Sugeng Pranoto Maklumi Kebijakan Pemerintah Naikkan Harga BBM Bersubsidi

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang juga anggota DPRD Riau, Sugeng Pranoto memaklumi kebijakan pemerintah naikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

PEKANBARU - Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang juga anggota DPRD Riau, Sugeng Pranoto memaklumi kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebab, menurutnya penyaluran subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran.

"Politisi PDIP Riau Sugeng Pranoto memaklumi kebijakan pemerintah naikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi."

"Selama ini anggaran subsidi Rp502,4 triliun itu kan peruntukannya hanya untuk bidang energi khususnya BBM bersubsidi. Nah, pemerintah melihat yang menikmati subsidi itu tidak sesuai sasaran yang diharapkan yakni masyarakat kurang mampu, tapi ternyata banyak juga dinikmati oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi," kata Sugeng, Sabtu (17/9).

Dengan kebijakan tersebut, kata Sugeng, anggaran subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp 502,4 triliun, tidak semua dikucurkan dalam bentuk subsidi BBM, tapi tetap disalurkan untuk masyarakat degan ekonomi menengah ke bawah dalam bentuk lain.

Menurutnya, pemerintah sudah menyiasati pengurangan anggaran subsidi energi dengan pengalihan subsidi untuk masyarakat miskin berupa bantuan langsung tunai (BLT).

"Jadi, anggaran subsidi itu dibagi, sebagian dialihkan ke masyarakat miskin," kata Sugeng.

Pemerintah juga sudah menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi terdorong oleh kondisi minyak dunia yang pada saat dinaikkan mencapai USD 105 per barel.

"Sehingga, itu cukup membebani APBN untuk tahun anggaran berikutnya," ucap Sugeng.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa dari Universitas Islam Riau (UIR) kembali berdemonstrasi menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, di depan gedung DPRD Riau pada Kamis 15 September 2022 kemarin.

Dalam orasinya, mahasiswa menilai pencabutan anggaran subsidi BBM yang mencapai lebih dari Rp500 triliun merupakan kebijakan yang fatal. Terlebih, di tengah ekonomi masyarakat yang baru mulai pulih akibat pandemi Covid-19 dua tahun belakangan ini.

"Kenapa subsidi RP500 T yang dicabut, kenapa tidak uang pensiun anggota dewan yang dicabut?" kata orator.

Kebijakan pemerintah pusat tersebut dinilai mahasiswa menguntungkan oligarki dan menyengsarakan rakyat karena kenaikan BBM berimbas naiknya harga kebutuhan pokok lainnya. Mereka mendesak DPRD Riau terus mendesak pusat membatalkan kebijakan tersebut.

"Maka dari itu kami minta DPRD tegas dong. DPR sekarang ini jadi 'dewan pengkhianat rakyat'," ujar mahasiswa. (*)