Surat 'Wasiat' Aktivis ke UNRI Soal Bantuan ADB Rp840 M Tak Kunjung Dijawab, INPEST: 'Kita Dukung Penyelesaiannya Agar Dimanfaatkan Mahasiswa'
Salah satu bangunan terpadu di Universitas Riau (UNRI) dari bantuan Asian Development Bank (ADB) sebesar Rp840 miliar dari 10 unit gedung baru di Jalan HR Subantas KM 12.5, Panam, Pekanbaru, Riau. (Foto. Dok. INPEST).
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Aktivis dari Lembaga Independen Pembawaan Suara Transparansi (INPEST) telah mengirim surat konfirmasi secara elektronik kepada Rektor Universitas Riau (UNRI), Prof. Dr. Hj. Sri Indarti, S.E., M.Si, menuntut agar memberi penjelasan terkait bantuan Asian Development Bank (ADB) sebesar Rp840 miliar yang telah membangun 10 unit gedung baru dilingkungan kampus tepatnya di Jalan HR Subantas KM 12.5, Panam, Pekanbaru, Riau.
"INPEST melayangkan konfirmasi sebagai bentuk klarifikasi eletronik dengan Nomor : 007/Klarifikasi/INPEST/II/2025, tertanggal Senin, 6 Februari 2025."
"Kita dilindungi oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 10 Tahun 2024. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah kriminalisasi dan intimidasi terhadap aktivis lingkungan," kata Ir Marganda Simamora SH MSi, selaku Ketua Umum DPN Lembaga Independen Pembawa Suara Tranparasi (INPEST) yang juga dari Yayasan Lingkungan Hidup Sahabat Anak Rimba (SALAMBA) ini.
Ia merujuk kepada resolusi PBB yang bersejarah menegaskan lingkungan yang sehat adalah hak asasi manusia.
“Sebagai masyarakat adat, kita harus bersatu dalam satu tujuan: menuntut mereka untuk menghormati kita,” kata Ganda Mora yang mengingatkan kembali pada Oktober 2021, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HRC) mengakui untuk pertama kalinya bahwa memiliki lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan adalah hak asasi manusia.
“Dewan Hak Asasi Manusia [PBB] melalui Resolusi 48/13 untuk pertama kalinya mengakui hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan," tulisnya.
Adapun surat klarifikasi dan konfirmasi INPEST yang ditunjukan ke UNRI ini berbunyi:
Kepada YTH
Bapak/Ibu: Prof Dr Sri Indarti SE MSi
Rektor UNRI
Cq. Misparman ST MT
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) AKSI ADB
Dengan Hormat
Bersamaan dengan surat elektronik ini kami ingin konfirmasi terkait temuan-temuan Lembaga Independen Pembawaan Suara Transparansi (INPEST) menduga adanya beberapa kegiatan kontruksi bangunan dalam pelaksanaan kegiatannya (Khususnya di CWR 2 UNRI) yang didanai dari Asian Development Bank (ADB) sebesar Rp840 miliar yang telah membangun 10 unit gedung baru dilingkungan kampus tepatnya di Jalan HR Subantas KM 12.5, Panam.
Berdasarkan temuan INPEST, kami melontarkan pertanya-pertanyaan untuk pekerjaan konstruksi pada PPK tentang pengalaman di bidang konstruksi, keterampilan yang dimiliki yang dapat memengaruhi pekerjaan agar dapat menjelaskannya:
Diperoleh informasi bapak Misparman ST MT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) AKSI ADB untuk 10 gedung bangunan di wilayah UNRI, adapun beberapa pertanyaan kami antara lain:
Berapa persentase Volume Pekerjaan saat ini dan sudah berapa persen pembayaran yang dilakukan kepada pihak kontraktor?
Bahwa berdasarkan kontrak kerja tahun tunggal artinya pekerjaan harus serah terima desember 2024 namun sampai saat ini ada beberapa gedung masih jauh progresnya, apa konsekwensi terhadap pihak kontraktor.
Bahwa dilapangan kami melihat pihak pekeeja kurang melaksanaan K3 sehingga akan mengganggu keselamatan bagi bekerja?
Apakah pembagunan sesuai dengam RAB dan gambar awal dan diduga pengguaan material diduga tidak sesuai speck, mohon penjelasanya
Apa kendala terbesar dalam pelaksanaan pejerjaan tersebut sehingha terjadi keterlambatan pekerjaan?
Bagaimana pertanggung jawaban terhadap pihak pemberi hibah kalau pelaksanaan penggunanya molor?
Bahwa saat ini pembangunan dilapangan berubah dari PT. Totalindo Eka Persada dan kemudian saat ini menjadi PT Nindya Karya, bagaimana proses perubahan kontrak dan apakah tender ulang ? Kalau tender pada posisi berapa persen volume pekerjaanya.
Apa dasar pemenangan PT Nindya Karya untuk kontrak lanjutan pembangunan sebab ada PT PP yang telah beepengalaman di bidang gedung dan apakah dasar pertimbanganya?
Apa Sertifikat yamg bapak miliki sehingga bapak dapat sebagai PPK untuk pemangunan yang beevomume besar dan nilai kontrak tang besar?
