Selama Pandemi, 154.251 Kasus Covid-19 Terdeteksi, Dewan: 'Tingkatkan Akses Layanan Kesehatan Masyarakat'

PEKANBARU - Selama pandemi Covid-19, Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Riau mencatatkan ada sebanyak 154.251 orang yang terkonfirmasi virus Covid-19.

"Selama pandemi, 154.251 kasus Covid-19 terdeteksi di Riau."

"Berdasarkan data yang ada, selama pandemi di Riau terdapat 154.251 kasus. Dengan rincian, 149.441 orang sudah sembuh, sedangkan 4.529 orang meninggal dunia," kata Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Riau, Zainal Arifin, Rabu (7/12).

Sedangkan, pasien yang masih menjalani isolasi, yakni 227 orang isolasi mandiri dan 54 orang rawat di rumah sakit.

"Kemarin, per tanggal 6 Desember, ada penambahan 40 kasus terkonfirmasi, 36 pasien sembuh dan terdapat 1 penambahan pasien yang dinyatakan meninggal dunia karena Covid-19," jelasnya.

Sementara itu, untuk Suspek yang Isolasi mandiri berjumlah 200 orang, Isolasi di RS berjumlah 12 orang, Selesai Isolasi berjumlah 167.680 orang,meninggal berjumlah 583 orang.

"Untuk total Suspek berjumlah 168.475 orang," jelasnya, seperti yang dilansir dari mcr.

Mengingat pandemi ini belum usai, Kadiskes Riau ini pun mengimbau masyarakat agar segera melaksanakan vaksinasi dan disiplin prokes. "Menjaga prokes adalah kewajiban kita bersama, jangan abai," imbaunya. 

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Ir Nofrizal MM mengingatkan Pemko Pekanbaru memaksimalkan layanan kesehatan, khususnya untuk masyarakat kurang mampu.

Sudah ada anggaran Rp280 miliar di APBD Pekanbaru 2023 yang diperuntukkan untuk layanan kesehatan masyarakat.

"Kita minta pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu dimaksimalkan," kata Nofrizal.

Dalam mengalokasikan anggaran pelayanan dasar, khususnya bidang kesehatan, merupakan salah satu prioritas pada urusan wajib, sebagaimana diamatakan UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

"Makanya, kita mengharapkan anggaran sebesar Rp280 miliar yang sudah disahkan di APBD 2023 dapat dioptimalkan untuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakatdalam mewujudkan visi kesehatan yaitu terwujudnya pekanbaru sehat menuju masyarakat sejahtera," ujarnya.

Diharapkan juga dapat memperhatikan pelaksanaan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat, melalui kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP.

Serta melalui sub kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit, puskesmas dan pembangunan fasilitas kesehatan lainnya, beserta sarana dan prasarana pendukunnya, pengadaan alat kesehatan, obat dan vaksin di puskesmas.

Selain itu, kata Nofrizal, peningkatan kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP melalui sub kegiatan pelayanan ibu hamil, kesehatan ibu bersalin, kesehatan bayi baru lahir, kesehatan balita dan kesehatan pada usia pendidikan dasar.

Kemudian, usia produktif, usia lanjut dan pelayanan kesehatan penderita hipertensi, diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa, orang tuberkulosis, serta pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV dan covid-19.

"Peningkatan program pengawasan kesediaan farmasi, alat kesehatan serta makanan dan minuman, khususnya kegiatan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat terdisional dan kegiatan penerbitan sertifikat laik higienes," tuturnya.

"Juga, sanitasi tempat pengelolaan makanan seperti jasa boga, rumah makan, restoran dan depot air minum, karena saat ini banyak produk obat-obatan, makanan dan minuman yang beredar tidak memenuhi standar kesehatan. Ini juga harus diperketat," tambahnya.

Untuk program peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan,dimintanya pemerintah sudah mulai merencanakan pembebasan lahan di setiap kecamatan guna pembangunan puskesmas, puskesmas pembantu dan posyandu.

"Kami melihat kota pekanbaru masih sangat membutuhkan tambahan sarana dan prasarana tersebut di setiap kecamatan," sebutnya. (*)