Sekum DPH LAMR, Datuk H Jonnaidi Dasa Jenguk Warga Riau dan Jambi Berkemah di Kemenhut

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (Sekum DPH LAMR) Provinsi Riau, Datuk H. Jonnaidi Dasa, atas nama lembaga, menjenguk warga Riau dan Jambi yang berkemah di Kementerian Kehutanan, Jakarta.

"Warga Riau dan Jambi berkemah untuk bertahan hidup di Jakarta dalam memperjuangkan aspirasi berkaitan dengan persoalan hutan dan lahan."

“Memang tidak khusus menjenguk mereka saya datang ke Jakarta, karena memang ada beberapa agenda lain. Tapi tentu, menjenguk mereka cukup penting, sebab bagaimanapun mereka adalah anak-kemanakan LAMR yang berjuang untuk kehidupan,” kata Datuk Jonnaidi menjawab media Kamis petang, ketika baru tiba kembali dari ibu kota negara.

Menurut dia, pihaknya menjenguk warga tersebut pada Rabu malam. Puluhan tenda terlihat berjejer di bawah pohon-pohon di kementerian itu, berisi lebih dari 300 orang.

Mereka menggunakan fasilitas seadanya, termasuk makan dan minum maupun keperluan lainnya.

“Sudah lebih dari sepekan mereka berada di sana, ” kata Datuk Jonnaidi.

Untuk sampai ke lokasi warga Riau dan Jambi berjalan kaki hampir dua pekan.

Biaya untuk ini, termasuk berkemah di Jakarta, diperoleh dari urunan warga. Puluhan orang di antara mereka sudah mulai terserang penyakit.

Datuk Jonnaidi Dasa sempat berdialog dengan beberapa waga, terutama pimpinannya yakni Muhamad Ridwan. Mereka mengaku tidak akan pulang sebelum permintaan mereka dikabulkan.

Di antara permintaan mereka adalah bagaimana kebijakan kehutanan berpihak kepada masyarakat. Contohnya di Riau, terdapat sekitar 1,8 juta hektar hutan yang menjadi kebun secara ilegal.

Seharusnya, fungsi hutan dikembalikan, bukan justru memutihkan sebagaimana diatur dalam undang-undang cipta kerja.

Begitu juga dalam pemulihan hutan yang diperuntuklan bagi masyarakat sebagai mitra perusahaan. Seharusnya, masyarakat memiliki hak milik terhadap hutan secara otonom.

Menurut Datuk Jonnaidi Dasa, ihwal yang disuarakan warga tersebut sudah lama dikumandangkan.

LAMR sendiri, bekerja sama dengan pemerintah daerah secara khusus telah memetakan masalah sengketa lahan dan hutan itu.

Setidak-tidaknya ada 80-an titik kawasan yang terdata sementara, malahan sebuah lembaga swadaya masyarakat mencatat sampai 300 titik. Selalu disebut, Riau menempati urutan atas dalam masalah sengketa lahan di Indonesia.

“Terus terang, LAMR sudah dua pekan mengirim surat kepada Menteri Kehutanan antara lain untuk membicarakan hal ini. Tentu kami punya harapan bagaimana persoalan kehutanan dengan masyarakat dapat diselesaikan, apalagi dalam suatu pernyataannya, Menhut akan menyelesaikan kasus hutan di masyarakat secara adat, ” kata Jonnaidi. (*)