Bagaimana bpk menangani situasi sulit dan resolusi konflik [para buruh bangunan PT TEP] yang sempat tidak menerima gaji pada proyek konstruksi di CWR II ini?
Dalam rangka molornya pekerjaan bagimana terkait laba jaminan pekerjaan dan bagaimana pembayaran denda keterlambatan, mengingat tidak ada porce mayor?
Demikian klarifikasi ini yang kami sampaikan lakukan mohon penjelasannya terimakasih atas perhatian dan atensinya.
Hormat kami,
Senin, 6 Februari 2025
Ir Ganda Mora SH MSi
Ketua Umum DPN Lembaga Independen Pembawa Suara Tranparasi (INPEST)
Sebelumnya Universitas Riau mendapatkan bantuan dana dari Asian Development Bank untuk pembangunan infrastruktur gedung kampus terpadu.
Tim Proyek Asian Development Bank (ADB) berkunjung ke Universitas Riau (UNRI) pada Rabu 19 Oktober 2022 lalu. Mereka datang untuk mendengarkan paparan detil proposal yang disajikan Dr Ir Joko Samiaji MSc dkk.
Tim Proyek ADB dipimpin oleh Sutarum Wiryono dengan anggota Fredi Munger, Emma Allen, Biemo W Soemardi dan Abdul Malik.
Mereka didampingi tim dari Kemenristek Dikti, dan Bappenas. Seluruh tim dari Jakarta ini diterima Prof Dr Ir Aras Mulyadi DEA [masa menjabat Rektor UNRI], yang didampingi Wakil Rektor (Warek) Bidang Perencanaan dan Kerjasama Prof Dr Mashadi MSi, Warek Akademik, Warek Keuangan, para dekan, dan jajaran pimpinan UNRI lainnya.
Selama dua hari itu, Tim Proyek ADB, Bappenas dan Kemenristek Dikti, melakukan pertemuan untuk mendengarkan paparan detil proposal yang disajikan Dr Ir Joko Samiaji MSc dkk.
Pertemuan tersebut untuk melakukan finalisasi detil proposal agar segera dapat masuk ke buku Bappenas akhir tahun. Tim ADB juga melakukan pertemuan dengan pihak Bappeda Riau dan instansi terkait.
Ketua Umum DPN INPEST Ir Ganda Mora SH MSi menyikapi adanya bantuan ini menyebutkan, pinjaman dari ADB itu merupakan salah satu sumber pendanaan yang menarik bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Pasifik.
Menurutnya, selain menawarkan suku bunga yang kompetitif, ADB juga menyediakan fleksibilitas dalam jangka waktu pinjaman dan mata uang yang digunakan.
"Dana pinjaman itu dapat dimanfaatkan untuk berbagai proyek pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, pelabuhan), pengembangan energi berkelanjutan, peningkatan kualitas layanan publik (kesehatan, pendidikan), serta mendukung pertumbuhan sektor swasta," kata Ganda Mora.
Jadi pinjaman ADB itu, kata Ganda, tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Tetapi bantuan ADB itu sebaiknya mengutamakan investasi secara adil, berkelanjutan dan transparan.
"Kami meminta ADB untuk mementingkan investasinya yang adil, berkelanjutan dan transparan, karena disini ADB memiliki banyak peran dalam transisi energi, tetapi dalam investasinya ADB masih banyak ketidakadilan" ujar Ganda.
Ketidakadilan yang dimaksud INPEST ini mengacu pada komitmen ADB mengubah penggunaan energi berbahan fosil ke energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan.
"Di sini kami memandang seharusnya ADB berfokus dan memperbanyak investasi langsung energi terbarukan, pastikan investasinya tepat sasaran ke energi terbarukan, energi yang bersih dan bermanfaat langsung untuk masyarakat, itu yang pertama," harap Ganda.
Menurutnya bantuan ADB bukan berarti cuma-cuma, untuk pendanaan berbentuk hibah ini tetap saja merupakan hutang. "Jadi UNRI sebaiknya dapat memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya, melainkan tidak membangun kampus terpadu yang asal-asalan," pintanya.
Ganda menilai, pendanaan tersebut dihimpun dalam bentuk dukungan pendanaan pemerintah dan swasta selama periode 3-5 tahun. Mirisnya dari dana ratusan miliar tersebut yang terhimpun sebagai dana hibah hanya sedikit.
Satu sisinya, dia melihat, adanya menunjukan ketidakseriusan ADB sebagai perusahaan dari negara maju untuk memobilisasi pendanaan.
"Mobilisasi pendanaan yang dilakukan dengan hibah ke negara berkembang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap polusi. Disini kami meminta ADB dan pemerintah Jepang untuk serius mendanai transisi energi berkembang untuk memperbanyak hibah daripada utang," tutur Ganda.
Jadi INPEST juga menuntut keterbukaan UNRI ditengah masyarakat dalam perencanaan ADB melakukan transisi energi, baik segi pendanaan dan hal teknis lainnya, itu memang perlu dilakukan. (*)
