Singapura Berlakukan Verifikasi Wajah Dalam KTP Digital
SINGAPURA akan menjadi negara pertama di dunia yang mengintegrasikan teknologi verifikasi wajah ke dalam KTP digital warganya. Pemeriksaan biometrik ini akan memberikan warga Singapura akses yang aman baik untuk layanan swasta maupun pemerintah.
Badan teknologi pemerintah mengklaim teknologi ini akan menjadi elemen "fundamental" bagi ekonomi digital Singapura. Teknologi tersebut telah diuji coba dengan sebuah bank dan kini diluncurkan ke seantero negeri. Melalui verifikasi wajah, seorang warga tidak hanya dikenali tapi juga memastikan yang bersangkutan benar-benar hadir. "Kami harus memastikan bahwa orang tersebut benar-benar hadir ketika mereka mengautentikasi, bahwa kami tidak menatap sebuah foto atau video atau rekaman yang diulang atau deepfake," kata Andrew Bud selaku pendiri dan direktur eksekutif iProov, sebuah perusahaan Inggris yang menyediakan teknologi verifikasi wajah.
Teknologi ini akan diintegrasikan dengan KTP digital Singapura atau yang disebut SingPass sehingga warga Singapura dapat mengakses beragam layanan pemerintah. "Ini pertama kalinya verifikasi wajah berbasis cloud digunakan untuk mengamankan identitas orang yang menggunakan mekanisme identitas digital nasional," kata Bud.
Verifikasi atau pengenalan wajah?
Baik pengenalan wajah dan verifikasi wajah bergantung pada pemindaian wajah seseorang, kemudian mencocokkannya dengan foto pada bank data guna memastikan identitas yang bersangkutan. Perbedaan dasarnya adalah verifikasi wajah memerlukan persetujuan pengguna secara eksplisit. Di sisi lain, pengguna mendapatkan layanan yang dia inginkan, seperti akses telepon atau aplikasi bank pada ponsel pintar.
Adapun teknologi pengenalan wajah, misalnya, dapat memindai wajah semua orang di sebuah stasiun kereta dan memberitahu aparat apabila seorang buronan berjalan melintasi sebuah kamera. "Pengenalan wajah punya berbagai implikasi sosial. Verifikasi wajah sangat tidak berbahaya," kata Bud.
Akan tetapi, para pengadvokasi privasi persetujuan dapat menjadi penghalang yang rendah jika berurusan dengan data biometrik sensitif. "Persetujuan tidak berfungsi ketika ada ketidakseimbangan kekuatan antara pengendali dan subyek data, seperti orang-orang yang diawasi dalam hubungan negara-warga," kata Ioannis Kouvakas, tenaga hukum dari lembaga Privacy International di London, Inggris.
Verifikasi wajah di negara lain
Di Amerika Serikat dan China, sejumlah perusahaan teknologi telah menerapkan teknologi verifikasi wajah. Sebagai contoh, beragam aplikasi perbankan mendukung Apple Face ID atau Face Unlock dari Google untuk keperluan verifikasi. Kemudian perusahaan China, Alibaba, punya aplikasi Smile to Pay. Beberapa negara juga sudah menggunakan teknologi verifikasi, namun hanya segelintir yang mempertimbangkan untuk mengintegrasikan teknologi tersebut pada KTP digital.
Dalam beberapa kasus, sebagian orang sama sekali tidak punya KTP. Di AS, misalnya, sebagian besar penduduk memakai surat izin mengemudi yang dirilis negara bagian sebagai alat pengenal utama. China belum mencoba memasukkan verifikasi wajah pada KTP nasional, namun tahun lalu negara itu mewajibkan warganya untuk memindai wajah saat membeli ponsel baru sehingga dapat dicocokkan dengan KTP.
Verifikasi wajah juga sudah tersedia di sejumlah bandara dan banyak lembaga pemerintah memakainya, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Layanan Kesehatan Nasional Inggris serta Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.
Bagaimana cara penggunaannya?
Teknologi verifikasi wajah di Singapura telah dipakai di sejumlah kantor cabang perpajakan. Lantas bank utama Singapura, DBS, memperbolehkan nasabah menggunakan verifikasi wajah guna membuka rekening digital. Teknologi tersebut amat mungkin dipakai untuk memverifikasi area-area sensitif di pelabuhan dan sebagai metode guna memastikan semua pelajar menjalani ujian tanpa diwakili.
Verifikasi wajah akan tersedia bagi perusahaan-perusahaan yang menginginkannya selama tujuannya sesuai dengan ketentuan pemerintah. "Kami tidak benar-benar membatasi bagaimana verifikasi wajah digital ini bisa dipakai, selama sesuai dengan ketentuan kami," kata Kwok Quek Sin, Direktur Senior Identitas Digital Nasional pada GovTech Singapore.
"Persyaratan dasarnya adalah teknologi itu dipakai dengan persetujuan [warga] dan dengan kesadaran dari individu yang bersangkutan," tambahnya.
GovTech Singapore mengklaim teknologi itu baik bagi dunia usaha, karena perusahaan-perusahaan dapat memakainya tanpa harus membangun infrastrukturnya. Lebih lanjut, kata Kwok, teknologi tersebut lebih baik dalam konteks privasi karena perusahaan-perusahaan tidak perlu menghimpun data biometrik apapun. Mereka bahkan bisa melihat skor yang mengindikasikan seberapa mirip hasil pemindaian dengan foto individu pada arsip kependudukan yang dimiliki pemerintah. (*)
