'Semua Kendaraan Harus Tenaga Listrik', Tapi Masih ada Kendala untuk Penyeragaman Ditengah Krisis Energi Dunia Saat Ini

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berencana mengonversi semua kendaraan berbahan bakar bensin menjadi tenaga listrik di tengah krisis energi dunia. Presiden berujar, gagasan itu merupakan 'game changer'.

Menurut pengamat, agar ide tersebut bisa diwujudkan, ada sejumlah kendala yang harus diatasi.

Dalam diskusi bersama sejumlah pentolan media nasional, setidaknya ada dua tujuan Presiden Prabowo dalam gagasan konversi mobil listrik.

"Saya ingin total [dalam kendaraan] listrik," ungkap Prabowo dalam diskusi itu.

Lebih lanjut, Prabowo menggagas, "Semua motor kita akan konversi menjadi motor listrik, semua mobil, semua truk, semua traktor harus tenaga listrik."

Tujuan dalam sudut pandang ekonomi, tertuang dalam perkataan Prabowo yang menyebut "Jadi nanti orang kaya yang punya Lamborghini, Ferari, silakan lo pakai bensin lo bayar aja [sesuai] harga [minyak] dunia."

Sementara, cita-citanya adalah sumber listrik itu berasal dari sumber energi terbarukan, seperti yang ia ungkap, "Saya inginnya listriknya itu dari [tenaga] matahari."

Kata Presiden Prabowo dalam diskusi di akun YouTube-nya yang berjudul 'Presiden Prabowo Menjawab!!!', paling tidak dalam dua tahun, Indonesia harus punya pembangkit listrik tenaga surya yang menghasilkan 100 GW (Gigawatt) listrik.

Di pinggiran Jakarta, masuk gang sempit berkelok, Haliman, 55 tahun, pengemudi ojek daring, sesekali memencet klakson agar orang-orang di gang itu tahu bahwa ada motor yang sedang melaju.

Hal itu ia lakukan karena suara mesin sepeda motornya nyaris tak terdengar orang-orang di sekitarnya.

Haliman mengaku mengeluarkan uang untuk mengisi daya listrik motornya tak lebih dari Rp10.000. "Sebelum pakai motor listrik, setiap hari isi bensin Rp60.000, sekarang ngecas sampai baterai penuh empat jam, cuma keluar Rp8.000," kata Haliman.

Haliman kini bisa menghemat hampir 90% pengeluarannya untuk bahan bakar kendaraannya semenjak beralih ke tenaga listrik.

Namun, setiap hari Haliman harus menyediakan uang sebesar Rp55.000 untuk mencicil motor listriknya itu selama 1,5 tahun, dalam skema kredit sepeda motor listrik yang ia ambil.

Motor listrik yang ia beli bergaransi dua tahun, sementara untuk baterainya bergaransi lima tahun. "Kalau sudah lepas masa garansi, terus baterai rusak, harganya bisa sampai puluhan juta," tambahnya.

Motor listrik Haliman adalah satu dari 236.000 motor lisrik di Indonesia.

Angka itu sangat mini jika dibandingkan dengan 139.450.013 sepeda motor berbahan bakar fosil di Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik Nasional (BPS).

Adapun mobil listrik jumlahnya sekitar 123.000 unit. Lagi-lagi, jumlah itu masih kalah banyak dengan mobil berbahan bakar fosil sebanyak 20.444.507 unit.

Agar kendaraan listrik bisa melampaui dominasi kendaraan berbahan bakar fosil, ada sejumlah kendala yang harus diatasi, menurut pengamat.

Apa saja kendalanya?

1. Ekosistem kendaraan listrik

Menurut Ferry Triansyah selaku Koordinator Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalisrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga Oktober 2025, baru mencapai perbandingan 1:26.

Artinya, satu SPKLU dapat melayani 26 kendaraan listrik.

"Padahal, idealnya 1:17," jelas Ferry seperti yang dikutip dalam laman Kementerian ESDM.

Hingga September 2025, Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah mengoperasikan 4.272 mesin SPKLU di 2.811 lokasi, dan menyediakan lebih dari 57.000 layanan pengisian daya listrik di rumah di seluruh Indonesia.

