Sekdaprov Riau Dorong Pasar Murah, 'untuk Tangkal Lonjakan Inflasi dan Jaga Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Puluhan warga mendatangi pasar murah yang diadakan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) Riau.

"Pasar murah untuk tangkal lonjakan inflasi juga untuk jaga stabilitas harga kebutuhan pokok."

“Tadi beli ayam beku 1 Kg, minyak goreng, susu kaleng, dan teh satu kotak total semuanya Rp60 ribu. Harganya lebih murah dari saya biasa beli di pasar,” diakui salah satu warga, Dewi.

Program pasar murah jelang Ramadhan tersebut merupakan angin segar dan bermanfaat bagi masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Dinilai dapat membantu masyarakat, Dewi pun berharap pemerintah bisa melaksanakan pasar murah secara rutin setiap bulan.

“Ya kalau bisa sih setiap bulan ada pasar murah seperti ini,” tutup Dewi.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) Riau, M Taufiq OH menyebutkan Pemprov Riau akan mengalokasikan anggaran Rp1,3 miliar untuk kegiatan pasar murah selama tahun 2024.

"Disperindagkop UKM buat pasar murah selama 2024."

"Sebagai upaya menjaga stabilitas harga sembako dan menurunkan inflasi, Pemprov riau menganggarkan Rp1,3 miliar untuk pasar murah di kabupaten/kota," kata M Taufiq OH, Senin (29/1/2024).

Dikatakannya, untuk lokasi pelaksanaan pasar murah, pihaknya belum menentukan. Namun, akan diutamakan pada daerah yang terjadi inflasi.

"Tujuannya kan untuk mengintervensi inflasi, jadi nanti akan digelar pada daerah yang sedang terjadi inflasi, supaya harganya dapat normal," ungkapnya.

Dengan anggaran tersebut, lanjut Taufiq, pihaknya menargetkan akan melaksanakan pasar murah di beberapa titik.

Nantinya, selain menggunakan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) Riau, pasar murah juga didukung dengan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Jadi selain menggunakan APBD kita juga nantinya mendapatkan dukungan dari APBN. Jika nantinya anggaran untuk kegiatan pasar murah sudah habis, namun masyarakat masih memerlukan intervensi dari pemerintah untuk menurunkan inflasi. Maka bisa mengajukan anggaran untuk melaksanakan kegiatan serupa melalui dana biaya tak terduga (BTT)," tutupnya.

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi [Sekdaprov] Riau, SF Hariyanto sebelumnya telah mengeluarkan instruksi tegas kepada Disperindagkop-UKM Provinsi Riau untuk segera menyelenggarakan pasar murah di wilayah tersebut.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau per 1 Desember 2023, Riau mencatat tingkat inflasi sebesar 3,26 persen (Y-on-Y) dari November 2022 hingga November 2023.

Situasi ini dipicu kenaikan indeks harga konsumen (IHK) di tiga kota Riau, yakni Pekanbaru, Dumai dan Tembilahan, yang mencapai 116,70.

Menilik rincian inflasi di ketiga kota tersebut, Kota Pekanbaru menyumbang sebesar 3,22 persen dengan inflasi bulanan sebesar 0,71 persen.

Sementara Kota Dumai mencatat inflasi sebesar 3,71 persen dengan kenaikan bulanan sebesar 0,80 persen, dan Kota Tembilahan sebesar 2,38 persen dengan inflasi bulanan 0,54 persen.

Beberapa komoditas yang menjadi penyebab dominan inflasi Y-on-Y pada November 2023 meliputi cabai merah, beras, rokok kretek filter, mobil, emas perhiasan, sewa rumah, cabai rawit, angkutan udara, kontrak rumah, kentang, minyak goreng dan bawang putih.

Menghadapi situasi tersebut, Sekdaprov Riau memandang pentingnya penyelenggaraan pasar murah sebagai langkah antisipatif.

"Sekarang inflasi kita (riau) sudah 3,26 persen. Kalau tidak diantisipasi, bahaya. Maka saya minta Disperindagkop UKM riau untuk lakukan pasar murah. Segera," pintanya Sekda.

Sekdaprov Riau juga mengumumkan rencana Pemprov Riau untuk menggelar pasar murah sebanyak 12 kali lagi. Tujuannya adalah menjaga agar angka inflasi di Bumi Lancang Kuning tidak mengalami kenaikan yang lebih signifikan.

"Pasar murah kita digelar 12 kali lagi. Lakukan serangan kepada seluruh daerah-daerah dengan menggelar pasar murah, beras murah, dan lainnya. Jadi, diharapkan jangan sampai terjadi inflasi di Riau ini," pungkasnya.

Menurutnya, pasar murah untuk jaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasaran.

Sebagai upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pangan di pasaran, Pemprov Riau merasa perlu kembali menggelar pasar murah 2024.

Kegiatan yang mempertemukan antara pelaku UMKM dengan masyarakat tersebut sebagai upaya membantu masyarakat dalam menyediakan barang dan kebutuhan pokok. Baik berupa sembako maupun kebutuhan lainnya dengan harga yang terjangkau.

SF Hariyanto menyampaikan bahwa waktu penyelenggaraan pasar murah memang ada alasannya tersendiri. Yakni karena saat ini ada kecenderungan tingkat kebutuhan masyarakat meningkat, terutama bahan pokok berupa pangan dan sandang.

“Dimasa pandemi Covid-19 kemarin, merupakan bentuk tantangan besar bagi kita semua bagaimana menjaga diri dengan terus memperhatikan protokol kesehatan harus tetap beraktivitas," ujarnya.

"Kita semua saling bersinergi mengoptimalkan semua sumber daya yang kita miliki. Gelaran Pasar Murah diantara upayanya untuk menggerakkan kembali perekonomian mikro,” sambungnya.   

Ditambahkan SF Hariyanto, diantara upaya Pemprov agar distribusi barang lancar terkendali dan memaksimalkan potensi daerah adalah dengan membuat kegiatan pasar murah. Oleh karena itu, pengusaha terutama skala besar dihimbau agar dapat ikut berpartisipasi untuk meramaikannya.

“Jika memungkinkan, partisipan pasar murah bukan hanya terbatas untuk karyawannya saja, tapi juga terbuka untuk masyarakat umum. Kepada pelaku usaha terutama distributor, grosir, agen, pengecer monggo bisa menambah stoknya diatas kebutuhan normal. Tujuannya supaya ketersediaan barang kebutuhan masyarakat tercukupi dan tidak menaikkan harga diluar perhitungan wajar,” tuturnya.   

Menurutnya, banyak manfaat yang dapat dipetik dalam kegiatan pasar murah, baik secara sosial maupun ekonomis. Seperti menumbuhkan kepedulian sosial dan lingkungan terhadap yang membutuhkan.

Berikut tersedianya barang kebutuhan dalam jumlah cukup dengan harga wajar dan terjangkau oleh masyarakat. Secara otomatis, arus distribusi barang menjadi lancar dan terkendali. Sehingga diharapkan mampu mencegah tindakan spekulatif oleh pihak yang kurang bertanggung jawab. (*)