Tak Penuhi Target, Kontraktor Proyek PT TEP di CWR 2 UNRI Bersumber Dana dari ADB Rp840 M di Blacklist

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Universitas Riau (UNRI) masih melanjutkan proyek 10 gedung yang bersumber dana dari program Advance Knowledge and Skill for Sustainable Growth Project in Indonesia - Asian Development Bank (AKSI - ADB) senilai Rp840 miliar.

"PT Totalindo Eka Persada (TEP) yang mengerjakan bangunan kontruksi di CWR 2 UNRI tak penuhi target jadi di blacklist."

"Proyek kontruksi yang sempat terhenti dikerjakan oleh perusahaan konstruksi PT Totalindo Eka Persada (TEP) kini dilanjutkan penyelesaiannya oleh PT Nindya Karya," kata pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) AKSI ADB pada proyek gedung di UNRI itu, Senin (23/12). 

"Pihak UNRI tetap mepercepat proses pelelangan semua proyek fisik maupun pengadaan di tahun 2023 itu. Kemarin untuk bangunan gedung yang dikerjakan PT TEP karena mengalami sedikit terlambat kita ajukan untuk di balcklist dan kini dilanjutkan oleh PT Nindya Karya," tambahnya.

Pemenang lelang pengerjaan proyek CWR 2 yakni PT TEP di-blacklist karena tidak menyelesaikan pekerjaan.

Hingga akhir 2024, progres pekerjaan gedung di CWR 2 baru mencapai 80%. Sebelumnya, pihak Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Riau sudah memberikan perpanjangan waktu selama 50 hari dengan denda sebesar Rp 30 juta per hari. Tetapi tetap mengalami keterlambatan ditambah manajemen PT TEP berurusan dengan hukum, maka diberi final di balcklist.

"Sudah diperpanjang 50 hari karena progres sudah 80 persen, tetapi menegemen PT TEP tersangkut hukum maka di balcklist. Ini asas manfaat agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya, kita hentikan dan dilelang ulang," ujar pihak PPK AKSI.

Keputusan tersebut mempunyai ketetapan hukum, dan diharap agar kontraktor PT Nindya Karya bisa memaksimalkan waktu yang diberikan oleh pihaknya. "Kalau lebih cepat itu lebih bagus lagi," sebut pihak PPK itu yang minta tidak disebutkan namanya.

Sebelumnya, pihak Rektor UNRI, Aras Mulyadi dalam siaran persnya pada Kamis 14 Juli 2022 lalu menyebutkan, anggaran AKSI - ADB senilai Rp840 miliar, digunakan sebanyak 58,3 persen dialokasikan untuk membangun 10 gedung baru dengan total luas lantai bangunan 47,500 m2, dan 23,3 persen dialokasikan untuk perlengkapan peralatan laboratorium dan furniture.

Sisanya dialokasikan untuk pengadaan software, IT licenses & services, training, publikasi, seminar internasional studi, dan workshop.

Secara garis besar, kegiatan proyek AKSI ADB ini dikategorikan menjadi dua, yaitu aktivitas hard-components, dan aktivitas soft-components.

Aktivitas yang termasuk ke dalam hard-components yang semua kegiatan pembangunan 10 fasilitas gedung baru.

Sedangkan yang termasuk soft-components adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan performa akademik UNRI seperti riset dan pelatihan untuk dosen, publikasi internasional, hingga mempersiapkan mahasiswa tahun ajaran baru.

Soal proyek kontruksi di wilayah UNRI yang sempat berhenti sejak bulan April lalu 2024 lalu itu sudah kembali dilanjutkan.

Begitu juga halnya soal gaji para pekerja (tukang) yang sebelumnya sempat tersendat lebih dari 12 bulan ini juga diselesaikan.

Pembangunan 10 gedung dwilayah kerja UNRI ini diantaranya, gedung perkuliahan terpadu, laboratorium terpadu, utama ilmu kesehatan, kajian ilmu pangan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, teknologi informasi dan komunikasi, kajian ilmu kelautan, pascasarjana, dan gedung serbaguna.

Kemudian akan dibangun juga infrastruktur pendukung berupa jaringan listrik, jaringan internet, infrastruktur jalan, furniture dan juga peralatan laboratorium serta peralatan dari gedung yang sudah direncanakan.

Selain itu, juga dilakukan kegiatan training baik dalam dan luar negeri, riset, pendanaan penelitian untuk dosen dan mahasiswa, serta beberapa kegiatan workshop dan menunjang kegiatan publikasi serta yang paling penting juga adalah untuk membangun center of excellent Universitas Riau.

