Sidang Perkara Limbah Blok Rokan 'Hasil Audit Lingkungan' Tak Kunjung di Hadirkan Tergugat

PEKANBARU - Sidang di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, hasil audit lingkungan Blok Rokan tak kunjung di dadirkan pihak PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), SKK Migas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Para Tergugat Perkara Perdata Nomor 150/PDT.G/LH/2021PN.PBR itu tak kunjung menunjukkan hasil audit lingkungan Wilayah Kerja Blok Rokan hingga berlangsungnya sidang Selasa (1/3/2022) di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Pada sidang dengan agenda Tambahan Bukti dari Tergugat itu, CPI hanya meghadirkan bukti surat Menteri LHK Nomor S.359/PSLB3/PKTDLB3/PLB.4/9/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Penetapan Hasil Audit Lingkungan Spesifik Wilayah Kerja Rokan - PT CPI tentang Environtmental Remaining Liabilities.

"Bukti surat yang dihadirkan Tergugat itu bukan Hasil Audit Lingkungan. Melainkan surat Menteri LHK perihal pelaksanaan Audit Lingkungan," ungkap Anggota Tim Hukum LPPHI Tommy Freddy Manungkalit SH usai persidangan.

Anggota Tim Hukum LPPHI, Perianto Agus Pardosi, surat Menteri LHK itu hanya mengungkapkan telah dilaksanakan Audit Lingkungan Spesifik WK Blok Rokan oleh PT Green Corp Konsultan Indonesia yang belakangan diketahui memiliki registrasi sebagai lembaga penyedia jasa audit lingkungan berlaku mulai 9 Juli 2020 hingga 8 Juli  2023, dan pelaksanaan audit lingkungan hidup telah mendapatkan arahan dari Menteri LHK tanggal 4 Juni 2020 serta mendapat Penetapan Penyelesaian Audit Lingkungan dari Menteri LHK tanggal 25 September 2020.

"Sedangkan hasil audit itu sendiri sampai saat ini tidak ditampilkan ke Persidangan meskipun telah diwajibkan oleh Perundang-undangan untuk mempublikasikannya," tambah Wakil Ketua Tim Hukum LPPHI Supriadi Bone SH CLA.

Apalagi, lanjut Supriadi, CPI sebagai Tergugat I dalam perkara ini justru mengakui bahwa Surat Menteri LHK itu menjadi dasar penentuan biaya potensial dari kegiatan pascaoperasi dan pemulihan yang dibutuhkan serta merupakan bagian dari CPI.

Selain itu, menurut Tommy lagi, PT CPI sebagai Tergugat I pada perkara tersebut, juga hanya menghadirkan Bukti Surat berupa dokumen Heads of Agreement (HOA) tahun 2020 yang ditandatangani oleh PT CPI, SKK Migas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan diakui oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi.

"Isinya antara lain meyatakan mengenai pendanaan kegiatan pascaoperasi dimana poinnya antara lain SKK Migas telah menentukan biaya kegiatan penutupan sumur dan fasilitas-fasilitas restorasi dan kegiatan-kegiatan remediasi lingkungan hidup lainnya sehubungan dengan tanggungjawab KKKS adalah sebesar USD 2.214.000.000," imbuh Perianto Agus Pardosi.

Kemudian, lanjut Pardosi, dalam surat itu juga mencantumkan pernyataan bahwa untuk mendapatkan pembebasan, perlindungan dan penanggungan sesuai Pasal 5 HOA, CPI setuju membayarkan USD 265.000.000 melalui escrow account atau rekening bersama.

Jalannya persidangan diwarnai beberapa pertanyaan dari majelis hakim kepada para Tergugat mengenai bukti surat yang dihadirkan di persidangan.

"Kenapa dicicil-cicil ini, sampai kapan ini," kata Ketua Majelis Hakim sambil geleng-geleng kepala sambil bergumam di awalnya dibukanya sidang.

Saat pemeriksaan bukti surat Para Tergugat berlangsung, Ketua Majelis Hakim kembali mengingatkan Kuasa Hukum Parat Tergugat mengenai bukti-bukti surat yang mereka hadirkan.

"Soal bukti surat peraturan-peraturan, kami nggak percaya begitu saja kok, menyangkut aturan tetap kami cek. Kalian hadirkan foto kopi pun kalau benar isinya kami kan tau, tetap kami buka. Kami tak percaya begitu saja. Semua sekarang kan zamannya sudah terbuka sekarang. Nggak ada yang tertutup sekarang. Putusan pengadilan saja mana ada yang tertutup lagi sekarang, semua dibuka," ungkap Ketua Majelis Hakim.

Sidang yang berlangsung tepat pukul 15.00 WIB itu berakhir pukul 16.43 WIB. Sidang kembali dilanjutkan pada Selasa (8/3/2022) mendatang dengan agenda tambahan bukti dari CPI dan SKK Migas. (rilis)