Sekda Syahrial Abdi Jamin Program Prioritas Tetap Jalan Meski Dana dari Pusat Dipotong
Sekdaprov Riau, Syahrial Abdi
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau mengakui pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat berdampak besar terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini.
"Program prioritas di Riau tetap jalan."
“Pasti terpengaruh karena kita termasuk daerah yang cukup bergantung pada dana transfer. Jadi ada rasio dari belanja yang harus kita kurangi dan sesuaikan. Ruang untuk penyesuaian itu ada di APBD-P,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, usai menghadiri rapat paripurna DPRD Riau, Kamis (4/9).
Kondisi ini memaksa Pemprov melakukan efisiensi belanja dengan tetap menjaga agar program-program prioritas tidak terganggu.
Meski ruang fiskal kian menyempit, Pemprov Riau memastikan sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi fokus utama.
Syahrial Abdi menegaskan bahwa penghematan dilakukan secara selektif, tanpa mengganggu belanja wajib dan pelayanan publik.
“Belanja wajib dan dasar tetap kita penuhi. Bahkan pemeliharaan infrastruktur pun, meskipun kena pemangkasan, tetap harus dilakukan agar fungsinya berjalan dengan baik,” jelasnya.
Syahrial juga menyebut, langkah efisiensi ini sejalan dengan kebijakan nasional yang turut mengurangi anggaran pemeliharaan.
Menurutnya, Gubernur Riau telah memberikan arahan tegas agar pelayanan publik tidak boleh terganggu oleh penyesuaian anggaran tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Syahrial juga menyinggung soal evaluasi kinerja legislatif dan eksekutif selama masa sidang sebelumnya.
Ia menyebut masih ada beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang menjadi pekerjaan rumah, termasuk beberapa yang tertunda dari tahun sebelumnya.
“Mudah-mudahan dengan sisa waktu yang ada, produk hukum yang harus menjadi legislasi daerah bisa kita selesaikan dengan baik,” katanya.
Terkait rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), Syahrial menyampaikan bahwa dokumen perencanaan strategis tersebut telah rampung dan akan menjadi pijakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke depan.
“Ruang fiskal memang terbatas, tapi komitmen kita tidak berubah. Program-program prioritas yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat akan tetap dijaga dan dijalankan,” tegasnya. (*)