Ketua Umum DPN Lembaga Independen Pembawaan Suara Transparansi (INPEST), Ir Ganda Mora SH MSi yang juga hadir dalam pertemuan dengan pihak PPK AKSI juga mengaku soal pimpinan PT TEP tersangkut masalah hukum sehingga merembet pada pengerjaan kontruksi bangunan gedung di kawasan kampus UNRI.

Langkah pihak PPK AKSI melakukan dan membuat keputusan untuk PT TEP segera di blacklist cukup tepat. 

Menurutnya, perusahaan konstruksi itu bisa masuk daftar hitam (blacklist) tentu karena berbagai alasan, seperti: 

• Tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak melaksanakan kontrak, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan
• Menyebabkan kegagalan bangunan
• Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan
• Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume
• Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar
• Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran
• Terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN)
• Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima

Dia juga mengakui program pembangunan gedung di UNRI itu untuk mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.

"Selain di UNRI, AKSI - ADB proyek ini bersamaan dengan perguruan tinggi lainnya yang ada di Indonesia yakni Universitas Malikussaleh, Universitas Jambi, Universitas Indonesia," sebut Ganda Mora (nama sapaan sehari harinya) ini. 

UNRI mendapatkan proyek pembangunan 10 gedung.

Tetapi salah satu proyek fisik tahun 2023 yang dikerjakan PT TEP itu sudah mencapai 80 persen memiliki kwalitas yang tanpa diragukan.

"Dari sebuah Pakta bisa kita melihat beberapa bangunan yang sudah berjalan dan hampir selesai masih terlihat sesuai spek pekerjaan. Karena Direktur perusahaan konstruksi PT Totalindo Eka Persada (TEP) yang mengerjakan awal proyek di CWR 2 UNRI itu bermasalah menjadikan proyek itu sempat terhenti," sambungnya.

Jadi molornya sebuah pembangunan hari ini bisa dilanjutkan, "kita apresiasi UNRI bisa mempercepat proses lelang pada waktu yang tidak meleset agar bisa melanjutkan proyek itu hingga selesai," sebutnya.

“Sampai pada waktunya telat melaksanakan dan telat pula menyelesaikan itu semua tergantung Surat Keputusan (SK) penunjukan KPA dan PPK."

"Saya kira pihak ULP pun sebelumnya sudah meneliti dalam meloloskan PT/CV yang mengerjakan. Saya percaya PPK cukup teliti dan konsultan juga tetap kontrol dalam pengerjaan proyek itu selama ini," ungkap Ganda.

"Hari ini kita di pertontonkan dengan sebuah kwalitas proyek pembangunan dengan anggaran mencapai miliaran rupiah,...tentu ini karena perencenaan yang dilakukan cukup matang, hanya saja karena kontraktor PT TEP yang mengerjakan tersangkut hukum dari luar, hingga sejumlah proyek mengalami keterlambatan pembangunan. Jadi ini bisa jadi bukan karena masalah saat proses pembangunan, melainkan diluar persoalan kepada proses awalnya dan saya lihat mulainya dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek dimulai sudah cukup lancar," ujarnya.

"Mudah-mudahan berbagai kegiatan yang sudah dianggarkan dalam projek AKSI-ADB Universitas Riau ini kita harapkan akan mendukung visi Universitas Riau menjadi Universitas riset, bermartabat dan unggul di kawasan Asia Tenggara pada 2035," kata Ganda Mora yang lepasan dari Akademisi UNRI dibagian Lingkungan ini.

Dia juga berharap pembangunan infrastruktur, dan pembangunan serta peralatan yang dilakukan dapat meningkatkan kreativitas inovasi akademika dan membuka akses pendidikan lebih luas bagi para peserta didik khususnya anak-anak di seluruh nusantara.

"Semoga pembangunan infrastruktur bangunan ini tentu ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik perguruan tinggi di seluruh Indonesia maupun dari berbagai daerah, serta akan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain termasuk pemerintah maupun pihak swasta yang membutuhkan," ujarnya. 

Ia mengaku terdapat sejumlah projek yang belum selesai pada tahun 2023 itu, salah satunya adalah pembangunan gedung di CWR 2.

Jadi Ganda Mora menilai projek pembangunan gedung di CWR 2 merupakan projek yang dimulai pada tahun 2023 dan sempat mengalami masalah hukum yang menyeret Direktur PT TEP (kontraktor yang mengerjakan proyek CWR 2 UNRI) Salomo Sihombing ditangkap KPK. Diketahui pengerjaan projek kontruksi itu diduga tidak sesuai dengan spesifikasi. (*)