Pada 2025, terdapat selisih angka SPKLU menurut Keputusan Menteri ESDM Nomor 24.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang Rencana Pengembangan SPKLU untuk periode tahun 2025 hingga 2030.

Proyeksi SPKLU tahun lalu sebanyak 5.810 unit, dan akan terus meningkat jumlahnya hingga 2030 yang mencapai 62.918 yang mayoritas berada di Pulau Jawa.

Peningkatan proyeksi SPKLU hingga empat tahun ke depan rencananya juga akan dibarengi dengan konversi sekitar 120 juta sepeda motor berahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik.

Menurut Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, konversi itu sudah dilakukan dalam tahun-tahun sebelumnya, "sekitar 200 ribu sepeda motor telah dikonversi setiap tahunnya," klaim Bahlil.

Dia melanjutkan, ke depannya program tersebut dapat dipercepat, sehingga perkembangan konversi semakin terjangkau.

"Sekarang kan sudah mulai ada teknologi yang lebih murah, jadi mungkin sekitar Rp5 juta - Rp6 juta," kata Bahlil pada 5 Maret lalu usai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka.

Sebelumnya, pemerintah telah mencanangkan progam subsidi konversi motor listrik pada 2024 lalu, dengan nilai Rp7 juta - Rp10 juta.

Namun, ekosistem kendaraan listrik tak hanya sebatas kendaraan dan SPKLU-nya saja. "Bagaimana dengan suku cadang?" kata Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS).

"Ketika dikonversi, banyak pihak yang komplain kalau baterainya bermasalah, untuk ganti baterai apakah disubsidi juga?" tambah Bhima.

Bhima menjelaskan, pemerintah baru menyentuh tahap konversinya saja, belum mengurai permasalahan dari hulu ke hilirnya.

"[Contohnya] jika baterai rusak, apakah Indonesia punya fasilitas daur ulang? Itu akan jadi masalah baru, kalau limbah baterainya belum ada penampungannya," kata Bhima.

Setidaknya, Maret tahun lalu, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudjianto, mengaku bahwa indonesia belum memiliki fasilitas maupun industri yang mendukung pengolahan baterai kendaraan listrik.

"Kita juga sadar bahwa hal ini akan kita hadapi, mungkin dalam tiga atau empat tahun yang akan datang, cara kita mengolah limbah baterai adalah hal yang perlu diperhatikan apabila baterai yang digunakan untuk kendaraan listrik semakin banyak," papar Ary.

Setidaknya, diproyeksikan, akan terdapat 15 juta unit kendaraan listrik pada 2030 mendatang, baik kendaraan baru, mapun yang telah dikonversi.

Dengan keadaan itu, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menyebut, pemerintah hanya memberikan solusi sesat energi.

Langkah itu WALHI nilai akan memperbesar dampak-dampak ekologis dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), termasuk deforestasi, degradasi lahan, pencemaran lingkungan, konflik agraria, hingga bencana ekologis, sebagai konsekuensi logis eksploitasi bisnis energi.

"Ketika presiden menggagas semua kendaraan dikonversi menjadi kendaraan listrik, maka dibutuhkan eksploitasi yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan kendaraan listrik itu, ini tidak bisa diletakkan sebagai solusi dari krisis energi hari ini," kata Uli Arta Siagian, Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI.

2. Sumber tenaga kendaraan listrik

Pada musim libur Nataru (Natal dan Tahun Baru) 2026, dari 15 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026, total energi listrik yang tersalurkan untuk pengisian daya kendaraan listrik di SPKLU mencapai 5.619 MWh.

Dalam periode itu, terdapat 234.136 kali pengisian daya listrik, meningkat sebesar 479% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada November 2025 lalu, PLN memastikan pasokan listrik untuk kebutuhan SPKLU sudah siap mendukung ekosistem kendaraan listrik dengan menggunakan hanya 5% dari cadangan listrik nasional yang sebesar 10.400 MW.

Dalam artikel BBC News Indonesia 2023 lalu, tenaga listrik yang digunakan kendaraan listrik mayoritas dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Meski demikian, Presiden Prabowo ingin suatu saat nanti Indonesia bisa mengandalkan sumber energi ramah lingkungan.

