SKK Migas Ungkap Penyebab 10 Ladang Minyak yang Mangkrak
Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja Rikky Rahmat Firdaus.
BISNIS - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkap ada 10 plan of development (POD) atau proyek pengembangan wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) mangkrak. Padahal, WK tersebut memiliki potensi yang besar.
Deputi Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus mengatakan, 10 WK tersebut sebelumnya telah disetujui pemerintah. Namun hingga kini, proyek-proyek pengembangan WK tersebut terhenti.
"Kami memiliki 10 proyek yang mangkrak, proyek-proyek pembangunan yang sebelumnya telah disetujui namun tidak kunjung berjalan," kata Rikky dalam acara Indonesian Petroleum Association (IPA) Convex, di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (22/5/2025).
Rikky menjelaskan, ada beberapa faktor penyebab yang membuat 10 POD tersebut mangkrak.
Ia mengatakan, kondisi ini terjadi akibat tantangan komersial, infrastruktur, hingga perubahan arah ekonomi.
"Alasan mereka terbengkalai beragam, mulai dari tantangan komersial, masalah infrastruktur, dan perubahan lanskap ekonomi. Mengaktifkan kembali Direksi ini adalah salah satu prioritas utama kami," jelasnya.
Diketahui sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta izin Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih wilayah kerja atau blok minyak dan gas (migas) yang mangkrak garapan BUMN pada , Rabu (21/5).
Hal ini dilakukan di tengah upaya pemerintah mendongkrak lifting minyak.
Bahlil menegaskan dirinya tak pandang bulu dalam menerapkan kebijakan.
Pemerintah siap mengambil alih blok minyak dan gas dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dinilai lambat menggarapnya.
Bahlil menjelaskan, saat ini ada 10 wilayah kerja yang sudah masuk tahap Plan of Development (PoD) atau rencana pengembangan namun tak kunjung digarap. Padahal 10 wilayah kerja itu memiliki potensi hingga 31.300 barel.
"KKKS yang sudah kita serahkan kewenangannya tapi masih lambat, mohon maaf secara undang-undang lima tahun kita harus tarik kepada negara dan kita tawarkan kepada KKKS lain yang mau mengerjakan. Dan ini tanpa pandang bulu, kalau Bapak (Prabowo) izinkan tidak hanya swasta, BUMN pun kita lakukan Pak," tegas Bahlil dalam The 49th IPA Convention and Exhibition di ICE BSD, Kabupaten Tangerang. (*)
