Seleksi Ketat Kepsek SMA/SMK Riau, yang Tersisa 821 Guru Berebut dan Bersaing dari 9 Ribu Pendaftar

PEKANBARU - Seleksi calon kepala sekolah SMA dan SMK negeri di Provinsi Riau berlangsung ketat. Antusiasme para guru dan tenaga pendidik tercatat sangat tinggi, dengan jumlah pendaftar yang jauh melampaui kursi jabatan yang tersedia.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengungkapkan bahwa sejak awal proses pendaftaran, minat peserta sudah menunjukkan angka yang mencolok.

Dari sekitar 9 ribu pendaftar yang memenuhi syarat administrasi dan mendaftar melalui sistem, jumlah tersebut kemudian diseleksi hingga mengerucut menjadi 800 peserta.

“Kita apresiasi peminatnya cukup banyak. Setelah dicek secara administrasi, ada sekitar 9 ribu yang memenuhi syarat. Dari jumlah itu, diseleksi lagi hingga menjadi 800 peserta,” ujar Syahrial, Selasa (3/2).

Seiring berjalannya tahapan seleksi, jumlah peserta kembali menyusut. Hingga Selasa 3 Februari 2026, tercatat sekitar 500 peserta masih bertahan dan bersaing untuk memperebutkan 69 posisi kepala sekolah SMA dan SMK negeri di berbagai daerah di Riau.

“Informasi terbaru, pesertanya mengerucut lagi menjadi sekitar 500 orang. Jumlah ini masih besar karena lowongan yang dibuka hanya 69 posisi,” jelasnya.

Syahrial menegaskan, seluruh proses seleksi dilakukan secara transparan dan berbasis sistem, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Ia memastikan tidak ada intervensi dari pihak mana pun selama tahapan seleksi berlangsung.

“Semua seleksi melalui sistem. Jika nantinya sudah mengerucut hingga tiga besar, bisa saja dilakukan tes wawancara. Namun itu pun masih menunggu arahan pimpinan. Yang jelas, saat ini proses seleksi masih berjalan,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan Riau telah melakukan verifikasi berkas pendaftaran calon kepala sekolah yang dijadwalkan berlangsung hingga 30 Januari 2026.

Pada tahapan tersebut, tercatat 821 peserta bersaing untuk mengisi 69 jabatan kepala sekolah SMA dan SMK negeri.

Untuk menjaga integritas proses seleksi, Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, secara khusus meminta Sekdaprov Riau mengawasi seluruh jajaran yang terlibat.

Ia menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam setiap tahapan seleksi.

“Saya sudah minta Sekda untuk mengingatkan jajarannya agar bekerja dengan baik dan berintegritas. Kalau tidak, tentu ada risikonya,” tegasnya.

SF Hariyanto juga mengingatkan para peserta agar tidak mudah percaya kepada oknum atau calo yang mengaku dapat meloloskan dalam seleksi.

“Jangan percaya calo-calo yang mengaku tim ini atau tim itu. Tidak ada. Semua bohong. Bekerjalah dengan baik dan benar, pimpinan pasti menilai,” ujarnya.

Ia bahkan membuka ruang pelaporan bagi siapa pun yang menemukan praktik tidak sehat selama proses seleksi berlangsung, dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.

Di tengah besarnya alokasi anggaran pendidikan dari APBD, DPRD Riau menekankan agar seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) berjalan objektif, transparan, dan bebas intervensi, sehingga menghasilkan pemimpin sekolah yang benar-benar kompeten.

Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet menilai, penempatan kepala sekolah bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan keputusan strategis yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan daerah.

“Ini menyangkut masa depan pendidikan Riau. Kita ingin kepala sekolah yang punya kelas, sesuai dengan profesinya, dan memiliki akreditasi yang jelas,” kata Indra.

Menurut Indra, mutu pendidikan tidak hanya bergantung pada kurikulum, tetapi juga pada kapasitas kepemimpinan di tingkat sekolah.

Karena itu, DPRD mendorong penilaian seleksi dilakukan secara mendalam, mencakup integritas, kapasitas manajerial, dan rekam jejak.

Ia juga mengingatkan, anggaran pendidikan bersifat mandatori dan tidak terpengaruh pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD). Dengan anggaran besar tersebut, hasil seleksi kepala sekolah dinilai harus sepadan.

“Kami di DPRD ingin ada perubahan ke arah yang lebih objektif. Tidak ada intervensi dalam seleksi ini, sehingga yang terpilih benar-benar berdasarkan kemampuan dan kompetensi,” tegasnya.

Saat ini, terdapat 69 sekolah di Riau yang masih dipimpin pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah. Pemerintah Provinsi Riau menargetkan posisi tersebut segera diisi pejabat definitif.

Kadisdik Riau, Erisman Yahya menyebut, proses seleksi sedang berjalan di bawah koordinasi Sekdaprov Riau. Targetnya, pengumuman kepala sekolah definitif dilakukan paling lambat 9 Februari 2026 mendatang.

“Target kami 9 Februari mereka sudah definitif semua, tapi masih bisa berubah tergantung prosesnya, lebih cepat lebih baik,” ujar Erisman.

Ia menambahkan, percepatan ini juga merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Pendidikan agar sekolah yang dipimpin Plt segera memiliki kepala sekolah definitif.

“Kita mengikuti arahan dari kementerian pendidikan, kementerian pendidikan meminta sekolah-sekolah yang dijabat Plt itu segera diisi pejabat definitif,” jelasnya.

Minat mengikuti seleksi tergolong tinggi. Tercatat 809 pendaftar dari berbagai sekolah di Riau, ditambah 12 peserta yang telah memiliki Sertifikat Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS), sehingga total mencapai 821 orang.

Erisman menegaskan, seleksi dilakukan berdasarkan rekam jejak dan prestasi, dibuktikan melalui dokumen pendukung masing-masing calon.

“Tetap berdasarkan rekam jejak dan prestasi, makanya semua dilampirkan, sertifikat dan prestasi lainnya,” tukasnya.

Ia menambahkan, peserta yang sudah mengantongi sertifikat calon kepala sekolah akan menjadi pertimbangan khusus dalam penilaian.

Besarnya jumlah peserta dan sorotan DPRD membuat seleksi ini menjadi ujian transparansi bagi tata kelola pendidikan di Riau. (rp.sul/*)