Namun, jika dilihat dari Statistik Ketenagalistrikan 2024 ambisi presiden masih sulit diwujudkan.

Pembangkit listrik yang dimiliki PLN, masih didominasi batubara (sekitar 66,43%), disusul gas (17,65%), dan minyak (3,93%). Singkat kata, produk listrik masih didominasi PLTU.

Sementara apa yang dicita-citakan Presiden Prabowo dalam penggunaan sumber energi baru terbarukan seperti tenaga surya, masih berada pada kisaran 0,26%.

"Kalau kemarin macetnya pakai kendaraan berbahan bakar fosil, lalu sekarang macetnya pakai kendaraan listrik yang sumbernya dari energi tak terbarukan, jadi akhirnya tidak menyelesaikan masalah yang fundamental," jelas Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS).

Dalam laporan WALHI, kendaraan listrik mungkin tidak menghasilkan emisi di jalan, tetapi rantai pasoknya meninggalkan jejak ekologis yang besar di wilayah tambang.

Data Auriga menyebut, demam kendaraan listrik dalam dua dekade terakhir menyebabkan hilangnya 193.830 hektare hutan alam Indonesia.

"Akhirnya, kondisi krisis energi ini bisa dimanfaatkan pemerintah untuk memperluas eksploitasi beberapa komoditas," ujar Uli.

Di sisi lain, meski rasio elektrifikasi Indonesia mencapai 99,83% menurut laporan PLN, terdapat sekitar 1,3 juta rumah tangga yang belum terlayani listrik PLN, berdasar keterangan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dalam laman Kementerian ESDM.

Presiden Prabowo merespons laporan itu dan berkata "Rasa-rasanya [dalam] lima tahun, kita bisa selesaikan itu."

Menurut Bhima, untuk menurunkan konsumsi BBM (bahan bakar minyak) dan emisi karbon, pilihan terbaiknya adalah menggunakan transportasi publik.

"Sehingga, solusi yang paling memungkinkan bisa dilakukan jangka panjang dan cepat adalah subsidi transportasi publik termasuk infrastrukturnya," tambah Bhima.

Sayangnya, menurut Bhima, solusi itu tidak dijadikan sebagai solusi utama. Menanggapi gagasan Prabowo dalam konversi kendaraan listrik, Bhima menyebutnya sebagai "solusi yang loncat-loncat dari satu solusi ke solusi yang lain, yang sebenarnya tidak tuntas."

Dalam catatan WALHI, sektor transportasi mengonsumsi sekitar 52% total BBM nasional, 93% dari itu digunakan kendaraan pribadi.

"Nah yang 7% itu untuk transportasi umum, kalau dilihat di sini, artinya ada pembangunan ekosistem transportasi publik yang tidak maksimal," tambah Uli.

Uli menyebut, tidak ada kebijakan untuk menekan pembelian kendaraan pribadi, sehingga konsumsi energinya juga terus bertambah.

"Ini sama halnya ketika beralih dari BBM ke kendaraan listrik, jika tidak ada pembatasan, maka konsumsi energinya akan sama dengan penggunaan BBM, jadi akan tetap tinggi."

Sehingga, pada akhirnya menurut Uli, yang perlu dibenahi adalah ekosistem antara kendaraan pribadi dan transportasi publik. Dia menekankan bahwa jika tidak dibenahi, "ya jatuhnya sama saja, kita akan bergantung pada satu komoditas pembangkit energi."

Untuk itu, menurut Bhima, gagasan Prabowo soal konversi kendaraan listrik merupakan solusi parsial "atau solusi yang nanggung."

Sebabnya, ketika pengguna kendaraan listrik semakin banyak, terutama untuk penggunaan pribadi, maka yang paling pasti adalah penggunaan batu bara untuk PLTU juga akan meningkat.

Sehingga, elektrifikasi kendaraan tak sekadar konversi, juga menyoal pembenahan ekosistemnya dari hulu ke hilir, yang menurut CELIOS masih jauh dari target yang diproyeksikan. (*)