Silaturahmi dengan Tokoh Agama dan Adat Riau, Berakhir Plt Gubri Ungkap Tunggakan Pusat Sebesar Rp4 T yang Menggantung

PEKANBARU - Pelaksana tugas (Pĺt) Gubernur Riau, SF Hariyanto membuka “dapur” fiskal Riau dan isinya jauh dari kata aman.

Di hadapan tokoh adat, ulama, dan elite masyarakat, SF Hariyanto tak sekadar memberi sambutan.

Ia membeberkan kondisi fiskal Riau yang disebutnya berada di titik terendah sepanjang sejarah.

"Ini bukan sekadar silaturahmi. Ini ruang musik bersama, ruang harmoni antara adat, agama, dan pemerintah,” ujarnya, menggambarkan konsep tali berpilin tiga sebagai simpul kekuatan sosial antara FKPMR, MUI, dan LAM Riau.

Dalam acara bertajuk Tali Berpilin Tiga: Silaturahmi, Sinergi, dan Kolaborasi Membangun Masa Depan Riau yang Cemerlang, Gemilang, dan Terbilang, Hariyanto menegaskan forum ini bukan seremoni basa-basi.

Namun harmoni itu langsung diuji realitas pahit:  bahwa “Kondisi fiskal kita sekarang ini adalah yang terendah selama ada di Provinsi Riau. Angkanya sekitar Rp8,3 triliun,” ungkapnya lugas.

SF Hariyanto membuka fakta adanya tunggakan dari pemerintah pusat yang nilainya tidak kecil.

“Ada lebih dari Rp4 triliun yang menjadi hak kita, tapi belum kita terima. Ini yang memicu defisit anggaran yang cukup besar.”

Ia mengaku telah menemui Menteri Keuangan, namun solusi yang ditawarkan justru dinilai tidak menyentuh akar persoalan.

Alih-alih mengikuti saran untuk menutup defisit melalui pinjaman, Hariyanto justru mengambil sikap berlawanan.

“Kalau hanya untuk pembangunan lalu kita harus meminjam, saya pikir tidak perlu. Kita punya potensi besar. Tinggal mau atau tidak kita menggerakkannya.”

Pernyataan ini seperti tamparan halus bagi paradigma pembangunan berbasis utang yang mulai dianggap lumrah di sejumlah daerah.

Tak berhenti di isu makro, Hariyanto juga menyentil praktik lama yang diduga menjadi “kebocoran sunyi” di sektor pendapatan daerah: pajak kendaraan bermotor.

Ia mengungkap adanya celah dalam sistem aplikasi yang memungkinkan manipulasi data.

“Ada aplikasi yang bisa diganggu, diganti-ganti. Misalnya kendaraan pribadi bisa jadi pelat kuning, dapat diskon 50 persen. Ini sudah lama terjadi tapi belum ada gerakan serius.”

Pernyataan ini memberi sinyal kuat bahwa reformasi di tubuh Samsat akan segera digerakkan.

Bahkan, pada hari yang sama, ia mengumpulkan seluruh jajaran Samsat se-Riau untuk menandatangani kesepakatan pembenahan sistem.

Di tengah tekanan fiskal dan potensi kebocoran, Hariyanto menekankan pentingnya peran tiga pilar sosial Riau.

Menurutnya, konsep tali berpilin tiga bukan sekadar simbol budaya, melainkan sistem nilai yang selama ini menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat.

"Ini bukan hanya forum diskusi. Ini tempat menyatukan arah, menyelaraskan kebijakan, dan memperkuat sinergi lintas level pemerintahan.”

Di balik seluruh pernyataannya, terselip satu benang merah: Riau tidak boleh terus bergantung baik pada transfer pusat yang tersendat maupun pada utang yang membebani masa depan.

Dengan nada yang lebih menyerupai peringatan ketimbang pidato seremonial, Hariyanto seperti sedang mengetuk kesadaran kolektif: Riau punya sumber daya. Riau punya potensi.

Yang dipertanyakan tinggal satu: kemauan untuk membersihkan rumah sendiri dan mengelola kekayaan itu dengan jujur. Dan di situlah, “tali berpilin tiga” diuji, apakah tetap sekadar jargon, atau benar-benar menjadi simpul yang mengikat perubahan. (*)