Seleksi Kepala OPD Pemko Pekanbaru Sepi Peminat, 'Pelamar Masih Enggan Mendaftarkan Diri'

PEKANBARU – Seleksi terbuka untuk mengisi posisi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Pekanbaru rupanya masih sepi peminat.

"Seleksi Kepala OPD Pemko Pekanbaru masih sepi peminat."

"Saat ini memang belum ada pendaftar, mungkin masih persiapan berkas,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru, Irwan Suryadi.

Hingga Jumat sore, belum ada satu pun pelamar yang mendaftarkan diri, meskipun proses pendaftaran telah dibuka sejak 21 Oktober 2024.

Seleksi ini diadakan untuk mengisi empat jabatan strategis yang hingga kini kosong karena belum ada pejabat definitif yang mengisi.

Posisi tersebut meliputi Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Pertanahan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pekanbaru.

Irwan Suryadi, berharap minimnya pendaftar ini hanya sementara karena calon pelamar mungkin masih dalam tahap mempersiapkan berkas administrasi yang diperlukan.

Para calon pelamar masih memiliki waktu hingga 4 November 2024 untuk mendaftarkan diri. Seleksi jabatan eselon II ini dipandang mendesak karena kekosongan di posisi kepala dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru telah berlangsung cukup lama.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, menekankan pentingnya seleksi ini agar posisi-posisi yang kosong segera diisi oleh pejabat definitif.

Menurut Risnandar, penunjukan pejabat definitif diperlukan untuk menjaga kelancaran pelayanan dan memastikan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan program-program OPD pada tahun depan.

“Kita perlu memastikan program tahun depan berjalan optimal, dan ini memerlukan pejabat definitif di posisi-posisi penting. Saya tidak ingin ada jabatan yang kosong lagi,” tegas Risnandar.

Ia juga memastikan bahwa seleksi ini telah mendapatkan izin dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Ketiadaan pejabat definitif di OPD berpotensi memengaruhi jalannya program-program prioritas. Kepala OPD yang hanya diisi oleh pelaksana tugas (Plt) tidak dapat mengambil keputusan penuh seperti yang bisa dilakukan oleh pejabat definitif.

Dengan seleksi ini, Pemerintah Kota Pekanbaru berharap keempat posisi dapat diisi sebelum akhir tahun, sehingga rencana dan program OPD di tahun depan bisa berjalan tanpa kendala.

Bagi masyarakat Pekanbaru, seleksi ini diharapkan akan membawa dampak positif terhadap pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan, lingkungan, pertanahan, serta kebijakan politik dan kesatuan bangsa. 

Seleksi terbuka jabatan untuk mengisi posisi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Pekanbaru ternyata sepi peminat.

Pendaftar masih tidak ada hingga Jumat 25 Oktober 2024 sore.

Padahal pendaftaran seleksi jabatan ini sudah dibuka sejak 21 Oktober 2024 lalu. Ada seleksi ini untuk mengisi empat jabatan kepada OPD yang kosong karena belum ada pejabat defenitif.

Keempat jabatan tersebut yakni Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru. Dua posisi lagi yakni Kepala DLHK Kota Pekanbaru dan Kepala Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru.

"Saat ini memang belum ada pendaftar, mungkin masih persiapan berkas," terang Kepala BKPSDM Kota Pekanbaru, Irwan Suryadi kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat sore.

Menurutnya, para peserta seleksi terbuka jabatan ini masih punya waktu beberapa hari lagi. Mereka bisa mendaftar hingga 4 November 2024 mendatang.

Seleksi jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru akhirnya bergulir. Adanya seleksi ini untuk mengisi posisi jabatan kepala dinas dan badan yang sudah lama kosong.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa menilai seleksi jabatan ini mesti berjalan untuk mengisi kekosongan jabatan.

Ia menyebut bahwa seleksi jabatan ini sudah mendapat lampu hijau dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Proses seleksi jabatan pun bisa dilakukan tehadap empat posisi jabatan itu.

"Tentu ini kita prioritaskan  yang sudah lama kosong, agar bisa diisi pejabat defenitif pada tahun 2025 nanti," ulasnya.

Dirinya menilai ketika diisi pejabat defenitif. Ia tidak ingin pelayanan di OPD itu terganggu karena belum adanya pejabat defenitif hingga tahun depan.

Kebijakan defenitif tentu kebijakan lebih penuh. Kondisi Ini jelas berbeda ketika OPD dipimpin oleh pelaksana tugas.

"Program kita di tahun depan berjalan, tentu perlu diisi pejabat defenitif. Jangan ada lagi jabatan yang kosong," ujarnya. (*)