7).

Dia sependapat dengan DPR yang menyatakan Riau sarang kencing CPO. Dari data ekonom Riau sekitar 25% CPO digelapkan setiap tahunnya dan diekspor melalui pelabuhan tidak resmi.

Dia menilai seharusnya penegak hukum tidak perlu menunggu laporan. Jadi sepertinya pihak kepolisian merasa kesulitan menangani kasus. Karena distribusi CPO ilegal sudah merugikan negara dan perusahaan sawit.

Lain lagi disebutkan Badan Pekerja Nasional [Bakernas] Investigation Coruption Indonesia [ICI], H Darmawi Aris SE Ak mengatakan, total ekspor CPO Riau mencapai 6,5 juta ton per tahun. Sekitar 25% digelapkan.

"Ini merugikan negara karena tidak membayar pajak dan retribusi lainnya," katanya.

Menanggapi maraknya distribusi CPO ilegal di Riau, DPR RI perlu membentuk regulasi perkebunan sawit dengan menyusun Undang-undang untuk mengatur proses tata niaga komoditas sawit dan cpo dan mencegah praktik distribusi ilegal itu.

Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Subagyo mengatakan praktik ilegal distribusi CPO atau biasa disebut "kencing CPO" telah merugikan negara dan pihak perusahaan itu sendiri.

"Kencing CPO marak terjadi di beberapa daerah, seperti di Riau. Kami tengah membentuk regulasi baru untuk mencegah hal ini. DPR RI juga akan membicarakan hal ini dengan Dewan Sawit Nasional," katanya saat dihubungi.

Regulasi itu akan mengatur persoalan tata niaga mulai dari pembukaan lahan, penanaman, panen, distribusi dan hilirisasi.

Dia menjelaskan regulasi tersebut harus menguntungkan negara, perusahaan serta masyarakat untuk dapat meningkatkan perekonomian. Aparat juga diminta untuk tidak tutup mata.

"Untuk menangani kasus ini, Polri ataupun Bea dan Cukai tidak mesti harus menunggu laporan."

Firman mengatakan penanganan pihak penegak hukum juga masih terlihat minim. Riau merupakan salah satu daerah penghasil CPO terbesar di Indonesia.

CPO diekspor ke beberapa negara seperti India, Tiongkok, Malaysia dan Singapura dan lainnya. CPO diekspor ke tol Laut Dumai dan Belawan, Sumatra Utara untuk dipasarkan ke luar negeri.

Tetapi Ganda Mora mengakui, dari informasi yang dirangkum, sebutnya, modus penampungan ilegal ini ‎beroperasi dengan kerjasama antara 'kaki tangan' si 'mafia' CPO dengan para supir dan kernet mobil tangki CPO.

Jadi dimulai dari lokasi penampungan. Ada yang berlokasi dipinggir jalan lintas yang disamarkan dengan warung dan dibelakangnya ditutupi tenda agar kolam CPO tak mudah dilihat. Ada juga yang memilih tersembunyi, tetapi tak jauh dari jalan. Selain membuat bak atau kolam, ada yang memakai drum untuk menampung. (*)