Selain Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, Pemko Juga Diminta Bentuk Unit Gerak Cepat dan Bangun Embung untuk Tekan Banjir

PEKANBARU — Menghadapi cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyiagakan langkah antisipatif guna mengurangi risiko bencana hidrometeorologi.

"Pemko diminta bentuk unit gerak cepat dan bangun embung untuk tekan banjir."

"Saat ini lebih dari Rp40 miliar anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) disiapkan dan standby di Pemerintah Kota Pekanbaru," kata Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho.

Potensi banjir dan tanah longsor diperkirakan meningkat seiring tingginya curah hujan yang melanda wilayah Pekanbaru.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.

Untuk memastikan kesiapan penanganan bencana, Pemko Pekanbaru menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang nilainya mencapai lebih dari Rp40 miliar.

Dana tersebut disiagakan sebagai langkah cepat jika sewaktu-waktu terjadi musibah.

Agung Nugroho menyebutkan, anggaran BTT tersebut dalam kondisi aman dan belum mengalami pemangkasan.

Ia menegaskan, kesiapan dana menjadi prioritas utama agar penanganan bencana dapat dilakukan tanpa hambatan. Menurutnya, seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi darurat harus sudah dipersiapkan sejak dini.

"Saya minta urusan bencana dan musibah, dananya harus selalu siap," tegasnya.

Selain dukungan anggaran, Pemko Pekanbaru juga meningkatkan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, terutama untuk penanganan banjir, evakuasi, dan pengungsian warga.

Agung menambahkan, berdasarkan prakiraan BMKG, curah hujan cukup tinggi diperkirakan berlangsung hingga Januari 2026. Oleh karena itu, pemerintah kota terus melakukan pendataan kebutuhan yang diperlukan jika terjadi bencana.

"Mulai dari sarana evakuasi hingga kebutuhan pengungsian sudah kami siapkan sebagai langkah antisipasi," pungkasnya.

Sementara anggota dewan minta untuk antisipasi bencana hidrometeorologi,Pemko Pekanbaru segera bentuk unit gerak cepat

"Kita minta pemko pekanbaru untuk membentuk satgas dan unit gerak cepat yang standby setiap saat dalam mengantisipasi penanggulangan bencana alam. Kita juga mengimbau kepada semua masyarakat Pekanbaru, terutama para RT dan RW agar tetap berkoordinasi dengan Linmas dan Bhabinkamtibmas setempat dalam mengantisipasi tanggap darurat bencana alam di Pekanbaru ini," kata Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri (TAF)i, Rabu (17/12)

Ia  meminta Pemko Pekanbaru untuk membentuk satgas dan unit gerak cepat. Ini penting untuk mengantisipasi dan menanggulangi potensi terjadinya bencana hidrometeorologi.

Permintaan Azwendi tersebut juga merujuk kepada Keputusan Walikota (Wako) Pekanbaru, Nomor 1055 Tahun 2025 sebagai langkah antisipatif menghadapi dinamika cuaca dan potensi bencana hidrometeorologi di Kota Pekanbaru.

Sementara terkait adanya larangan Walikota Pekanbaru kepada para ASN untuk berpergian ke luar kota terutama ke daerah yang rawan bencana juga disambut baik oleh politisi Demokrat ini.

Di mana diketahui, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, melarang pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat dan lurah bepergian keluar kota sampai 5 Januari 2026.

Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho MM mengatakan, larangan tersebut dimuat melalui Surat Edaran (SE) yang telah diterbitkan pemerintah kota setempat. 

Larangan bepergian keluar kota bagi pejabat itu sehubungan dengan status Pekanbaru yang sudah siaga bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor dan angin puting beliung. 

"Dengan adanya intruksi dari Wali kota Pekanbaru terkait larangan ASN untuk pergi meninggalkan kota Pekanbaru sampai batas waktu yang ditetapkan, maka hal ini kita sangat setuju. Namun apabila ada kepala OPD dan ASN meninggalkan kota Pekanbaru ini, maka perlu diberikan sanksi berat walaupun ASN tersebut mengambil cuti dan sebagainya," ungkap Azwendi Fajri.

Azwendi juga mengimbau masyarakat untuk melakukan hal yang sama. Di mana tidak melakukan kunjungan atau liburan di tengah kondisi cuaca ekstrem seperti saat ini.

"Kepada masyarakat kota Pekanbaru, kita hanya menghimbau agar tetap beraktivitas di kota Pekanbaru, jika ingin berlibur dan nataru tetaplah beraktivitas di Pekanbaru," imbau Azwendi Fajri.

Begitu juga disebutkan anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Hamdani MS SIP. 

Ia minta Pemko Pekanbaru segera bangun embung untuk tekan banjir.

"Kami memberikan masukan, selain perbaikan drainase, Pemko juga perlu mempertimbangkan pembangunan embung di beberapa lokasi," kata Hamdani.

Menurutnya, Pemko Pekanbaru segera menyiapkan langkah konkret dalam mengurangi risiko banjir, salah satunya dengan membangun embung atau kolam penampungan air di sejumlah titik rawan banjir di Pekanbaru.

Ia menilai embung dapat menjadi solusi tambahan untuk menampung limpahan air hujan saat curah hujan tinggi, sehingga aliran air tidak langsung meluap ke jalan maupun kawasan permukiman warga.

Hamdani menilai, penanganan banjir tidak cukup hanya dengan perbaikan drainase.

Dengan adanya embung, debit air yang besar saat hujan deras dapat dialihkan terlebih dahulu, sehingga risiko genangan dan banjir dapat ditekan.

"Embung ini sebagai tempat penampungan air, jadi derasnya air hujan dan genangan bisa dialirkan ke embung yang nantinya dibuat," ujarnya.

Politisi PKS ini berharap, usulan pembangunan embung tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemko Pekanbaru sebagai bagian dari solusi menyeluruh penanganan banjir di Kota Pekanbaru.

"Kita berharap ini bisa dilaksanakan oleh Pemko Pekanbaru untuk menyelesaikan masalah banjir, tentu disamping rekomendasi-rekomendasi lainnya yang datang dari masyarakat maupun DPRD," tutup Hamdani. (rp.ind/*)