Selain Mutasi Pejabat Eselon II, III dan IV Juga Perombakan Besar-besaran di Pemprov Riau, 'Sebagai Strategi Plt Gubri, Tapi Ditentang Legislatif'

PEKANBARU -  Usai melantik dan memutasi puluhan pejabat eselon III dan IV beberapa hari yang lalu, kini perombakan untuk eselon II mulai bergaung di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

"Mutasi pejabat eselon II, III dan IV juga dilakukan perombakan besar-besaran di di lingkungan Pemprov Riau."

"Dalam waktu dekat ini pejabat eselon II juga akan dievaluasi. Kami sudah mendapatkan izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto.

Isu mutasi gelombang tiga itu lagi-lagi membuat publik heboh. Pasalnya pada 31 Oktober 2023 lalu Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar telah melakukan perombakan para pejabat padahal sudah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai gubernur demi mengikuti Pileg 2024.

Kemudian pada 10 November 2023 atau tak sampai dua pekan usai perubahan yang dilakukan Syamsuar, wakilnya Edy Natar Nasution melakukan perombakan. Edy yang diangkat menjadi Plt Gubri kembali melantik dan memutasi beberapa pejabat.

Tetapi Komisi I DPRD Riau yang membidangi hukum dan pemerintahan menyuarakan ketidaksetujuannya.

Perombakan yang dilakukan pimpinan di Pemprov Riau dianggap hanya membuat kegaduhan.

"Sudahlah, jangan lagi buat kegaduhan," kata Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, Selasa (14/11.

Eddy meminta agar para pejabat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibiarkan menyelesaikan tugas serta kewajiban mereka mengingat masa tutup buku akhir tahun sudah semakin dekat.

"Beri kesempatan OPD menyelesaikan kegiatan yang sudah direncanakannya. Tinggal satu bulan saja, tanggal 15 Desember sudah tutup buku kegiatan tahun ini," ujarnya.

Eddy mengaku pihaknya juga sudah melakukan komunikasi dengan KASN di Jakarta terkait kegaduhan di Pemprov Riau ini. Selain itu mereka juga berencana untuk mendatangi Kemendagri dan BKN.

"Kita tidak mau kegaduhan mutasi ini menghambat capaian kinerja dan visi misi Riau ke depan. Kita juga meminta aparat hukum memberikan atensi. Karena ada laporan yang masuk ke komisi ada yang aneh juga soal mutasi ini," sebut Eddy.

Kepada kepala daerah yang berwenang, Eddy meminta kebijaksanaan dan tidak memperlihatkan arogansi kekuasaan semata.

Sebab, apa pun alasannya, mengingat waktu yang sangat singkat dan agenda padat di akhir tahun ini untuk menyelesaikan kegiatan 2023 dan penyusunan APBD 2024, perombakan para ASN tersebut hanya memberi kesan balas dendam.

"Karena sebanyak 30 orang lebih pejabat yang terkena non job dan empat orang yang terkena demosi, membuat pejabat kita terkena psikologisnya. Ini jelas bukan untuk penataan birokrasi yang lebih baik dan pencapaian kinerja," pungkas Eddy. (*)