News   01-07-2025 17:19 WIB

Sepanjang 2025, Polri Berperan Aktif Jadi Pelopor Ketahanan Pangan Nasional

Sepanjang 2025, Polri Berperan Aktif Jadi Pelopor Ketahanan Pangan Nasional
Brigjen Pol (Purn) Faisal Abdul Naser

Polri berperan aktif dalam penegakan hukum terhadap kejahatan sektor pangan.

JAKARTA -- Ancaman krisis pangan global semakin nyata di depan mata. Data terbaru dari Badan Pangan Dunia (FAO) menunjukkan, lebih dari 864 juta orang di dunia menghadapi kelaparan akut pada 2024.

Harga pangan global melonjak tajam, bahkan di Jepang dan Filipina telah menetapkan status darurat pangan.

Selain itu, terdapat dampak perubahan iklim yang ekstrem, konflik geopolitik dunia yang tak kunjung usai, hingga tidak stabilnya harga komoditas dunia.

Semua fakta tersebut perlu disikapi secara serius sebagai isu keamanan nasional.

"Meski Indonesia dinilai relatif stabil, kita tetap menghadapi masalah klasik seperti alih fungsi lahan, distribusi yang timpang, dan lemahnya posisi tawar petani," kata Brigjen Pol (Purn) Faisal Abdul Naser selaku pengamat ketahanan pangan nasional dan Chairman Executive Liaison Staff PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk di Jakarta, Selasa (1/7).

Menurut Faisal Abdul Naser, tantangan itu menegaskan, ketahanan pangan bukan lagi sekadar isu pertanian atau ekonomi semata, melainkan dasar bagi stabilitas sosial-ekonomi dan kedaulatan bangsa.

Dalam kondisi genting seperti sekarang, peran Polri dalam ketahanan pangan bukan hanya bersifat reaktif terhadap kriminalitas, tetapi juga proaktif dalam mendukung stabilitas dan kedaulatan pangan Indonesia.

Selain menjalankan fungsi utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sambung dia, Polri memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Faisal Abdul Naser menyebut, Polri berperan aktif dalam penegakan hukum terhadap kejahatan sektor pangan, seperti penimbunan bahan pokok, praktik kartel, dan distribusi pupuk atau benih palsu.

Lebih dari itu, kata dia, Polri juga dapat berperan sebagai mitra pemberdaya masyarakat dengan membina petani, mendampingi distribusi pangan, dan mengamankan hasil panen.

Dalam situasi darurat seperti bencana alam, Polri juga dapat membantu menyalurkan logistik pangan dan menjaga stabilitas di lapangan.

Keterlibatan dalam forum koordinasi lintas sektor di tingkat daerah menjadikan Polri sebagai bagian penting dalam menjaga ekosistem pangan nasional.

"Ini sejalan dengan peran Polri sebagaimana yang tertuang dalam Tribrata dan Catur Prasetya sebagai Ruh Polri. Keduanya bukan hanya slogan, tetapi seharusnya menjadi pedoman hidup dan etos kerja personel Polri," ucap Faisal Abdul Naser.

Dia menilai, Polri telah menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung swasembada pangan nasional.

Salah satu langkah konkretnya adalah pelepasan ekspor 1.200 ton jagung ke Serawak, Malaysia, yang merupakan bagian dari panen raya jagung kuartal kedua 2025.

Panen raya di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi simbol kebangkitan pertanian berbasis kolaborasi antara Polri dan masyarakat.

Tidak berhenti sampai di situ, Polri juga menginisiasi pembangunan 18 gudang penyimpanan di 12 provinsi dengan total kapasitas 18 ribu ton.

Semua gudang yang dibangun bekerja sama dengan Bulog, memiliki kapasitas gudang hingga 5.000 ton dan mampu mengolah hingga ratusan ton jagung per hari.

"Inisiatif ini sangat vital untuk memperlancar distribusi dan penyerapan hasil panen, memastikan ketersediaan pangan di seluruh pelosok negeri," ujar Faisal Abdul Naser.

Selanjutnya yang perlu dicermati adalah perlunya membangun ekosistem pangan yang tangguh, dari hulu hingga ke hilir.

Menurut Faisal Abdul Naser, ketahanan pangan nasional tidak hanya ditentukan oleh hasil panen dan produksi ternak.

"Peternakan nasional, misalnya, masih menghadapi tantangan sistemik seperti keterbatasan pakan lokal, pembibitan berkualitas rendah, dan lemahnya sistem distribusi. Rantai pasok pangan terganggu bukan hanya oleh alam, tapi oleh ulah mafia pangan dan spekulan. Dibutuhkan pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir," kata Faisal Abdul Naser.

Dia melanjutkan, Polri memiliki posisi vital dalam menjamin kelancaran rantai pasok tersebut. Misalnya, memberantas oknum yang merusak ekosistem pangan, dengan menindak tegas mafia pangan dan spekulan yang merugikan petani dan konsumen, serta memberikan perlindungan hukum bagi UMKM dan pelaku industri pangan.

"Ini adalah upaya yang baik dalam mendorong iklim usaha yang kondusif. Polri harus menjadi mitra strategis dalam memastikan sistem pangan kita mengalir dari sawah hingga meja makan rakyat Indonesia. Maka sudah tepat kalau Presiden menunjuk Polri dalam masalah ketahanan pangan di bidang jagung," kata mantan kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh tersebut. 

Sepanjang 2025, Faisal Abdul Naser menambahkan, Polri tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan, tetapi juga tampil sebagai pelopor ketahanan pangan nasional.

Berbagai inisiatif strategis mereka dari hulu ke hilir, mulai dari panen raya, dukungan ekspor, edukasi petani, hingga perlindungan hukum, secara nyata membantu menjaga stabilitas sosial ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia dalam mencapai ketahanan pangan.

Faisal Abdul Naser menegaskan, ketahanan pangan bukan hanya isu pertanian atau ekonomi.

"Presiden RI Prabowo Subianto yakin atas komitmen dan kemampuan Polri, di mana institusi ini memiliki posisi penting sebagai penjaga stabilitas sosial, yang perlu dimanfaatkan secara lebih sistematis dan strategis. Selamat HUT ke-79 Polri!" ujar Faisal Abdul Naser.

Dengan peran aktif dan strategis Polri dibantu oleh jajarannya, Faisal berharap, Indonesia dapat membangun sistem ketahanan pangan yang lebih kuat, tangguh, dan berkelanjutan, demi masa depan bangsa yang lebih sejahtera. (*)

Tags : polri dan ketahanan pangan, polri terlibat ketahanan pangan, brigjen pol (purn) faisal abdul naser, ketahanan pangan nasional, hut ke-79 bhayangkara, News,