Setahun Kepemimpinan Riau, KNPI dan Legislatif Nilai Proaktif tapi Perlu Pembenahan Manajemen

PEKANBARU - Berdasarkan hasil pemantauan dan pengamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia [KNPI] Provinsi Riau, kepala daerah (Plt Gubernur Riau) yang genap satu tahun menjabat per awal 2026, penilaian cenderung terbagi antara apresiasi atas stabilitas dan catatan kritis terkait minimnya terobosan strategis.

"Tahun pertama kami menilai sebagai fase stabilisasi pemerintahan. Banyak kepala daerah berhasil menjaga roda pemerintahan berjalan dengan baik, terutama dalam hal menjaga stabilitas politik lokal dan tata kelola birokrasi," kata Larshen Yunus, Ketua Dewan Pengurus Daerah [DPD] Tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia [KNPI] Provinsi Riau dalam amatannya, Selasa.

Ia melhat, kebijakan kepala daerah yang dipimpin Plt Gubernur Riau SF Hariyanto baru masih cenderung "aman" (normatif) dan berfokus pada kegiatan rutin.

Kebijakan strategis yang berdampak besar (legacy) dinilai masih belum terlihat menonjol.

Ia memberikan rapor positif atas progres ekonomi dan perbaikan layanan publik, termasuk adanya tanda-tanda menurunkan angka kemiskinan dan menekan inflasi melalui program terukur.

"Respon Cepat (Proaktif) PLt Gubri itu berhasil umumnya proaktif merespons isu mendesak, seperti penanganan bencana, kemiskinan, kesehatan, dan infrastruktur," sebutnya..

Sedangkan tantangan tahun kedua, Ia menekankan adalah ujian sesungguhnya.

"Kepala daerah dituntut untuk beralih dari sekadar konsolidasi ke akselerasi program prioritas yang dijanjikan saat kampanye." 

Jadi Larshen berharap tahun ini (2026) tidak hanya diisi dengan rutinitas, "Plt Gubri diminta untuk lebih serius menangani persoalan mendasar seperti ketimpangan wilayah, infrastruktur, dan kemiskinan, serta meninggalkan gaya kepemimpinan yang cari aman," kata dia. 

Lain lagi disebutkan Ketua Fraksi PKS DPRD Riau, Ayat Cahyadi, menyampaikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan terhadap jalannya pemerintahan provinsi.

Menurutnya, tepat pada Jumat 20 Februari 2026, genap satu tahun kepemimpinan pasangan Abdul Wahid dan SF Hariyanto yang terpilih dalam Pilkada serentak Provinsi Riau 2024.

Saat ini, Abdul Wahid berstatus nonaktif setelah terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada November 2025. Pemerintahan daerah kemudian dijalankan oleh SF Hariyanto sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Riau.

Memasuki satu tahun masa pemerintahan tersebut, sejumlah tanggapan muncul dari kalangan legislatif.

Menurut Ayat, di tengah kondisi keuangan daerah yang masih mengalami defisit, pemerintah provinsi tetap menunjukkan komitmen dalam melanjutkan pembangunan.

Ia menilai keterbatasan fiskal tidak seharusnya menghambat inovasi dan kinerja pelayanan publik.

Ia juga mengapresiasi fokus pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah agar pelaksanaan program pembangunan tidak bergantung sepenuhnya pada dana dari pemerintah pusat.

Selain peningkatan PAD, kemudahan investasi menjadi perhatian lain yang mendapat sorotan positif.

Masuknya investor baru dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Namun demikian, Ayat mendorong pemerintah agar sektor yang ditawarkan kepada investor tidak terbatas pada perkebunan dan infrastruktur.

Potensi pariwisata daerah dinilai masih sangat besar untuk dikembangkan.

Ia mencontohkan sejumlah destinasi yang dapat dipromosikan, di antaranya Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim serta kawasan Waterfront City Pekanbaru.

Pengembangan sektor pariwisata diyakini mampu menjadi sumber PAD baru sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ayat juga menekankan pentingnya dukungan Aparatur Sipil Negara terhadap kepemimpinan pelaksana tugas kepala daerah.

Ia berharap ASN menjalankan tugas dengan prinsip kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja tuntas untuk menghasilkan kinerja profesional dan berintegritas.

Tetapi kembali disebutkan Larshen Yunus, masa awal kepemimpinan SF Hariyanto sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Riau diakuinya, menyisakan sisi positif dan negatif.

Secara umum, ia melihat SF Hariyanto proaktif, terutama dalam penanganan bencana dan percepatan pembangunan infrastruktur strategis.

"SF Hariyanto sebagai figur yang telah melalui “uji kompetensi” kepemimpinan, mulai dari menjabat sebagai Sekdaprov hingga pernah menjabat di pemerintahan pusat dan kini memimpin di level provinsi, pengalamannya menjadi modal penting dalam mengelola pemerintahan yang lebih kompleks," ujarnya.

"Proyek-proyeknya memang prestisius. Soal nilainya A atau B itu bisa diperdebatkan. Tapi yang jelas ada perubahan yang dikerjakan,” ujarnya.

Larshen juga menilai respons cepat pemerintah provinsi turut didukung oleh akses kuat SF Hariyanto ke pemerintah pusat.

“Kita bersyukur gubernur punya akses ke Jakarta. Itu mempercepat bantuan dan koordinasi,” katanya.

Di balik sejumlah capaian tersebut, Larshen menegaskan bahwa evaluasi satu tahun kepemimpinan juga mencatat persoalan serius, terutama dalam aspek manajemen pemerintahan.

“Ini problematika manajemen kepemimpinan di setiap pemerintahan. Baik desa, kota, provinsi, bahkan negara. Tapi tetap harus dibenahi,” tegasnya.

Ia mendorong pembenahan internal dilakukan dengan membangun sistem kerja yang lebih kompetitif dan profesional.

Larshen mengibaratkan kabinet pemerintahan seperti ajang pacuan kuda atau lomba maraton.

Artinya, kata Larshen lagi, siapa yang tidak mampu berlari cepat dan konsisten, harus dievaluasi. (*)