Strategi Netanyahu di Kampanye, Jika Menang Kandidat Muslim Jadi Menteri
INTERNASIONAL - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menjanjikan seorang Arab-Israel sebagai kandidat menteri Muslim pertamanya dalam daftar partai Likud jika partai Likud menang pada Maret nanti. “Saya bangga bahwa Nail Zoabi, seorang pendidik terkenal yang telah memberikan waktu bertahun-tahun kepada masyarakat Arab bergabung dalam daftar partai Likud sayap kanan Netanyahu,” kata Netanyahu dalam sebuah video di Facebook.
Dia yakin jika Zoabi menjabat sebagai menterinya akan membawa kemajuan masyarakat Arab. Sebelumnya, beberapa orang Arab Druze pernah menjabat sebagai anggota parlemen Likud. Pengumuman Netanyahu bertepatan dengan proses gerakan Ram dari aliansi gabungan the Joint List. The Joint List adalah sebuah koalisi partai-partai Arab yang dalam pemilihan terakhir pada Maret 2020 telah mencapai skor tertinggi, yaitu 15 kursi di Knesset dan badan legislatif dengan 120 kursi Israel.
Pemimpin gerakan Islam konservatif, Mansour Abbas pada Desember abstain dari pemungutan suara untuk membubarkan parlemen. Langkah ini ditafsirkan sebagai tanda dukungan untuk Netanyahu dan putusnya dengan partai-partai di the Joint List. Dikutip Al Arabiya, Ahad (7/2), Netanyahu baru-baru ini meluncurkan kampanye untuk memenangkan hati orang-orang Arab Israel. Dia mengunjungi beberapa distrik mayoritas Arab dalam pembukaan pra-pemilihan ke komunitas yang telah lama menuduhnya melakukan rasisme. Dalam kunjungan langka ke kota utara Nazareth, kota Arab terbesar di Israel, Netanyahu menjanjikan investasi dan inisiatif anti-kejahatan dan meminta maaf atas pernyataan yang berpotensi menyinggung masa lalu.
Menurut survei Institut Demokrasi Israel (IDI), 66 persen orang Arab-Israel melihat kampanye Netanyahu untuk merayu mereka sebagai tindakan yang tidak tulus. Secara hukum, orang Arab-Israel memiliki hak yang sama dengan warga negara Yahudi. Namun, dalam praktiknya, mereka mengalami diskriminasi dalam pekerjaan, perumahan, kepolisian, dan hal penting lainnya. Mereka juga merujuk pada undang-undang 2018 yang mendefinisikan Israel sebagai 'negara bangsa orang Yahudi' dan memberi orang Yahudi hak 'unik' untuk menentukan nasib sendiri di sana. (*)
