Sidang Korupsi Abdul Wahid Berlanjut yang Bongkar Dugaan Dana Operasional dan Permainan Jabatan

PEKANBARU – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dengan modus pemerasan yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (21/5/2026).

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan empat orang saksi.

Empat saksi yang dihadirkan yakni Dahri Iskandar selaku ajudan Abdul Wahid, Ida Wahyuni yang bertugas sebagai asisten rumah tangga (ART) di Jakarta, serta Mega Lestari dan Muhammad Syahrul Amin yang bekerja sebagai pramusaji di kediaman Gubernur Riau.

Keempatnya hadir langsung di ruang sidang Mudjono SH untuk memberikan keterangan terkait perkara yang sedang disidangkan.

Dalam dakwaannya, JPU KPK menyebut Abdul Wahid yang menjabat sebagai Gubernur Riau periode 2025–2030 diduga bersama sejumlah pihak melakukan praktik pemerasan terhadap pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau.

Selain Abdul Wahid, perkara ini juga menyeret Kepala Dinas PUPRPKPP Muhammad Arief Setiawan, tenaga ahli gubernur Dani M. Nursalam, serta ajudan Marjani.

Jaksa mengungkap dugaan praktik tersebut berlangsung pada periode April hingga November 2025 di sejumlah lokasi di Pekanbaru, mulai dari rumah dinas gubernur, kantor dinas, hingga kediaman pihak-pihak terkait.

Menurut dakwaan, perkara bermula dari arahan Abdul Wahid dalam rapat yang digelar pada 7 April 2025 di rumah dinas gubernur.

Dalam pertemuan itu, para pejabat disebut diminta untuk patuh kepada pimpinan dengan pernyataan “matahari hanya satu”, disertai ancaman mutasi apabila tidak mengikuti arahan.

Setelah Pemerintah Provinsi Riau menetapkan pergeseran anggaran tahun 2025 bernilai ratusan miliar rupiah, para kepala UPT disebut diminta memberikan “fee” sebagai bentuk loyalitas.

Permintaan itu disampaikan melalui Kepala Dinas PUPRPKPP dan sejumlah perantara.

Awalnya, para kepala UPT disebut hanya menyanggupi setoran sebesar 2,5 persen dari nilai anggaran. Namun, angka tersebut kemudian naik menjadi 5 persen atau sekitar Rp7 miliar.

Dalam dakwaan disebutkan para pejabat menyetujui permintaan tersebut karena adanya tekanan serta ancaman pencopotan dari jabatan.

Proses penyetoran uang dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama terkumpul Rp1,8 miliar, kemudian Rp1 miliar pada tahap kedua, dan Rp750 juta pada tahap ketiga.

Total dana yang disebut terkumpul mencapai Rp3,55 miliar.

JPU KPK juga menguraikan bahwa sebagian uang tersebut diduga disalurkan kepada Abdul Wahid melalui perantara dan digunakan untuk berbagai kepentingan di luar kedinasan, termasuk kebutuhan pribadi dan kegiatan tertentu.

Atas perkara tersebut, JPU menilai terdakwa melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 serta Juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perkara ini masih bergulir dan pemeriksaan saksi akan berlanjut dalam agenda sidang berikutnya.

Sebelumnya, sejumlah saksi dalam sidang dugaan pemerasan di lingkungan Dinas PUPR Riau mengungkap adanya aliran uang hingga upaya sejumlah kepala UPT mempertahankan jabatan agar tidak dimutasi.

Meski demikian, para saksi mengaku tidak pernah menerima arahan langsung dari Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, terkait permintaan uang maupun pengaturan jabatan.

Sidang yang dipimpin hakim Delta Tamtama itu menghadirkan empat saksi dari total lima orang yang dijadwalkan memberikan keterangan. Satu saksi lainnya diketahui tidak hadir karena sedang menunaikan ibadah haji.

Saksi pertama, Fauzan Kurniawan, mengaku pernah dititipi uang sebesar Rp600 juta oleh mantan Kepala Dinas PUPR Riau, Arief Setiawan, melalui Sekretaris Dinas, Ferry Yunanda pada Juni 2025.

“Pak Kadis (Arief Setiawan) bilang nanti Ferry yang antar uangnya,” kata Fauzan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (20/5/2026).

Fauzan menjelaskan uang tersebut diantar menggunakan plastik hitam dan diserahkan di luar kantor PT Triva Abadi.

Uang itu kemudian disimpan di mobil pribadinya selama sekitar satu pekan sebelum akhirnya dikembalikan kepada Arief Setiawan di sebuah rumah makan di Pekanbaru.

Selain itu, Fauzan juga mengaku pernah diminta menyerahkan uang operasional untuk Dani M Nursalam sebesar Rp200 juta secara bertahap, masing-masing Rp50 juta selama empat bulan.

“Ada empat kali. Juli di Harapan Raya, Agustus di lokasi yang sama, September dan Oktober,” ujarnya.

Namun demikian, Fauzan menegaskan dirinya tidak mengetahui asal-usul uang tersebut dan tidak pernah menerima perintah langsung dari Abdul Wahid.

“Apa bapak pernah diperintah Pak Abdul Wahid soal Rp600 juta?” tanya penasihat hukum Abdul Wahid, Kemal Shahab.

“Tidak pernah,” jawab Fauzan.

Keterangan lain disampaikan Thomas Larfo Dimeira yang saat ini menjabat Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Riau sekaligus Plt Kepala Dinas PUPR Riau.

Thomas mengungkap adanya pembahasan bantuan perbaikan rumah dinas Kapolda Riau pada April 2025.

“Waktu itu diperintahkan oleh Pak Wagub (SF Hariyanto) menyampaikan perlu membantu perbaiki rumah dinas Polda Riau. Saya sampaikan ke Pak Arief,” ujarnya di persidangan.

Kesaksian para saksi tersebut menjadi bagian dari rangkaian sidang untuk mengungkap dugaan praktik pemerasan dan aliran dana di lingkungan Dinas PUPR Riau. (*)