Sistem Penerimaan Murid Baru untuk SD dan SMP Mulai Dijadwalkan pada 23 Juni 2025
PEKANBARU – Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 untuk jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Pekanbaru dijadwalkan akan dimulai pada 23 Juni 2025.
Sistem ini menggantikan istilah sebelumnya (PPDB) namun secara prinsip tetap mengandalkan kedekatan tempat tinggal.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, menjelaskan bahwa perubahan nama dari PPDB menjadi SPMB oleh pemerintah pusat tidak mengubah esensi sistem.
"(SPMB) hampir sama dengan sebelumnya. Namanya saja yang berbeda, kalau sebelumnya sistem zonasi sekarang namanya domisili. Pada prinsipnya sama," ucap Abdul Jamal.
Jamal menambahkan, Disdik Kota Pekanbaru akan menyalurkan siswa ke sekolah swasta jika tidak tertampung di sekolah negeri, khususnya bagi kategori kurang mampu. Ini sesuai dengan arahan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho.
"Sekolah negeri punya daya tampung yang terbatas, tidak semua bisa masuk. Kita akan coba berikan bantuan ke sekolah swasta dan ini sedang kita rancang berapa besarnya. Insya Allah ini akan berjalan," sebutnya.
Penerapan SPMB jalur domisili ini sama halnya dengan PPDB sistem zonasi, yang memprioritaskan siswa yang tinggal paling dekat dengan sekolah yang dipilih.
"Sebenarnya tidak ada yang berubah, jalur domisili artinya siapa yang paling dekat dengan sekolah negeri maka dialah yang punya kesempatan. Misalkan, sistem domisili itu kuotanya 50 persen atau sekitar 100 orang tetapi kalau yang mendaftar 120 orang, tentu 20 orang tidak akan tertampung di negeri. Maka 20 orang itu yang kita salurkan ke swasta dan supaya tidak dirugikan uang SPP, pemerintah bantu dengan BOSDA Afirmasi," ungkap Jamal.
BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) Afirmasi ini bertujuan untuk membantu sekolah swasta, terutama bagi peserta didik kurang mampu, sehingga perlakuan mereka sama dengan siswa di sekolah negeri, bebas uang pembangunan dan SPP.
"Sama perlakuannya dengan negeri, jadi swasta serasa negeri. Artinya tidak ada uang pembangunan, tidak ada uang SPP. Pemerintah yang tanggung dan itu kita sudah buat MoU dengan swasta," terang Jamal. (rp.sul/*)
