Strategi Walikota Agung Nugroho Bangun Pekanbaru Tanpa Bebani APBD

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho, menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di Kota Pekanbaru. Namun, upaya tersebut tidak hanya mengandalkan anggaran dari APBD semata.

"Walikota bangun Pekanbaru dengan gandeng swasta."

"Pekanbaru ini barometer Provinsi Riau. Kalau semua mengandalkan APBD, tentu pembangunan tidak akan bisa secepat yang kita harapkan," kata Agung Nugroho, Kamis (26/2).

Menurutnya, Pemko Pekanbaru kini lebih aktif merangkul pihak swasta agar proses pembangunan bisa berjalan lebih cepat. Apalagi, sebagai ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru dinilai menjadi barometer daerah lain.

Ia menyebut, kolaborasi dengan sektor swasta menjadi langkah strategis demi mendorong kemajuan kota.

Baginya, membangun Pekanbaru bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama.

"Pekanbaru ini kota kita bersama. Jadi memang harus saling berbagi dan berkontribusi," tambahnya.

Sejumlah proyek pun telah mendapat dukungan dari perusahaan swasta. Di antaranya pembangunan dan renovasi puluhan halte Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) yang tersebar di berbagai ruas jalan.

Berkat bantuan tersebut, Pemko mampu menghemat anggaran hingga miliaran rupiah.

Beberapa pihak yang turut berkontribusi antara lain Bank Riau, BSI, Viera, Insyira, serta Rumah Sakit Awal Bross dan sejumlah perusahaan lainnya.

Tak hanya itu, pembangunan ikon baru di persimpangan Jalan Arifin Ahmad–Jalan Sudirman dengan nilai anggaran sekitar Rp4 miliar juga mendapat dukungan swasta.

Begitu pula dengan pembangunan Bundaran MP yang turut dibantu pihak ketiga.

Dengan pola kolaborasi ini, Pemko optimistis pembangunan di Pekanbaru bisa terus dipacu tanpa sepenuhnya membebani keuangan daerah.

Selain itu, Pemko Pekanbaru terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur dengan pendekatan berbeda.

Di bawah kepemimpinan Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho, pembangunan fisik kota tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBD, melainkan diperkuat melalui kolaborasi strategis bersama sektor swasta.

Langkah ini diambil menyadari posisi Pekanbaru sebagai ibu kota sekaligus barometer kemajuan di Riau.

Menurut Agung, percepatan pembangunan menuju standar kota modern tidak akan maksimal jika hanya mengandalkan kemampuan fiskal daerah.

“Kalau semua pembangunan hanya mengandalkan APBD, tentu prosesnya tidak akan bisa secepat yang kita harapkan. Kolaborasi menjadi kunci untuk melakukan lompatan besar,” ujarnya.

Pemko Pekanbaru membuka ruang luas bagi dunia usaha untuk berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Konsep ini dinilai sebagai bentuk kepedulian dan rasa memiliki terhadap kota yang dijuluki Kota Bertuah tersebut.

Salah satu hasil nyata kolaborasi itu terlihat dari renovasi besar-besaran puluhan halte Trans Metro Pekanbaru yang tersebar di sejumlah ruas protokol.

Dengan dukungan berbagai perusahaan, pemerintah kota mampu menghemat anggaran hingga miliaran rupiah yang sebelumnya dialokasikan untuk perawatan fasilitas transportasi publik.

Dilansir dari MCRiau, sejumlah institusi turut ambil bagian dalam proyek tersebut, di antaranya Bank Riau Kepri Syariah, Bank Syariah Indonesia, Viera, Insyira, serta Rumah Sakit Awal Bros. 

Keterlibatan sektor perbankan hingga layanan kesehatan ini dinilai memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas umum.

Tak berhenti di sektor transportasi, pembangunan ikon kota di persimpangan Jalan Arifin Ahmad–Jalan Jenderal Sudirman serta proyek Bundaran MP juga mengusung pola pendanaan serupa.

Nilai investasi swasta untuk mempercantik kawasan tersebut bahkan mencapai sekitar Rp4 miliar, angka yang cukup signifikan jika harus dibebankan pada belanja daerah.

Dengan model kemitraan ini, Pemko Pekanbaru optimistis wajah kota akan semakin modern dan kompetitif sebagai ibu kota provinsi, tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan. (rp.ind/*)