TNI AD Loyalitas dan Tegak Lurus Terhadap Pimpinan dalam Jalankan Tugas Negara

JAKARTA - Para Tentara Nasional Indonesia (TNI) berasal dari warga Indonesia. Namun TNI memiliki peraturan tersendiri dalam mengenal demokrasi.

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. 

Dikutip dari akun resmi tnimil.id Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara.

Selain itu mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Jadi sudah tegas bahwa TNI menjalani tugas negara.

Bahkan seluruh jajaran TNI baik AD, AU, dan AL patuh terhadap loyalitas dan tegak lurus terhadap pimpinan.

Hal lain pun ditegaskan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman demokrasi dalam tubuh TNI AD hanya berupa loyalitas dan tegak lurus terhadap pimpinan.

Sudah jelas bukan soal demokrasi di tubuh TNI AD.

"Demokrasi TNI AD hanya loyalitas dan tegak lurus kepada pimpinan kita," kata Dudung saat melakukan kunjungan ke Markas Kodam Jaya, Jakarta, Senin (14/3/2022).

"TNI AD juga harus loyal kepada Panglima TNI dan Presiden Republik Indonesia untuk tegak lurus tidak ada berbicara tentang masalah demokrasi, berbicara tentang 2024 dan sebagainya," sambungnya.

Mantan Panglima Kodam Jaya ini menuturkan, tahun 2022-2023 merupakan tahun politik.

Oleh karena itu, dia meminta loyalitas TNI AD harus tegak lurus kepada pimpinan pusat, yakni Presiden dan turut terlibat dalam pengamanan.

"Lakukan pengamanan dengan kepolisian, apabila ada benih yang mencoba akan mengganggu proses demokrasi, TNI AD dan kepolisian harus tampil," jelas dia.

Selain itu, Dudung juga meminta TNI AD melakukan tugas pokoknya dengan sebaik mungkin.

"Disiplin TNI AD harus optimal, kita lakukan disiplin militer, tidak ada kegiatan-kegiatan yang lainnya yang mencoba mengganggu demokrasi," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa TNI-Polri tidak bisa ikut dalam urusan demokrasi.

Hal itu bermula saat Jokowi menyinggung soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang sudah diatur oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR.

Menurut dia, TNI-Polri perlu terlibat untuk memberikan contoh kepada masyarakat dalam mendukung rencana pemindahan itu.

"Untuk mencapai ini, dibutuhkan yang namanya kedisiplinan nasional. Ini yang kita sekarang ini lemah. Oleh sebab itu, saya minta pada jajaran TNI-Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat, urusan yang satu ini kedisiplinan nasional, tapi juga di TNI sendiri juga harus mulai berbenah," kata Jokowi saat memberi sambutan dalam Rapim TNI-Polri Tahun 2022, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3/2022). (*)